Prabowo Masuk Barisan Jokowi, Indonesia Jadi Model Negara Kekeluargaan
Selasa, 22 Oktober 2019 - 15:20 WIB
Prabowo Masuk Barisan Jokowi, Indonesia Jadi Model Negara Kekeluargaan
A
A
A
JAKARTA - Merapat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Jilid II menjadi perbincangan semua pihak. Bahkan beberapa pihak menyayangkan sikap Prabowo yang menerima masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid II.
Menanggapi itu, Pengamat Politik dari LIPI Syamsuddin Haris menilai harusnya Prabowo menolak tawaran dan Jokowi tidak mengajaknya. Menurutnya hal itu bisa menjadikan demokrasi lebih sehat.
"Nasionalitas demokrasi, pemilu untuk mewujudkan gagasan demokrasi itu sendiri. Makanya ada kompetisi di dalam pemilu presiden. Yang menang, ya, berkuasa, yang kalah, ya, legowo. Bukan kemudian diajak masuk semua. Itu baru demokrasi sehat," ujar Syamsuddin dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Bahkan, katanya, jika semua oposisi masuk ke dalam Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin maka model negara bukan lagi demokrasi tapi menjadi model negara integralistik. (Baca juga: Prabowo Subianto Bakal Duduki Menteri Bidang Pertahanan)
"Kalau semua diajak masuk atau katakanlah posisi tinggal PKS misalnya ini bisa membawa apa yang dicita-citakan oleh Profesor Soepomo pada saat sidang-sidang BPUPKI menjelang 17 Agustus 1945. Apa itu? yaitu model negara integralistik, model negara kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam kekeluargaan," jelasnya.
"Di dalam konsep negara kekeluargaan ato integral, tidak ada oposisi. Semua itu keluarga. Tidak mungkin kepala keluarga menyakiti anggota keluarga. Nah itu kan konsepnya walaupun dalam kenyataan tidak demikian pada zaman Pak Harto," sambungnya.
Syamsuddin menjelaskan, konsekuensi logis berasal dari otoritas presiden dipagari oleh moralitas publik. Nasionalitas demokrasi tentunya oposisi tidak bergabung ke dalam pemerintahan.
Menanggapi itu, Pengamat Politik dari LIPI Syamsuddin Haris menilai harusnya Prabowo menolak tawaran dan Jokowi tidak mengajaknya. Menurutnya hal itu bisa menjadikan demokrasi lebih sehat.
"Nasionalitas demokrasi, pemilu untuk mewujudkan gagasan demokrasi itu sendiri. Makanya ada kompetisi di dalam pemilu presiden. Yang menang, ya, berkuasa, yang kalah, ya, legowo. Bukan kemudian diajak masuk semua. Itu baru demokrasi sehat," ujar Syamsuddin dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Bahkan, katanya, jika semua oposisi masuk ke dalam Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin maka model negara bukan lagi demokrasi tapi menjadi model negara integralistik. (Baca juga: Prabowo Subianto Bakal Duduki Menteri Bidang Pertahanan)
"Kalau semua diajak masuk atau katakanlah posisi tinggal PKS misalnya ini bisa membawa apa yang dicita-citakan oleh Profesor Soepomo pada saat sidang-sidang BPUPKI menjelang 17 Agustus 1945. Apa itu? yaitu model negara integralistik, model negara kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam kekeluargaan," jelasnya.
"Di dalam konsep negara kekeluargaan ato integral, tidak ada oposisi. Semua itu keluarga. Tidak mungkin kepala keluarga menyakiti anggota keluarga. Nah itu kan konsepnya walaupun dalam kenyataan tidak demikian pada zaman Pak Harto," sambungnya.
Syamsuddin menjelaskan, konsekuensi logis berasal dari otoritas presiden dipagari oleh moralitas publik. Nasionalitas demokrasi tentunya oposisi tidak bergabung ke dalam pemerintahan.
(kri)
