Perubahan Eselon Harus Jamin Kesejahteraan ASN

JAKARTA - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) meminta agar pemangkasan eselon III dan IV tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Sebab, banyak yang khawatir pemangkasan itu akan berakibat pada pendapatan ASN yang menjadi pejabat fungsional akan terpangkas.

“Ini sudah banyak masukan kepada kami. Mereka sangat realistik, eselon III dan IV tunjangan akan dipotong jika menjadi fungsional. Lalu, untuk bayar sekolah anak pakai apa? Karena mereka sudah menghitung,” tandas Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrullah saat dihubungi kemarin.

Dia mengakui kondisi saat ini tunjangan jabatan struktural lebih besar dibanding fungsional. Dia juga menyebut bahwa ASN eselon III dan IV juga akan kehilangan fasilitas jika beralih ke fungsional. “Kondisi sekarang memang tunjangan lebih besar di struktural dibanding fungsional karena memang tanggung jawabnya lebih besar,” ungkapnya.

Zudan menilai sebelum melakukan pemangkasan, pemerintah harus me redesain struktur birokrasi yang ada terlebih dahulu. Jabatan fungsional harus benar-benar dioptimalkan sehingga anggapan jabatan fungsional sebagai posisi buangan dapat dihilangkan. “Korpri mendorong kita harus jadikan jabatan fungsional sebagai tambang emas. Artinya, tambang emas untuk berkarya, ide-idenya bisa keluar, diberi kewenangan-kewenangan,” ucapnya.

Hal ini juga harus dibarengi dengan perbaikan sistem penggajian. Menurut dia, jangan sampai pemangkasan eselonisasi ini malah membuat ASN tidak sejahtera. “Makanya, sistemnya harus disiapkan dulu. Jabatan fungsionalnya dengan sistem tunjangan yang menyejahterakan. Baru mereka bertransformasi dari pejabat struktural ke pejabat fungsional. Itu oke-oke saja, kita dukung. Prinsipnya, ASN harus tetap sejahtera,” tandasnya.

Lebih lanjut Zudan mengatakan, pemangkasan eselon sebenarnya bukan satu-satunya solusi untuk mengoptimalkan kerja birokrasi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjadikan birokrasi lincah, gesit, dan bekerja cepat. “Itu harus dilakukan komprehensif karena yang memengaruhi birokrasi itu subsistemnya banyak. Salah satunya kelembagaan yang idenya Pak Presiden dipangkas itu. Tapi, itu bukan satu-satunya,” paparnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sistem karier yang harus dibangun. Jangan sampai karier ASN tidak jelas karena pergantian pejabat pembina kepegawaian (PPK) seusai pilkada. “Jadi, sistem kariernya harus betul-betul berbasis meritrokrasi. Siapa yang bagus, dia harus bertahan siapa pun kepala daerahnya, siapa pun menterinya,” ungkapnya.

Selain itu, untuk memaksimalkan kerja ASN adalah perlunya perlindungan hukum karena ASN rentan dikriminalisasi. Kemudian, tata kelola keuangan juga perlu diperbaiki karena selama ini kerja ASN hanya disibukkan dengan perencanaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban. “Tata kelola keuangan kita jelimet, rumit, melelahkan. Nah, ini harus di-reform. Sekarang ini sistem teknologi sudah begitu luar biasa. Maka dari itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik harus digunakan untuk mempercepat kinerja PNS,” ungkapnya.

Seusai dilantik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemangkasan eselon menjadi salah satu amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia mengatakan banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pemangkasan eselon nanti.

“Jangan sampai sebuah keputusan menjadi gejolak. Memangkas eselon baru pidato sudah luar biasa karena peluang menjadi eselon I dan II menjadi kecil. Maka harus dipikirkan soal kinerja dan sebagainya,” katanya.

Menurut dia, dalam pemangkasan itu akan dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait. Dia mengatakan akan menginventarisasi masalah terlebih dahulu. “Menyangkut tunjangan kinerja, kita perlu koordinasi semua pihak. Itu akan pikirkan dengan baik,” ungkapnya.

Tjahjo menegaskan, jangan sampai suatu kebijakan merugikan salah satu pihak termasuk ASN. Dia pun akan berhati-hati dalam merealisasikan rencana pemangkasan tersebut.

“Kita tidak ingin cepat, tapi malah menimbulkan masalah. Tapi, bagaimana kebijakan diterima semua pihak. Tidak merugikan dalam penjenjangan karier,” tandasnya.

Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, penguatan jabatan fungsional tentu harus mendukung arah pembangunan nasional. “Kami melihat bagaimana roadmap jabatan fungsional harus mendukung pembangunan nasional. Jadi, harus segera dipetakan jabatan fungsional yang mendukung arahan presiden, jika belum maka harus segera dipetakan,” tandasnya.

Setiawan menekankan, instansi pembina jabatan fungsional maupun unit pembina teknis jabatan fungsional diharapkan memetakan core business (tugas inti) yang mendukung kebijakan presiden lima tahun ke depan. Diharapkan, para pembina jabatan fungsional dapat melihat apakah di instansi yang dibina sudah memiliki jabatan fungsional yang mendukung arah kebijakan presiden. “Saya berpesan tolong perkuat jabatan fungsional kita dan petakan jabatan-jabatan administrator dan pengawas yang ada,” ujarnya. (Dita Angga)