Pemerintah Matangkan Penambahan Jabatan Bintang Tiga di TNI-Polri
Senin, 18 November 2019 - 14:30 WIB
Pemerintah Matangkan Penambahan Jabatan Bintang Tiga di TNI-Polri
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memantangkan rencana penambahan jabatan bintang 3 di TNI dan Polri meskipun jumlah jabatan di TNI dan Polri sudah sangat banyak.
“Kemarin sudah disesuaikan penambahan jabatan alokasi bintang 3 di TNI-Polri. Ini sedang dikaji untuk Brimob, Kopassus, Paskhas dan Marinir,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo dalam paparannya di Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Tjahjo menuturkan, seperti misalnya di salah satu matra TNI, ada jabatan staf khusus di bintang satu sampai bintang tiga yang jumlahnya 173 orang dan mereka tidak memiliki meja. Lalu di kepolisian, jabatan Komisaris Besar (kombes) yang jumlahnya sangat menumpuk sekali.
“Ilustrasi saja, mohon maaf ada satu matra TNI, itu bintang satu sampai bintang tiga itu jabatannya staf khusus yang jumlahnya 173, yang enggak meja, itu 173 untuk 1 matra TNI. Di kepolisian jabatan kombes juga numpuk sekali,” tutur Tjahjo. (Baca juga: Bertemu Menhan Filipina, Prabowo Tawarkan Medium Tank Buatan PT Pindad )
Dia menambahkan, hal serupa juga terjadi di kementerian, misalnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di mana ada 7.224 pegawainya berebut jabatan eselon. Padahal, jumlah eselon satu hanya 20 dan eselon dua dan tiga yang hanya 100.
Kemudian, Tjahjo melanjutkan, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga menjadi problem karena semua lulusannya mengincar bekerja di DKI Jakarta yang begitu lulus mendapatkan gaji Rp 28 juta. Sementara kalau bekerja di daerah hanya maksimum Rp 5 juta.
“Nah ini contoh kecil yang mau diserasikan termasuk dalam reformasi birkorasi juga tidak hanya struktur difungsionalkan, tapi memotong rentang komandonya. Karena, jujur eselon I baru bergerak kalau dapat masukan dari eselon II. Yang paling berkuasa eselon III. Nah ini yang Pak Presiden mau rampingkan,” tandasnya.
“Kemarin sudah disesuaikan penambahan jabatan alokasi bintang 3 di TNI-Polri. Ini sedang dikaji untuk Brimob, Kopassus, Paskhas dan Marinir,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo dalam paparannya di Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Tjahjo menuturkan, seperti misalnya di salah satu matra TNI, ada jabatan staf khusus di bintang satu sampai bintang tiga yang jumlahnya 173 orang dan mereka tidak memiliki meja. Lalu di kepolisian, jabatan Komisaris Besar (kombes) yang jumlahnya sangat menumpuk sekali.
“Ilustrasi saja, mohon maaf ada satu matra TNI, itu bintang satu sampai bintang tiga itu jabatannya staf khusus yang jumlahnya 173, yang enggak meja, itu 173 untuk 1 matra TNI. Di kepolisian jabatan kombes juga numpuk sekali,” tutur Tjahjo. (Baca juga: Bertemu Menhan Filipina, Prabowo Tawarkan Medium Tank Buatan PT Pindad )
Dia menambahkan, hal serupa juga terjadi di kementerian, misalnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di mana ada 7.224 pegawainya berebut jabatan eselon. Padahal, jumlah eselon satu hanya 20 dan eselon dua dan tiga yang hanya 100.
Kemudian, Tjahjo melanjutkan, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga menjadi problem karena semua lulusannya mengincar bekerja di DKI Jakarta yang begitu lulus mendapatkan gaji Rp 28 juta. Sementara kalau bekerja di daerah hanya maksimum Rp 5 juta.
“Nah ini contoh kecil yang mau diserasikan termasuk dalam reformasi birkorasi juga tidak hanya struktur difungsionalkan, tapi memotong rentang komandonya. Karena, jujur eselon I baru bergerak kalau dapat masukan dari eselon II. Yang paling berkuasa eselon III. Nah ini yang Pak Presiden mau rampingkan,” tandasnya.
(dam)
