Mahfud: Kalau Tak Berubah, Saya Dilantik Rabu
Senin, 21 Oktober 2019 - 11:33 WIB
Mahfud: Kalau Tak Berubah, Saya Dilantik Rabu
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan siap membantu saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menjadi menteri. Mahfud mengatakan jika tak ada perubahan maka dirinya akan dilantik pada Rabu, 23 Oktober 2019.
"Intinya, saya diminta beliau untuk menjadi salah seorang menteri, yang kalau tidak berubah akan dilantik besok lusa Hari Rabu. Pagi sudah berkumpul di sini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019).
Dia mengaku tidak tahu posisi apa yang akan diembannya mendatang. Namun dia menduga bahwa posisi tak jauh dari topik yang dibicarakan saat bertemu.
"Saya tidak diberitahu menteri apa tetapi beliau bercerita problem-problem Indonesia yang sifatnya makro. Ekonomi politik sosial," ungkapnya.
Mahfud megatakan dirinya berdiskusi secara dalam dengan presiden terkait pelanggatan HAM dan hukum yang kurang menggigit.
"Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakkan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar penegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakkan hukum itu harus dimotori oleh lembaga eksekutif," paparnya
Selain itu dibahas juga soal pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Menurutnya presiden punya data yang sangat detil dan terukur tentang apa-apa yang jadi masalah.
"Ada juga persoalan deradikalisasi. Yang sekarang ini pembelahan yang sifatnya primordial yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam. Supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan," katanya.
"Intinya, saya diminta beliau untuk menjadi salah seorang menteri, yang kalau tidak berubah akan dilantik besok lusa Hari Rabu. Pagi sudah berkumpul di sini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019).
Dia mengaku tidak tahu posisi apa yang akan diembannya mendatang. Namun dia menduga bahwa posisi tak jauh dari topik yang dibicarakan saat bertemu.
"Saya tidak diberitahu menteri apa tetapi beliau bercerita problem-problem Indonesia yang sifatnya makro. Ekonomi politik sosial," ungkapnya.
Mahfud megatakan dirinya berdiskusi secara dalam dengan presiden terkait pelanggatan HAM dan hukum yang kurang menggigit.
"Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakkan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar penegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakkan hukum itu harus dimotori oleh lembaga eksekutif," paparnya
Selain itu dibahas juga soal pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Menurutnya presiden punya data yang sangat detil dan terukur tentang apa-apa yang jadi masalah.
"Ada juga persoalan deradikalisasi. Yang sekarang ini pembelahan yang sifatnya primordial yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam. Supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan," katanya.
(cip)
