Pidato Jokowi Sulit Dicapai dengan Kabinet Akomodatif
Selasa, 22 Oktober 2019 - 12:41 WIB
Pidato Jokowi Sulit Dicapai dengan Kabinet Akomodatif
A
A
A
JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi melihat ada situasi yang agak anomali di mana dalam pidato perdana Jokowi sebagai Presiden di periode kedua, ingin agar birokrasi dipangkas, SDM unggul, infrastruktur baik, ekonomi kuat, efisiensi regulasi dan kemudahan investasi. Di sisi lain, banyak kepentingan parpol dan pendukungnya yang ada di sekitar Jokowi.
“Dan itu hanya bisa dicapai oleh kabinet yang progresif, efektif dan tidak terlalu mengakomodir kepentingan politik. Harus zaken kabinet, kabinet yang fokus pada pencapaian 5 hal tadi. Kalau sekarang kan kelihatan ada mengakomodir, mengakomodasi dan sebagainya,” kata Muradi kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Menurut Muradi, kalau yang terjadi kabinet akomodatif yang mana, Jokowi mengakomodir 9 partai pengusung dan pendukungnya ditambah parpol yang baru bergabung, bisa dibayangkan begitu ramainya isi kabinet Jokowi di periode kedua ini karena begitu banyaknya kepentingan yang harus diakomodir. Dan besarnya gerbong kabinet Jokowi ini akan menjadi beban tersendiri bagi Jokowi.
“Pertanyaannya, ini memanggil, mengundang itu apakah bagian dari suatu tradisi atau bagian dari perencanaan yang serius, kalau serius itu kontradiksi dengan 5 hal yang mau dicapai dalam 5 tahun ke depan,” ujarnya.
Melihat nama-nama yang dipanggil pada Senin (21/10) kemarin, Muradi melanjutkan, nampak ada politik akomodatif dalam kabinet Jokowi. Seperti diketahui ada Erick Thohir, Prabowo Subianto dan tokoh lainnya yang menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf dan juga parpol yang akan masuk koalisi pemerintah. Jika memang demikian, itu jelas kontradiktif dengan visi yang disampaikan dalam pidato perdananya kemarin.
“Itu saya nggak tahu sampai mana tapi kelihatannya akan ada upaya mengakomodir banyak kepentingan, baik partai internal koalisi maupun partai yang baru bergabung. Saya kira itu menjadi satu kontradiksi, saya nggak tahu apakah itu bagian dari strategi memperkuat kabinet tadi atau kemudian malah sebaliknya,” tuturnya.
“Dan itu hanya bisa dicapai oleh kabinet yang progresif, efektif dan tidak terlalu mengakomodir kepentingan politik. Harus zaken kabinet, kabinet yang fokus pada pencapaian 5 hal tadi. Kalau sekarang kan kelihatan ada mengakomodir, mengakomodasi dan sebagainya,” kata Muradi kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Menurut Muradi, kalau yang terjadi kabinet akomodatif yang mana, Jokowi mengakomodir 9 partai pengusung dan pendukungnya ditambah parpol yang baru bergabung, bisa dibayangkan begitu ramainya isi kabinet Jokowi di periode kedua ini karena begitu banyaknya kepentingan yang harus diakomodir. Dan besarnya gerbong kabinet Jokowi ini akan menjadi beban tersendiri bagi Jokowi.
“Pertanyaannya, ini memanggil, mengundang itu apakah bagian dari suatu tradisi atau bagian dari perencanaan yang serius, kalau serius itu kontradiksi dengan 5 hal yang mau dicapai dalam 5 tahun ke depan,” ujarnya.
Melihat nama-nama yang dipanggil pada Senin (21/10) kemarin, Muradi melanjutkan, nampak ada politik akomodatif dalam kabinet Jokowi. Seperti diketahui ada Erick Thohir, Prabowo Subianto dan tokoh lainnya yang menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf dan juga parpol yang akan masuk koalisi pemerintah. Jika memang demikian, itu jelas kontradiktif dengan visi yang disampaikan dalam pidato perdananya kemarin.
“Itu saya nggak tahu sampai mana tapi kelihatannya akan ada upaya mengakomodir banyak kepentingan, baik partai internal koalisi maupun partai yang baru bergabung. Saya kira itu menjadi satu kontradiksi, saya nggak tahu apakah itu bagian dari strategi memperkuat kabinet tadi atau kemudian malah sebaliknya,” tuturnya.
(pur)
