Jokowi Disarankan Pilih Menteri yang Mampu Atasi Konflik Sosial

JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum lama ini menyatakan sudah merampungkan penyusunan kabinet pemerintahannya nanti.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi melalui media sosialnya, Kamis 17 Oktober lalu. Dia juga meminta agar masyarakat bersabar menunggu pengumuman kabinet. (Baca Juga: Teka-teki Kabinet dan Komentar Kocak Netizen)

Menyikapi hal itu, Jokowi diingatkan untuk memilih anggota kabinet yang memiliki kemampuan dalam mengatasi konflik sosial dan menangani potensi disintegrasi yang muncul belakangan ini.

"Wajib memilih menteri berkualitas karena kalau kita bicara masalah konflik sosial memang harus diselesaikan, kasus seperti Aceh, Papua, harus jadi perhatian betul Presiden," kata pengamat politik dari Indobarometer Muhammad Qodhari ketika dihubungi wartawan, Sabtu (19/10/2019).

Dia mengatakan, Presiden juga harus memilih menteri yang memahami masalah aktual. Contohnya potensi konflik di wilayah-wilayah rawan gejolak sosial.

Tidak kalah penting, lanjut dia, masalah-masalah seperti yang terjadi saat ini, mengenai intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial akar rumput. Karena Ini umumnya sering muncul. Seperti masalah Papua bukan hanya masalah di keamanan saja, tetapi lebih kepada intoleransi dan radiklisme.

"Ini masalah besar yang harus benar benar diperhatikan," kata dia.

Menurut dia, kabinet Jokowi mendatang bisa belajar dari penyelesaian konflik di Aceh sedikit banyak memberi pengalaman empiris.

Dia menilai kementerian-kementerian tertentu memiliki peren sentral dalam mencegah konflik sosial yang kerap muncul di kalangan masyarakat.

Untuk itu, lanjut dia, masalah yang menjadi "pekerja rumah" ini bisa diselesaikan kabinet baru melalui pendekatan pendekatan yang baru. "Jangan pakai rumusan yang pertama di periode kedua ini," ujar dia.

Menurut dia, di timur Indonesia masih punya masalah di Papua, di barat punya pengalaman konflik sosial berkepanjangan di Aceh. Pengalaman di Aceh harus harus menjadi perhatian serius Jokowi-Ma'ruf.

"Menterinya harus kuat agar kedua isu itu bisa dikelola dengan aman. Jangan sampai terjadi lagi konflik intolerasi dan radikalisme di kemudian hari," tandasnya.

Jokowi dikatakannya juga perlu memiliki menteri yang memiliki kemampuan lobi di level internasional. Salah satunya, seperti konflik yang mencuat di kalangan internasional.

"Persoalan Papua, Aceh, yang terjadi bukan hanya masalah ekonomi. Pembantu Presiden Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, pendekatannya bukan lagi seperti pendekatan yang pertama," kata dia.