7 Tapol Bakal Dibebaskan, Masyarakat Papua Diminta Rajut Kembali Relasi Sosial

JAKARTA - Gerakan solidaritas sosial melawan diskriminasi rasial terhadap orang Papua khususnya “7 tapol” meluas sampai ke luar negeri. Akibat tekanan publik tersebut, para tahanan akan dibebaskan dalam waktu dekat.

”Apakah kasus rasisme tidak akan berulang di Papua? Rasisme berpotensi terulang selama ada kesenjangan sosial politik dan sosial ekonomi, apalagi ada persoalan kecemburuan karena keterbatasan akses ekonomi dan politik bagi orang asli Papua,” kata Koordinator Jaringan Damai Papua di Jakarta Adriana Elisabeth, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/6/2020). (Baca juga: Pasca Putusan Kasus Demo Anarkhis, Tokoh Adat Minta Warga Papua Jaga Kedamaian)

Relasi sosial antarwarga Papua yang sempat terkoyak karena demo yang berujung pada kerusuhan, kata dia, mengakibatkan kerugian fisik dan non-fisik bagi semua pihak. Membangun kembali harmonisasi antarwarga lebih memerlukan waktu panjang ketimbang membangun infrastruktur fisik. Untuk merajut kembali harmonisasi di Papua harus dimulai dari menyelesaikan akar masalah dengan menghapus ketidakadilan, kekerasan secara struktural dan masalah stigma separatis. (Baca juga: Ketua Adat Mamta Tabi Papua Minta Hormati Proses Hukum 7 Terdakwa Demo Anarkis)

Dia menilai, masyarakat Papua yang heterogen memiliki modal sosial yang dapat menjadi rujukan terkait nilai toleransi antaragama, suku dan ras. Namun toleransi tidak cukup karena harus ada penerimaan atas adanya perbedaan dengan fokus membangun dari hal-hal positif yang potensial di Papua. ”Paradigma yang harus diubah adalah Papua membangun bukan lagi membangun di Papua,” ucapnya.