Posisi Wamen Bisa Jadi Jangkar dan Pengawasan dari Jokowi

JAKARTA - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap pembentukan wakil menteri (Wamen) meski dipandang positif namun relatif tidak lagi sejalan dengan efesiensi struktur pemerintahan seperti menjadi salah satu tekad Jokowi sebagai Presiden.

Kata Ray, di periode pertama Pemerintahan Jokowi, hanya ada tiga Wamen untuk tiga kementerian yang diperbolehkan. Pada periode yang sama pula lebih dari 20 lembaga negara yang dibubarkan oleh presiden demi alasan efesiensi pemerintahan.

"Langkah bagus yang memang patut dilakukan. Tapi dengan banyaknya pembentukan wamen seperti saat ini, rasanya mengefesienkan pemerintahan itu bukan lagi bagian dari visi Pak Jokowi," ujar Ray kepada SINDOnews, Minggu (27/10/2019).

"Pun juga pilihan-pilihan posisi wamennya. Kurang jelas apa kriteria satu kementerian mendapatkan wamen. Jika disebut karena beban pekerjaan yang besar, rasanya beberapa pos wamen itu malah kurang tepat," imbuh dia.

Di samping itu, Ray mengatakan model rekrutmen wamennya terlihat dilakukan secara sepihak oleh presiden. Tidak jelas benar, sejauh apa menteri terkait dilibatkan oleh presiden dalam hal menentukan perlu tidaknya wamen bagi kementerian yang dipimpinnya dan siapa kiranya menteri yang layak untuk menempati posisi itu.

Ray menuturkan, jika melihat komposisi wamen dan personil wamennya, muncul tiga kesan. Pertama, wamen ini memang bagian dari bagi-bagi posisi politik bagi para pendukung formal presiden pada Pilpres 2019 yang lalu. Wamen dibuat untuk mengakomodir pendukung yang belum mendapatkan posisi di pemerintahan.

Menurut Ray, setidaknya ada jabatan yang sekarang seperti respons atas protes pendukung yang belum diakomodir dalam kabinet. Protes NU yang tidak menempatkan kader NU di Menag dan juga protes relawan Jokowi yang tidak diakomodir dalam posisi kementerian. Ia menyebut ada 5 posisi dari wamen yang diraih parpol juga memberi sinyal kuat adanya langkah akomodasi bagi para pendukung.

Kedua, kata Ray, posisi wamen bisa juga dimaksudkan untuk menjadi jangkar Jokowi kepada menteri bersangkutan. Bahkan, pada tingkat tertentu menjadi penyeimbang atau bahkan pengawasan terhadap menterinya.

"Penunjukan adanya wamen di Menhan itu adalah salah satunya. Jokowi membutuhkan keseimbangan antara langkah menteri dan kontrol dari dirinya," ujar dia.

Selain itu, yang ketiga, kata Ray, banyaknya wakil Golkar di posisi yang berhubungan dengan kementerian ekonomi. Selain menko bidang perekonomian, menteri perindustrian dan, sekarang adalah wamen di Kementerian Perdagangan, pos yang ditempati oleh Golkar juga sebelumnya.

"Tak jelas benar mengapa posisi perekonomian ini banyak didominasi oleh Golkar. Apakah ini semacam memberi keistimewaan pada Golkar untuk mengurusi hal yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia," ucap dia.

Namun demikian, Ray menambahkan, di luar itu semua tentu saja masyarakat menunggu bagaimana tim kabinet dan wamennya bekerja adalah langkah berikutnya. "Sekalipun begitu, saya tidak terlalu yakin akomodasi kekuasaan ini bagi para pendukung akan berhenti sampai di sini. Sebab, setidaknya masih ada 3 partai yang sama sekali belum mendapatkan posisi: PKPI dan Hanura," tandasnya.