PDIP Minta Wamen Maksimal Wujudkan Visi Presiden Jokowi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengucapkan selamat kepada para wakil menteri (Wamen) yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDIP berpesan agar para wamen itu bekerja maksimal membantu menteri melaksanakan kebijakan presiden. Menurut Hasto, di periode kedua pemerintahannya, Jokowi ingin seluruh jajaran kabinet bergerak cepat serta berkoordinasi dengan baik. Bahkan peran menteri koordinator ditingkatkan oleh Jokowi. (Baca juga: Ketua MPR: Presiden dan Kabinet Telah Dilantik, Saatnya Bekerja)

"Tugas wamen adalah membantu menteri menjalankan kebijakan yang merupakan penjabaran dari kebijakan presiden. Karena itulah kami menanggapi baik," kata Hasto, Sabtu (26/10/2019).

Dengan adanya wamen, maka efektivitas kerja kabinet dipastikan lebih baik. Hasto memastikan, tugas-tugas khusus dari presiden kepada para wamen itu menunjukkan pahamnya Jokowi terhadap seluruh aspek pemerintahan. (Baca juga: Kehadiran Wakil Menteri Bisa Perkuat Kinerja Pemerintahan)

Dia mencontohkan untuk wamen BUMN, memang diperlukan penguatan bagaimana BUMN benar-benar sebagai alat negara dalam meningkatkan perekonomian nasional. Artinya, BUMN harus bisa berperan sebagai agen penggerak pembangunan nasional.

"Disitulah BUMN harus fokus kepada ruang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan bersifat strategis bagi bangsa dan negara. Dan wamen membantu menterinya untuk mewujudkannya," tandas Hasto. (Baca juga: Presiden Jokowi Lantik 12 Wamen di Istana Negara)

Pada kesempatan itu, Hasto juga mengingatkan para menteri bahwa desain kabinet saat ini menunjukkan sebuah visi Jokowi dalam menjaga Pancasila. Bangsa Indonesia menjadi besar karena bersatu akibat adanya Pancasila.

Hasto menegaskan, ideologi manapun yang bertentangan dengan Pancasila, negara tidak boleh kalah. Kejadian terakhir, ketika Wiranto menjadi korban penusukan, menunjukkan perlawanan dari radikalisme yang harus dihadapi dengan pendekatan politik, hukum, keamanan dan sosial. Serta bagaimana negara mendorong kesejahteraan rakyat untuk mengatasi berbagai ketidakadilan.

Dikatakan Hasto, indikasi upaya mengganti Pancasila itu sudah sangat kuat. Dalam ceramah-ceramah terbuka, kelompok tertentu kerap menyatakannya. (Baca juga: 12 Orang Ditunjuk Wamen di 11 Kementerian, Berikut Daftar Lengkapnya)

"Karena itulah, tidak dibenarkan dengan cara apapun pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Kami yakin kekuatan nasionalis kebangsaan ini adalah kekuatan yang muncul dari rakyat yang akan terus mengawal Pancasila dan NKRI," katanya.