Peningkatan Alutsista Bisa Jadi Kebutuhan Mendesak Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Pada Rabu (23/10), Presiden Jokowi melantik sebanyak 34 Menteri dan 4 pejabat setingkat Kabinet Indonesia Maju jilid II di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu di antara Menteri itu adalah Prabowo Subianto yang didapuk menjadi Menteri Pertahanan.
Pengamat politik dan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam menilai penunjukan Prabowo sebagai Menhan memang layak. Sebab, Prabowo menegaskan bakal memperbaiki sektor pertahanan di Indonesia.
"Saya kira, Prabowo mau jadi Menhan karena pengen memperbaiki pertahanan. Konon ia menawarkan konsep pertahanan. Menurut saya, peningkatan alutsista atau alat pertahanan mungkin mendesak dilakukan," ujar Arif saat dihubungi Sindonews, Senin (28/10/2019).
Diharapkan, dengan ditunjuknya Prabowo sebagai Menhan dapat mewujudkan Indonesia sebagai Macan Asia, seperti yang dikatakannya beberapa waktu yang lalu.
"Nah itu tantangangannya, apalagi janji Prabowo itu sekadar jargon atau bisa diimplementasikan ketika memiliki otoritas kekuasaan," jelasnya.
Terkait anggaran, Prabowo sebagai Menhan bisa saja mengusulkan kenaikan anggaran demi pertahanan bangsa. Namun, tetap usulan tersebut harus tepat dan efisien sebab Presiden dan DPR akan menimbang mana yang perlu diprioritaskan.
"Menhan itu pelaksana tugas, atau tukang eksekusi saja. Yang menaikkan anggaran tentu bukan Menhan, melainkan presiden dan DPR. Menhan bisa mengusulkan kenaikan anggaran ke presiden," tuturnya.
Pengamat politik dan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam menilai penunjukan Prabowo sebagai Menhan memang layak. Sebab, Prabowo menegaskan bakal memperbaiki sektor pertahanan di Indonesia.
"Saya kira, Prabowo mau jadi Menhan karena pengen memperbaiki pertahanan. Konon ia menawarkan konsep pertahanan. Menurut saya, peningkatan alutsista atau alat pertahanan mungkin mendesak dilakukan," ujar Arif saat dihubungi Sindonews, Senin (28/10/2019).
Diharapkan, dengan ditunjuknya Prabowo sebagai Menhan dapat mewujudkan Indonesia sebagai Macan Asia, seperti yang dikatakannya beberapa waktu yang lalu.
"Nah itu tantangangannya, apalagi janji Prabowo itu sekadar jargon atau bisa diimplementasikan ketika memiliki otoritas kekuasaan," jelasnya.
Terkait anggaran, Prabowo sebagai Menhan bisa saja mengusulkan kenaikan anggaran demi pertahanan bangsa. Namun, tetap usulan tersebut harus tepat dan efisien sebab Presiden dan DPR akan menimbang mana yang perlu diprioritaskan.
"Menhan itu pelaksana tugas, atau tukang eksekusi saja. Yang menaikkan anggaran tentu bukan Menhan, melainkan presiden dan DPR. Menhan bisa mengusulkan kenaikan anggaran ke presiden," tuturnya.
(pur)