Mahfud MD Diminta Perjelas Bukti Soal Jokowi Pernah Laporkan Kasus Besar ke KPK
Rabu, 13 November 2019 - 07:56 WIB
Mahfud MD Diminta Perjelas Bukti Soal Jokowi Pernah Laporkan Kasus Besar ke KPK
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyebut Presiden Jokowi pernah melaporkan dugaan 'kasus besar' kepada KPK menuai komentar beragam di masyarakat. Diharapkan laporan tersebut bersifat subtantif untuk ditelusuri lebih lanjut, bukan sekedar publikasi belaka.
"Dengan demikian yang diperlukan adalah langkah-langkah untuk mendukung penyelesaian masalah sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad saat dihubungi Sindonews, Rabu (13/11/2019).
Selain itu, Suparji meminta agar pernyataan Mahfud tersebut harus diperjelas maksudnya, apakah untuk mengingatkan dan mempercepat penyelesaian perkara. Menurut dia, jika itu yang dimaksudnya, maka hal itu perlu didukung dengan cara menyerahkan alat bukti kepada KPK.
Sebaliknya, kata Suparji, jika bukti-bukti itu dianggap tidak mendukung, maka Mahfud diharapkan tidak membuat teka teki atau polemik di publik. Karena hal itu bisa kontraproduktif yang berpotensi menimbulkan terjadinya kegaduhan di masyarakat.
Dalam hal ini, lanjut Suparji, pernyataan Mahfud sebenarnya memiliki motif agar KPK diminta segera menuntaskan perkara-perkara yang sedang ditangani, termasuk dugaan perkara yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.
"Pejabat negara hendaknya minim publikasi yang berpotensi sekedar sensasi atau selebrasi. Apalagi dalam konteks hukum yang diperlukan adalah operasi senyap, pengumpulan alat bukti untuk membongkar dugaan tindak pidana," pungkasnya.
"Dengan demikian yang diperlukan adalah langkah-langkah untuk mendukung penyelesaian masalah sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad saat dihubungi Sindonews, Rabu (13/11/2019).
Selain itu, Suparji meminta agar pernyataan Mahfud tersebut harus diperjelas maksudnya, apakah untuk mengingatkan dan mempercepat penyelesaian perkara. Menurut dia, jika itu yang dimaksudnya, maka hal itu perlu didukung dengan cara menyerahkan alat bukti kepada KPK.
Sebaliknya, kata Suparji, jika bukti-bukti itu dianggap tidak mendukung, maka Mahfud diharapkan tidak membuat teka teki atau polemik di publik. Karena hal itu bisa kontraproduktif yang berpotensi menimbulkan terjadinya kegaduhan di masyarakat.
Dalam hal ini, lanjut Suparji, pernyataan Mahfud sebenarnya memiliki motif agar KPK diminta segera menuntaskan perkara-perkara yang sedang ditangani, termasuk dugaan perkara yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.
"Pejabat negara hendaknya minim publikasi yang berpotensi sekedar sensasi atau selebrasi. Apalagi dalam konteks hukum yang diperlukan adalah operasi senyap, pengumpulan alat bukti untuk membongkar dugaan tindak pidana," pungkasnya.
(pur)
