Miliki Elektabilitas Tinggi, PKS Dinilai Wajar Lirik Putra Sulung Jokowi
Miliki Elektabilitas Tinggi, PKS Dinilai Wajar Lirik Putra Sulung Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membuka peluang mengusung putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dalam Pilkada Solo 2020 mendapat komentar beragam di masyarakat. Mengingat, 'Bos Markobar' itu saat ini merupakan kader PDI Perjuangan.
Analis Politik asal UIN Jakarta, Bakir Ihsan menilai, PKS sebagaimana partai politik lainnya akan mendukung calon yang kira-kira memiliki tingkat elektabilitas tinggi.
"Gibran sebagai anak presiden memiliki tingkat pengenalan yang luas, bukan hanya bagi warga Solo, tapi masyarakat yang lebih luas," kata Bakir saat dihubungi Sindonews, Jumat (15/11/2019).
Di saat yang sama, kata Bakir, relasi PKS dengan partai lainnya, termasuk dengan PDI Perjuangan dalam konteks Pilkada sangat cair. Hal ini disebutnya berbeda dengan kontek politik nasional di mana PKS memilih berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.
Alhasil, menurut Bakir, perbedaan pada ranah nasional tidak berimbas dan tak selalu berkelindan pada koalisi pada tingkat lokal. "Itulah khas partai politik di Indonesia yang ideologis secara legal-formal, tapi pragmatis pada ranah praksis," pungkasnya.
Analis Politik asal UIN Jakarta, Bakir Ihsan menilai, PKS sebagaimana partai politik lainnya akan mendukung calon yang kira-kira memiliki tingkat elektabilitas tinggi.
"Gibran sebagai anak presiden memiliki tingkat pengenalan yang luas, bukan hanya bagi warga Solo, tapi masyarakat yang lebih luas," kata Bakir saat dihubungi Sindonews, Jumat (15/11/2019).
Di saat yang sama, kata Bakir, relasi PKS dengan partai lainnya, termasuk dengan PDI Perjuangan dalam konteks Pilkada sangat cair. Hal ini disebutnya berbeda dengan kontek politik nasional di mana PKS memilih berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.
Alhasil, menurut Bakir, perbedaan pada ranah nasional tidak berimbas dan tak selalu berkelindan pada koalisi pada tingkat lokal. "Itulah khas partai politik di Indonesia yang ideologis secara legal-formal, tapi pragmatis pada ranah praksis," pungkasnya.
(pur)
Explore More