Soal Dewan Pengawas KPK, PDIP Percaya dengan Pilihan Jokowi

Kamis, 07 November 2019 - 08:13 WIB
Soal Dewan Pengawas...
Soal Dewan Pengawas KPK, PDIP Percaya dengan Pilihan Jokowi
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sekaligus Dewan Pengawas (Dewas) pada Desember 2019 mendatang. Khusus Dewas, proses seleksi terus dilakukan Presiden Jokowi yang diberikan kewenangan untuk memilih.

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai kriteria Dewas KPK sepenuhnya diserahkan kepada presiden. Kriteria tersebut yang sesuai dengan Pasal 37D Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. (Baca juga: Kata Jokowi Soal Anggota Dewan Pengawas KPK )

"Dia tidak terlibat kasus korupsi, integritasnya bagus, track recordnya jelas," ujar Masinton saat dihubungi SINDOnews, Kamis (7/11/2019).

Ditambahkan Masinton, Presiden Jokowi diyakini akan memilih Dewas KPK sesuai kriteria yang sudah ditentukan, termasuk calon memiliki rekam jejak yang jelas.

"Tinggal calon nanti mengikuti kriteria yang udah ditentukan," ucap Politikus PDIP itu.

Menurut Masinton, Fraksi PDIP akan mengikuti siapa-siapa yang diputuskan Jokowi menjadi Dewas. Namun Masinton berharap, calon Dewas KPK adalah mereka yang dianggap sudah selesai dengan urusan pribadinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan kecurigaan di masyarakat.

"Kalau nama-namanya, kita tunggu aja, pasti beliau sudah menyaring informasi, meminta masukan dari para ahli siapa yang kira-kira cocok dipilih. Ini pertama kalinya presiden memilih Dewan Pengawas yang akan membantu tugas-tugas KPK," pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
Berita Terkini
Hakim Kabulkan Sebagian...
Hakim Kabulkan Sebagian Gugatan Praperadilannya, Roy Suryo: Babak Baru Hukum Indonesia
Dari Sosialisme Islam...
Dari Sosialisme Islam menuju Negara Kesejahteraan: Agenda Kerakyatan SEMMI untuk Indonesia
Rencana Kejagung Jerat...
Rencana Kejagung Jerat Nadiem Makarim dengan TPPU Diapresiasi Pakar Hukum
Indonesia-India Sepakati...
Indonesia-India Sepakati 15 Kerja Sama, Restorasi Candi Prambanan hingga Rudal BrahMos
Ini Pertimbangan Hakim...
Ini Pertimbangan Hakim Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo
Jokowi Beberkan Isi...
Jokowi Beberkan Isi Obrolannya dengan JK ketika Bertemu di HUT Bhayangkara
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved