Ketua MPR: Stabilitas Politik Jadi Kunci Akselerasi Pembangunan

Senin, 18 November 2019 - 19:11 WIB
Ketua MPR: Stabilitas...
Ketua MPR: Stabilitas Politik Jadi Kunci Akselerasi Pembangunan
A A A
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo yakin stabilitas politik Indonesia yang kini relatif stabil dan kondusif bisa menarik investor datang ke Indonesia.

Apalagi adanya dukungan yang kuat dari lembaga legislatif seperti MPR, DPR RI, dan DPD RI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Stabilitas politik dikatakannya menjadi kunci percepatan akselerasi pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional.

Dukungant legislatif kepada eksekutif, kata pria yang biasa disapa Bamsoet ini, harus ditunjang dengan kinerja Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang fokus mengurus perekonomian yang menyangkut perut rakyat.

"Saya mendorong 'rekonsilasi nasional di bidang ekonomi’ dengan membangun iklim usaha yang busines friendly dalam rangka mencapai penerimaan pajak sesuai target penerimaan APBN tanpa melakukan peneriksaan. Lebih dari itu, Respons positif dari investor terkait kondisi politik di Indonesia ini harus dimaksimalkan, jangan sampai Tim Ekonomi lengah dan investor yang sudah mau datang malah pergi balik badan ke negara lain," tutur Bamsoet saat menerima Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan Jin, di Ruang Kerja Ketua MPR, Jakarta, Senin (18/11/19).

Dalam pertemuan itu hadir juga delegasi parlemen lainnya antara lain Joan Pereira, Low Thia Khiang, Gan Thiam Poh, Henry Kwek, Saktiandi Supaat, Murail Pillai, dan Jonathan Han, serta Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumay Nayar.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini juga menjelaskan, melalui rekonsilasi nasional seperti di Afrika Selatan di era Nelson Mandela maka akan ada semangat kebersamaan dan gotong royong yang bersifat win-win solution.

Win-win solution yang dimaksud anatara dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang semakin memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Bamsoet juga mengajak parlemen Singapura senantiasa menguatkan ASEAN menjadi sebuah komunitas ekonomi yang solid. Dengan demikian dalam menghadapi perang dagang China-Amerika, negara-negara ASEAN tidak menjadi korban, melainkan menjadi entitas kekuatan yang justru dibutuhkan oleh Tiongkok maupun Amerika.

"World Bank mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN di 2018 yang mencapai USD 3,03 triliun, menandakan betapa kuatnya perekonomian ASEAN di tengah perang dagang Tiongkok-Amerika. Jika kita semakin solid dan kuat dalam membangun kerjasama, perang dagang Tiongkok - Amerika yang tak jelas kapan selesainya, niscaya tak akan mengganggu pondasi perekonomian negara-negara ASEAN," tutur Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan lebih jauh data World Bank dengan perolehan PDB Singapura di tahun 2018 mencapai USD 364,139 miliar dan Indonesia USD 1,04 triliun, memperlihatkan betapa kuatnya perekonomian kedua negara. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia dan Singapura untuk terus meningkatkan hubungan perekonomian.

"Di tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai perdagangan Indonesia - Singapura mencapai USD34.354,5 juta, dengan defisit berada di Indonesia mencapai minus USD 8.524,4 juta. Sangat penting bagi Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju memperhatikan hal ini, agar neraca perdagangan kedua negara bisa relatif seimbang," tutur Bamsoet.

Sebagai penyeimbang neraca perdagangan, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengajak Singapura terus meningkatkan investasi di Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi penanaman modal asing (PMA) Singapura di Indonesia pada tahun 2018 mencapai USD 1,7 miliar, atau sekitar 24% dari total PMA yang masuk ke Indonesia.

"Hingga kuartal III 2019, nilai investasinya sudah meningkat mencapai USD 1,9 miliar (27,1 persen dari total PMA), dan tetap menjadi peringkat pertama investor di Indonesia. Di 2020, dengan stabilitas politik yang lebih kondusif, kita harapkan investasi tersebut dapat lebih meningkat lagi. Apalagi pemerintah Indonesia dan DPR akan mengeluarkan Omnibus Law untuk mempermudah masuknya investor dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan nasional," tutur Bamsoet.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.1018 seconds (0.1#10.140)