Program Prioritas Bidang Perekonomian

Para pejabat negara dan kementerian yang terkait bidang perekonomian harus siap kerja keras menghadapi situasi perekonomian yang kian rumit dan terus terkoreksi, baik situasi ekonomi domestik yang terus melemah saat ini maupun perekonomian global yang tak kunjung pulih dari kelesuan. Bahkan situasi ekonomi dunia semakin memprihatinkan dengan munculnya gejala resesi ekonomi.

Dalam jangka pendek kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan sehingga dibutuhkan formulasi kebijakan ekonomi yang strategis dan tepat sasaran. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mewanti-wanti anggota Kabinet Indonesia Maju terus melakukan terobosan agar tidak terjebak dalam krisis ekonomi dunia yang sudah mulai terlihat gejalanya pada sejumlah negara di dunia.

Mengantisipasi situasi perekonomian domestik yang tidak menguntungkan untuk jangka pendek pemerintah memang tidak tinggal diam. Pemerintah telah menetapkan empat program prioritas di bidang perekonomian dan sejumlah program ekonomi 2020–2024 siap disasar. Untuk fokus pada program tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah duduk bersama para menteri dan pejabat negara di bawah koordinasi kementerian yang dipimpinnya.

Pertemuan para pengelola negara yang bertanggung jawab di bidang perekonomian, oleh mantan menteri perindustrian pada periode pertama masa pemerintahan Presiden Jokowi itu, dinilai sebagai langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dan program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian/lembaga di bidang ekonomi.

Apa saja yang masuk empat program prioritas di bidang perekonomian? Pertama, program mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kedua, program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (inklusif). Ketiga, program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (sustainability). Keempat, program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (competitiveness).

Dalam enam bulan ke depan sejumlah program ekonomi sudah bisa dituntaskan, di antaranya program implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, jaminan produk halal (JPH), penelitian dan pengembangan industri farmasi, dan penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Selain itu, program perbaikan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan hortikultura yang berorientasi ekspor.

Untuk tahun ini, pemerintah memprediksi pertumbuhan perekonomian nasional berada di level 5,05% hingga 5,06%. Pemerintah tidak berani menyebut angka lebih tinggi setelah melihat laporan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2019 yang hanya bertengger pada level 5,02% sebagaimana dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tahun ini tercatat lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga pada 2018 sebesar 5,17%. Merosotnya pertumbuhan ekonomi pada periode kuartal III/2019 salah satunya dipicu oleh realisasi investasi yang masih rendah.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik juga tidak lepas dari perlambatan ekonomi dunia. Belakangan ini, situasi perekonomian global yang semakin tidak kondusif kian diperparah dengan munculnya tanda-tanda resesi sebagai dampak guncangan ketegangan perdagangan, yakni perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan pengenaan tarif baru untuk ekspor Uni Eropa ke negeri Paman Sam.

Dampak kepada perekonomian Indonesia setidaknya tercermin pada kinerja ekspor sepanjang tahun ini. Tengok saja, kinerja ekspor dari Januari hingga Agustus 2019 mengalami penurunan sekitar 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya, prediksi timbulnya resesi ekonomi 2020 mulai ditunjukkan sikap dari bank sentral AS (The Fed) dengan kebijakan nonagresif.

Dalam suasana perekonomian yang mengkhawatirkan baik dalam negeri maupun global, secercah kabar datang dari Bank Indonesia (BI) yang cukup melegakan untuk sementara. Bank sentral mencatat defisit transaksi berjalan sebesar USD7,7 miliar pada triwulan ketiga 2019 atau sekitar 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan lebih rendah dibandingkan defisit pada triwulan kedua 2019 yang tercatat sebesar USD8,2 miliar atau 2,9% dari PDB. Kinerja neraca transaksi berjalan yang baik tidak lepas dari surplus neraca perdagangan barang dan menurunnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas (migas), serta stabilnya neraca perdagangan untuk nonmigas.

Selain itu, perang dagang AS dan China diharapkan mulai mereda menyusul kesepakatan kedua pihak untuk menghapus bea masuk tambahan pada produk kedua negara secara bertahap. Kita berharap, dalam situasi perekonomian serbasulit ini tim ekonomi di bawah komando Airlangga Hartato senantiasa dalam koordinasi yang solid, jangan sampai muncul kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif. Masyarakat menunggu implementasi secara nyata empat program prioritas bidang ekonomi yang sudah dirumuskan.