Bamsoet Sebut Ancaman Ideologis terhadap Pancasila Mesti Dilawan
Bamsoet Sebut Ancaman Ideologis terhadap Pancasila Mesti Dilawan
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa keberadaan kelompok intoleran di Indonesia nyata. Menurutnya kelompok tersebut membawa paham radikalisme yang jelas tidak mencerminkan kepribadian Pancasila.
"Temuan Setara Institute sungguh membuat kita tersentak. Survei Setara Institute pada tahun 2016 di DKI Jakarta dan Bandung Raya terhadap 171 SMA Negeri menunjukkan terjadinya persoalan serius pada sisi toleransi siswa," ujar Bamsoet saat menghadiri diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11/19).
"4,6 persen responden mendukung organisasi tertentu yang melarang pendirian rumah ibadah, 1 persen responden setuju terhadap gerakan ISIS, 11 persen responden setuju jika Indonesia dibangun berdasarkan khilafah, dan 5,8 persen setuju mengganti Pancasila sebagai dasar negara," tambahnya.
Bamsoet mengungkapkan, secara kualitatif gejala radikalisme beragama juga menyasar aparatur sipil negara (ASN) sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
"Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mensinyalir ASN yang pro radikalisme, atau bersikap anti terhadap Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen. TNI dan Polri juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Tidak kurang dari 4 persen TNI dan Polri turut terpapar dengan paham yang membahayakan negara Pancasila," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menambahkan, toleransi haruslah menjadi kebutuhan bagi semua elemen bangsa. Menurutnya, kebhinnekaan bukan hanya fakta sosiologis yang hanya diterima sebagai sesuatu yang given, tetapi harus terus menerus dirawat.
"Kesadaran kebangsaan yang mengkristal, yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu tekad bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa persatuan, Indonesia," tuturnya.
"Temuan Setara Institute sungguh membuat kita tersentak. Survei Setara Institute pada tahun 2016 di DKI Jakarta dan Bandung Raya terhadap 171 SMA Negeri menunjukkan terjadinya persoalan serius pada sisi toleransi siswa," ujar Bamsoet saat menghadiri diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11/19).
"4,6 persen responden mendukung organisasi tertentu yang melarang pendirian rumah ibadah, 1 persen responden setuju terhadap gerakan ISIS, 11 persen responden setuju jika Indonesia dibangun berdasarkan khilafah, dan 5,8 persen setuju mengganti Pancasila sebagai dasar negara," tambahnya.
Bamsoet mengungkapkan, secara kualitatif gejala radikalisme beragama juga menyasar aparatur sipil negara (ASN) sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
"Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mensinyalir ASN yang pro radikalisme, atau bersikap anti terhadap Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen. TNI dan Polri juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Tidak kurang dari 4 persen TNI dan Polri turut terpapar dengan paham yang membahayakan negara Pancasila," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menambahkan, toleransi haruslah menjadi kebutuhan bagi semua elemen bangsa. Menurutnya, kebhinnekaan bukan hanya fakta sosiologis yang hanya diterima sebagai sesuatu yang given, tetapi harus terus menerus dirawat.
"Kesadaran kebangsaan yang mengkristal, yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu tekad bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa persatuan, Indonesia," tuturnya.
(maf)
Explore More