Kursi Wakil Menteri untuk Bagi-bagi Jabatan Dinilai Wajar
Kamis, 24 Oktober 2019 - 21:41 WIB
Kursi Wakil Menteri untuk Bagi-bagi Jabatan Dinilai Wajar
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menilai wajar jika pengadaan posisi wakil menteri (wamen) di sejumlah kementerian di Kabinet Indonesia Maju ini dianggap sebagai ajang bagi-bagi jabatan untuk parpol pengusung, pendukung dan tim sukses (timses) Jokowi-Maruf.
Meskipun, awalnya posisi wamen ini diperuntukkan untuk PNS karir di kementerian tertentu saja. “Kalau kemudian ada persepsi bagi-bagi jabatan ya wajar aja. Karena kan awalnya wamen ini sebetulnya diperuntukkan untuk PNS karir,” kata pria yang akrab disapa Hensat itu saat dihubungi di Jakarta, Kamis (24/10/2019) malam.
Namun, Hensat melihat sejak nama Archandra Tahar masuk di kabinet Jokowi periode pertama kemarin sebagai Wamen ESDM, kursi wamen ini bisa ditempati orang-orang dari luar PNS karir, termasuk di antaranya kader parpol.
“Sejak nama Archandra Tahar masuk kabinet Jokowi, wamen bisa berasal dari luar PNS karir,” imbuhnya. (Baca juga: Istana Masih Menghitung Kebutuhan Wakil Menteri)
Soal urgensi jabatan wamen, Hensat menilai perlu karena memang di sejumlah kementerian ini memiliki beban kerja yang sangat banyak dan luas cakupannya. Seperti Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir karena memang banyaknya BUMN yang diurus. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kemudian Kemenkeu, karena yang diurus banyak ada bea cukai, ada visa, pemasukan negara, segala macem lah. Kementerian Luar Negeri juga banyak, Kementerian Dalam Negeri juga menurut saya perlu wakil karena urus 542 daerah lebih, kemudian pilkada-pilkada dan sebagainya. Kalau ditanya perlu atau tidak, perlu,” ujarnya.
Karena itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini melihat posisi wamen perlu agar para menteri bisa bekerja lebih efektif sehingga, perlu bantuan lebih banyak. Soal bagi-bagi kursi ini hal yang wajar dalam politik. (Baca juga: Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Mumpuni)
“Tapi kemudian dibuat untuk bagi-bagi ya nggak salah. Karena banyak relawan yang punya kapasitas, lalu kalau misalnya Erick Thohir nggak cari orang lain tapi dari tim sukses ya nggak apa-apa,” ucapnya.
Soal kekhawatiran adanya matahari kembar di kementerian, Hensat mengusulkan agar sebaiknya menteri dan wamen berasal dari parpol yang sama agar tidak berselisih. Kemudian, jika menteri dari parpol maka wamennya bisa dari profesional. Harus dimaklumi juga karena jabatan menteri sekarang menjadi jabatan politis. (Baca juga:Finalisasi Wamen, Jokowi Tak Masalah Berapapun Jumlahnya)
“Asal jangan menterinya profesional wakilnya parpol, bisa kalah nanti menterinya,” imbuhnya. *kiswondari
Meskipun, awalnya posisi wamen ini diperuntukkan untuk PNS karir di kementerian tertentu saja. “Kalau kemudian ada persepsi bagi-bagi jabatan ya wajar aja. Karena kan awalnya wamen ini sebetulnya diperuntukkan untuk PNS karir,” kata pria yang akrab disapa Hensat itu saat dihubungi di Jakarta, Kamis (24/10/2019) malam.
Namun, Hensat melihat sejak nama Archandra Tahar masuk di kabinet Jokowi periode pertama kemarin sebagai Wamen ESDM, kursi wamen ini bisa ditempati orang-orang dari luar PNS karir, termasuk di antaranya kader parpol.
“Sejak nama Archandra Tahar masuk kabinet Jokowi, wamen bisa berasal dari luar PNS karir,” imbuhnya. (Baca juga: Istana Masih Menghitung Kebutuhan Wakil Menteri)
Soal urgensi jabatan wamen, Hensat menilai perlu karena memang di sejumlah kementerian ini memiliki beban kerja yang sangat banyak dan luas cakupannya. Seperti Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir karena memang banyaknya BUMN yang diurus. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kemudian Kemenkeu, karena yang diurus banyak ada bea cukai, ada visa, pemasukan negara, segala macem lah. Kementerian Luar Negeri juga banyak, Kementerian Dalam Negeri juga menurut saya perlu wakil karena urus 542 daerah lebih, kemudian pilkada-pilkada dan sebagainya. Kalau ditanya perlu atau tidak, perlu,” ujarnya.
Karena itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini melihat posisi wamen perlu agar para menteri bisa bekerja lebih efektif sehingga, perlu bantuan lebih banyak. Soal bagi-bagi kursi ini hal yang wajar dalam politik. (Baca juga: Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Mumpuni)
“Tapi kemudian dibuat untuk bagi-bagi ya nggak salah. Karena banyak relawan yang punya kapasitas, lalu kalau misalnya Erick Thohir nggak cari orang lain tapi dari tim sukses ya nggak apa-apa,” ucapnya.
Soal kekhawatiran adanya matahari kembar di kementerian, Hensat mengusulkan agar sebaiknya menteri dan wamen berasal dari parpol yang sama agar tidak berselisih. Kemudian, jika menteri dari parpol maka wamennya bisa dari profesional. Harus dimaklumi juga karena jabatan menteri sekarang menjadi jabatan politis. (Baca juga:Finalisasi Wamen, Jokowi Tak Masalah Berapapun Jumlahnya)
“Asal jangan menterinya profesional wakilnya parpol, bisa kalah nanti menterinya,” imbuhnya. *kiswondari
(cip)
