Tito Yakin Kekerasan Turun jika Kesejahteraan di Papua Diperbaiki
Rabu, 30 Oktober 2019 - 20:50 WIB
Tito Yakin Kekerasan Turun jika Kesejahteraan di Papua Diperbaiki
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yakin, jika ada perbaikan kesejahteraan di Papua maka kekerasan akan menurun. Dia mencontohkan bagaimana Papua Barat dapat menurunkan kekerasan di sana.
"Masalah di Papua adalah masalah ekonomi yang paling utama. Saya mantan Kapolda di sana dua tahun. Masalahnya ekonomi. Jadi percepatan seperti Papua Barat percepatan ekonomi kita lihat juga kekerasan langsung menurun," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2019).
(Baca juga: Tak Hanya Papua, Kalimantan Timur Juga Perlu Dimekarkan)
Tito mengatakan, masih akan membicarakan terlebih dahulu apakah pemekaran dilakukan setelah evaluasi otonomi khusus (otsus) atau sebelumnya.
"Ya nanti kita bicarakan. Mana yang kira-kira sesuai norma. Norma itu kan bisa diatur. Kita lihat nanti azas manfaat yang paling penting," ungkapnya.
Mantan Kapolri ini memberikan sinyal, akan menindaklanjuti usulan pemekaran di Papua. Meskipun di saat yang sama dia menegaskan bahwa moratorium masih tetap berlaku.
"Ini situasional. Kita dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional," tuturnya.
Sejauh ini dia mengatakan, setidaknya di Papua memungkinkan adanya penambahan dua provinsi. Sehingga total ada empat provinsi di tanah Papua.
"Idealnya lima, tapi anggarannya tidak cukup. Kita lakukan bertahap. Yang kita lihat satu suara itu di Papua Selatan. Sementara Papua Pegunungan Tengah silakan dulu diskusikan aspirasi dari bawah. Kalau sudah cocok mungkin disepakati. Tapi kalau tidak cocok mungkin nanti dulu," pungkasnya.
"Masalah di Papua adalah masalah ekonomi yang paling utama. Saya mantan Kapolda di sana dua tahun. Masalahnya ekonomi. Jadi percepatan seperti Papua Barat percepatan ekonomi kita lihat juga kekerasan langsung menurun," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2019).
(Baca juga: Tak Hanya Papua, Kalimantan Timur Juga Perlu Dimekarkan)
Tito mengatakan, masih akan membicarakan terlebih dahulu apakah pemekaran dilakukan setelah evaluasi otonomi khusus (otsus) atau sebelumnya.
"Ya nanti kita bicarakan. Mana yang kira-kira sesuai norma. Norma itu kan bisa diatur. Kita lihat nanti azas manfaat yang paling penting," ungkapnya.
Mantan Kapolri ini memberikan sinyal, akan menindaklanjuti usulan pemekaran di Papua. Meskipun di saat yang sama dia menegaskan bahwa moratorium masih tetap berlaku.
"Ini situasional. Kita dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional," tuturnya.
Sejauh ini dia mengatakan, setidaknya di Papua memungkinkan adanya penambahan dua provinsi. Sehingga total ada empat provinsi di tanah Papua.
"Idealnya lima, tapi anggarannya tidak cukup. Kita lakukan bertahap. Yang kita lihat satu suara itu di Papua Selatan. Sementara Papua Pegunungan Tengah silakan dulu diskusikan aspirasi dari bawah. Kalau sudah cocok mungkin disepakati. Tapi kalau tidak cocok mungkin nanti dulu," pungkasnya.
(maf)
