Banyak Masalah Birokrasi, DPR Wacanakan Bentuk Panja ASN
Senin, 18 November 2019 - 17:06 WIB
Banyak Masalah Birokrasi, DPR Wacanakan Bentuk Panja ASN
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR melihat banyak masalah terkait birokrasi, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Untuk itu, Komisi II DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) ASN guna mengawasi jalannya penerimaan CPNS dan mendalami masalah tenaga honorer yang tak kunjung rampung.
“Ya saya kira rapat kerja kali ini banyak masalah-masalah yang diungkapkan oleh seluruh anggota Komisi II. Soal keaparaturan kita dan birokrasi. Misalnya tadi mengemuka soal pegawai eks honorer yang jumlahnya hampir ratusan ribu dan ini nggak selesai-selesai sampai menteri ini dijabat oleh beberapa orang,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di sela-sela Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Untuk itu, Doli melanjutkan, Komisi II ingin mendesak pemerintah agar masalah ini bisa diselesaikan. Pihaknya melihat bahwa terkait penerimaan CPNS ini kontradiktif, di satu sisi tenaga honorer banyak tetapi, justru dibuka penerimaan CPNS.
“Tadi ada usulan juga dari anggota untuk kita mau mendorong dibentuk Panja berkaitan ini. Mungkin judulnya Panja ASN ya, yang fungsinya mengawasi jalannya penerimaan seleksi CPNS, dan menyelesaikan masalah tenaga-tenaga eks honorer itu dan supaya seleksi CPNS bisa berjalan baik serta tak ada yang kontradiktif,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Doli, berkembang juga soal penataan birokrasi di awal-awal Kabinet Indonesia Maju di mana Menteri PAN dan RB menyampaikan dalam waktu sebulan akan melakukan penataan, konsolidasi dan peningkatan fungsi kerja dari kementerian/lembaga (K/L) sehingga, bulan depan semua kementerian bisa berjalan efektif dan cepat
Karena itu, menurut politikus Partai Golkar ini, kemungkinan pembentukan Panja ASN ini akan dilakukan setelah masa reses nanti atau awal 2020. Karena, Komisi II DPR berencana membentuk sejumlah Panja termasuk juga Panja Persiapan Pemilu.
”Yang jelas, pembentukan Panja ini penting untuk dilakukan. Saya kira urgent, karena ini masalah nggak selesai-selesai. Tadi pertama fungsinya mengawasi menyeleksi CPNS ini, kemudian kita ingin menyelesaikan masalah eks honorer yang nggak selesai-selesai. Ini kan sangat kontradiktif, honorer banyak tapi satu sisi buka CPNS. Itu akan kita kawal melalui Panja,” kata Doli.
Untuk itu, Komisi II DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) ASN guna mengawasi jalannya penerimaan CPNS dan mendalami masalah tenaga honorer yang tak kunjung rampung.
“Ya saya kira rapat kerja kali ini banyak masalah-masalah yang diungkapkan oleh seluruh anggota Komisi II. Soal keaparaturan kita dan birokrasi. Misalnya tadi mengemuka soal pegawai eks honorer yang jumlahnya hampir ratusan ribu dan ini nggak selesai-selesai sampai menteri ini dijabat oleh beberapa orang,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di sela-sela Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Untuk itu, Doli melanjutkan, Komisi II ingin mendesak pemerintah agar masalah ini bisa diselesaikan. Pihaknya melihat bahwa terkait penerimaan CPNS ini kontradiktif, di satu sisi tenaga honorer banyak tetapi, justru dibuka penerimaan CPNS.
“Tadi ada usulan juga dari anggota untuk kita mau mendorong dibentuk Panja berkaitan ini. Mungkin judulnya Panja ASN ya, yang fungsinya mengawasi jalannya penerimaan seleksi CPNS, dan menyelesaikan masalah tenaga-tenaga eks honorer itu dan supaya seleksi CPNS bisa berjalan baik serta tak ada yang kontradiktif,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Doli, berkembang juga soal penataan birokrasi di awal-awal Kabinet Indonesia Maju di mana Menteri PAN dan RB menyampaikan dalam waktu sebulan akan melakukan penataan, konsolidasi dan peningkatan fungsi kerja dari kementerian/lembaga (K/L) sehingga, bulan depan semua kementerian bisa berjalan efektif dan cepat
Karena itu, menurut politikus Partai Golkar ini, kemungkinan pembentukan Panja ASN ini akan dilakukan setelah masa reses nanti atau awal 2020. Karena, Komisi II DPR berencana membentuk sejumlah Panja termasuk juga Panja Persiapan Pemilu.
”Yang jelas, pembentukan Panja ini penting untuk dilakukan. Saya kira urgent, karena ini masalah nggak selesai-selesai. Tadi pertama fungsinya mengawasi menyeleksi CPNS ini, kemudian kita ingin menyelesaikan masalah eks honorer yang nggak selesai-selesai. Ini kan sangat kontradiktif, honorer banyak tapi satu sisi buka CPNS. Itu akan kita kawal melalui Panja,” kata Doli.
(cip)
