Gagal Masuk Kabinet, Tiga Sekjen Parpol Minta Bantuan PPP
Senin, 28 Oktober 2019 - 20:14 WIB
Gagal Masuk Kabinet, Tiga Sekjen Parpol Minta Bantuan PPP
A
A
A
JAKARTA - Tiga partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sempat mengeluhkan kepada parpol KIK lainnya terkait jatah menteri dalam forum sekretaris jenderal (sekjen) KIK.
Adapun keluhan itu disampaikan sekjen dari tiga partai politik (parpol), yakni dari Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Bahkan, tiga sekjen parpol tersebut meminta bantuan Sekjen PPP Arsul Sani agar keinginan mereka itu dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi terkait "jatah" mereka di pemerintahan.
“Ya itu hak prerogatif presiden, dalam menentukan kabinet termasuk siapa-siapa yang ada di dalamnya soal ada teman-teman yang belum terakomodir teman-teman yang kemarin berjibaku di pilpres, Pak Jokowi sendiri sudah minta maaf kepada kawan-kawan yang belum terakomodir,” kata Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).
“Beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan forum-forum sekjen KIK, memang ada keluh kesah dari beberapa sekjen yang belum kebagian dan meminta PPP menyampaikan kepada Jokowi dan timnya terkait dengan teman-teman yang belum kebagian posisi,” lanjut pria yang biasa disapa Awiek ini.
Awiek menilai wajar jika ada permintaan seperti itu. Namun, persoalan menteri dan jabatan lainnya lagi-lagi kembali Jokowi selaku pemegang mandat yang memiliki hak prerogatif.
“Kalau ada yang kemudian ada yang mengkritisi, kesannya bagi-bagi kekuasaan memang politik itu bagi-bagi kekuasaan, namanya menang pilpres ya begitu,” ujarnya.
Menurut Awiek, Jokowi tidak pernah menjanjikan kepada parpol atau relawan pendukung, baik secara tertulis maupun lisan bahwa mereka akan mendapatkan posisi saat Jokowi-Maruf menang.
Hanya saja, sudah menjadi kebiasaan dalam politik saat ada yang berkontribusi maka harus ditampung kepentingannya. Kalaupun gagal masuk kabinet, Jokowi pasti akan mengakomodasi di posisi lainnya.
“Bahkan seperti yang disampaikan sekjen-sekjen itu minta tolong ke PPP menyampaikan ke Joko Widodo dan tim penyusun itu nasib kami ini bagaimana. Itu sudah tersampaikan, sepertinya tinggal waktu saja. toh pos-pos itu tidak hanya di kabinet masih ada tempat-tempat lain, sekali lagi itu kewenangan pak Jokowi,” tutur Awiek.
Awiek menuturkan, tiga parpol itu tidak menyampaikan kekecewaan terhadap Jokowi atas mereka yang belum mendapatkan posisi di pemerintahan. Mereka juga sadar diriJokowi menjadikan perolehan suara pada Pileg 2019 lalu sebagai dasar penunjukkan menteri dan wakil menteri (wamen). Namun, apa pun kontribusi tiga parpol ini dinilainya patut dihargai karena berperan dalam pemenangan Jokowi.
“Kalau mereka berharap disampaikan ke Pak Jokowi wajar saja itu namanya manusiawi,” tandasnya.
Adapun keluhan itu disampaikan sekjen dari tiga partai politik (parpol), yakni dari Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Bahkan, tiga sekjen parpol tersebut meminta bantuan Sekjen PPP Arsul Sani agar keinginan mereka itu dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi terkait "jatah" mereka di pemerintahan.
“Ya itu hak prerogatif presiden, dalam menentukan kabinet termasuk siapa-siapa yang ada di dalamnya soal ada teman-teman yang belum terakomodir teman-teman yang kemarin berjibaku di pilpres, Pak Jokowi sendiri sudah minta maaf kepada kawan-kawan yang belum terakomodir,” kata Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).
“Beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan forum-forum sekjen KIK, memang ada keluh kesah dari beberapa sekjen yang belum kebagian dan meminta PPP menyampaikan kepada Jokowi dan timnya terkait dengan teman-teman yang belum kebagian posisi,” lanjut pria yang biasa disapa Awiek ini.
Awiek menilai wajar jika ada permintaan seperti itu. Namun, persoalan menteri dan jabatan lainnya lagi-lagi kembali Jokowi selaku pemegang mandat yang memiliki hak prerogatif.
“Kalau ada yang kemudian ada yang mengkritisi, kesannya bagi-bagi kekuasaan memang politik itu bagi-bagi kekuasaan, namanya menang pilpres ya begitu,” ujarnya.
Menurut Awiek, Jokowi tidak pernah menjanjikan kepada parpol atau relawan pendukung, baik secara tertulis maupun lisan bahwa mereka akan mendapatkan posisi saat Jokowi-Maruf menang.
Hanya saja, sudah menjadi kebiasaan dalam politik saat ada yang berkontribusi maka harus ditampung kepentingannya. Kalaupun gagal masuk kabinet, Jokowi pasti akan mengakomodasi di posisi lainnya.
“Bahkan seperti yang disampaikan sekjen-sekjen itu minta tolong ke PPP menyampaikan ke Joko Widodo dan tim penyusun itu nasib kami ini bagaimana. Itu sudah tersampaikan, sepertinya tinggal waktu saja. toh pos-pos itu tidak hanya di kabinet masih ada tempat-tempat lain, sekali lagi itu kewenangan pak Jokowi,” tutur Awiek.
Awiek menuturkan, tiga parpol itu tidak menyampaikan kekecewaan terhadap Jokowi atas mereka yang belum mendapatkan posisi di pemerintahan. Mereka juga sadar diriJokowi menjadikan perolehan suara pada Pileg 2019 lalu sebagai dasar penunjukkan menteri dan wakil menteri (wamen). Namun, apa pun kontribusi tiga parpol ini dinilainya patut dihargai karena berperan dalam pemenangan Jokowi.
“Kalau mereka berharap disampaikan ke Pak Jokowi wajar saja itu namanya manusiawi,” tandasnya.
(dam)
