Intoleransi Masih Jadi PR Serius Periode Kedua Jokowi

loading...
Intoleransi Masih Jadi PR Serius Periode Kedua Jokowi
Intoleransi Masih Jadi PR Serius Periode Kedua Jokowi
A+ A-
JAKARTA - Masalah intoleransi masih menjadi permasalahan yang dihadapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya. Hal ini tercermin dalam hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

"Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibandingkan 2018 dan 2019 cenderung stagnan. Dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang Iebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," papar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat mempersentasikan hasil survei nasional LSI bertajuk "Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo" di Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Temuan survei menunjukkan, warga muslim yang intoleran (keberatan) terhadap nonmuslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 53 persen. Hanya 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan. Dalam soal non-muslim mengadakan acara keagamaan/kebaktian di sekitar mereka, hasilnya lebih baik. Yang keberatan hanya 36,4 persen dan yang merasa tidak keberatan 54 persen.



Yang juga tinggi adalah intoleransi dalam hal politik. Mayoritas Muslim merasa keberatan jika non-muslim menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, gubernur, wakil presiden, dan presiden. Yang keberatan jika non-muslim menjadi presiden sebesar 59,1 persen, Yang tidak keberatan 3 1 ,3 persen. Yang keberatan jika non-muslim menjadi wakil presiden sebesar 56,1 persen.

"Yang tidak keberatan 34,2 persen. Yang keberatan jika nonmuslim menjadi gubernur sebesar 52 persen. Yang tidak keberatan 37,9 persen. Yang keberatan jika non-muslim menjadi wakilota/bupati sebesar 51,6 persen. Yang tidak keberatan 38,3 persen," urainya.

Djayadi menambahkan, sikap intoleran kalangan muslim juga tampak dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas. Cukup banyak muslim yang setuju bahwa umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan muslim mayoritas (37,2 persen). Tapi hanya 14,8 persen yang setuju jika umat Islam yang menjadi minoritas di negara Iain harus mengikuti mayoritas di negara tersebut.



"Karena itu, bisa dimengerti jika ada 67,4 muslim yang setuju dan sangat setuju bila pemerintah seharusnya mengutamakan Islam dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara karena Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sementara muslim yang berpandangan sebaliknya hanya 23,9 persen," paparnya.
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top