Dilema Ahok di Pusaran BUMN

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi perbicangan publik, saat digadang-gadang bakal menjadi direktur utama salah satu perusahaan BUMN. Banyak pihak yang menolak Ahok jadi bos BUMN, tapi ada juga yang mendukungnya untuk memberantas mafia di perusahaan plat merah tersebut.

"Terkait dengan ada yang mendukung dan ada yang menolak, saya kira ini yang harus kita cermati. Sehingga jangan kita tempatkan Ahok sebagai orang yang menjadi monster yang menakutkan atau sebaliknya menjadi dewa bagi orang-orang tertentu, karena akan terus menimbulkan pecahan pendapat atau opini yang sesungguhnya tidak penting untuk dipertahankan dalam membangun bangsa," kata peneliti dari Parameter Research Cansultant, Edison Lapalelo, Jumat (22/11/2019).

Seharusnya kata dia, Ahok ditempatkan secara proposional yang sama dalam hak sebagai warga Negara Indonesia, artinya dianggap atau dipandang profesional dalam hal ini dan tidak melanggar atau menabrak aturan-aturan normatif di Indonesia.

"Jadi ya silakan saja Ahok diangkat sebagai Direktur BUMN, tetapi kalau tidak memenuhi aturan maka tidak perlu diangkat atau dilantik," tutur dia.

Sementara soal adanya permintaan Ahok untuk mundur dari PDIP jika menjadi direktur utama, Edison menerangkan, hal itu dikembalikan pada aturan di BUMN. Dia berharap BUMN bisa menjelaskan kepada publik apakah wacana Ahok ini melanggar aturan atau tidak supaya masyarakat ini tahu bahwa Ahok ini melanggar aturan atau tidak.

"Tidak usah kita membangun narasi bahwa yang menolak Ahok ini adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran yang tidak baik alias suka korupsi atau sebaliknya yang menerima dan mendukungnya Ahok adalah orang-orang baik di dalam lingkaran tidak korupsi," urai dia.

"Ahok jangan dijadikan korban dari dua persepsi yang berbeda kalau tidak diperjelas ke publik akan timbul prasangka asumsi bahwa Ahok jadi umpan untuk mengetahui mana orang-orang yang sudah berkawan dan mana yang masih melawan," sambung Edison.