Kemendagri Nilai IVL Bisa Menjadi Antitesa Isu Kepala Daerah yang Terkena OTT
Rabu, 16 Oktober 2019 - 18:06 WIB
Kemendagri Nilai IVL Bisa Menjadi Antitesa Isu Kepala Daerah yang Terkena OTT
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, kegiatan Indonesia Visionary Leader (IVL) yang digagas KORAN SINDO dan SINDOnews sangat positif untuk memberikan gambaran tentang para kepala daerah yang berprestasi.
Menurutnya, pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengeksplore visi kepemimpinan seseorang di daerah. Sehingga, peran ini bisa dibantu kalangan media massa.
"Kadang-kadang melihat pemerintah dari aspek-aspek yang sangat legal, tapi Sindo ini bisa menggali sisi-sisi humanis seorang pemimpin, sisi visi seorang pemimpin, kemudian terkait dengan komunikasi politiknya kemudian terkait dengan leadershipnya," kata Akmal di Gedung Sindo, Menteng, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Selain itu, kata Akmal, melalui kegiatan ini, para panel yang dihadirkan pun mampu menggali sisi-sisi lain yang tidak tergali oleh kepala daerah. Untuk itu, Akmal menyarankan harus ada diseminasi terhadap hasil kegiatan tersebut.
"Sayang sekali publikasi itu kan sifatnya sangat temporer juga. Saran saya sih kalo bisa hasil kegiatan sampe sesi lima ini sebaiknya dibukukan juga sebagai manual pemerintah daerah," ujarnya.
Saran Akmal itu disampaikan mengingat kata dia, sampai saat ini tak ada modul atau manual literasi yang membahas leadership kepala daerah. Menurut dia, jika pun ada, maka hal tersebut sangat parsial. Dengan demikian, diharapkan kegiatan IVL ini bisa menjadi literasi masyarakat dalam menilai pemimpinnya.
Setidaknya, kata Akmal, para kepala daerah yang berprestasi ini dapat menjadi teladan untuk kepala daerah lainnya. Akmal pun tak menampik, kegiatan IVL dapat menjadi antitesa tentang banyaknya isu kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
"Iya (sebagai antitesa). Kita juga ingin mengedukasi masyarakat kok. Jangan cuma dilihat lokalitas leadership yang tertangkap. Masih banyak leadersip-leadership daerah yang berprestasi. Kita juga harus memberikan informasi yang berimbang kepada publik, nah kegiatan ini salah satunya," pungkasnya.
Menurutnya, pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengeksplore visi kepemimpinan seseorang di daerah. Sehingga, peran ini bisa dibantu kalangan media massa.
"Kadang-kadang melihat pemerintah dari aspek-aspek yang sangat legal, tapi Sindo ini bisa menggali sisi-sisi humanis seorang pemimpin, sisi visi seorang pemimpin, kemudian terkait dengan komunikasi politiknya kemudian terkait dengan leadershipnya," kata Akmal di Gedung Sindo, Menteng, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Selain itu, kata Akmal, melalui kegiatan ini, para panel yang dihadirkan pun mampu menggali sisi-sisi lain yang tidak tergali oleh kepala daerah. Untuk itu, Akmal menyarankan harus ada diseminasi terhadap hasil kegiatan tersebut.
"Sayang sekali publikasi itu kan sifatnya sangat temporer juga. Saran saya sih kalo bisa hasil kegiatan sampe sesi lima ini sebaiknya dibukukan juga sebagai manual pemerintah daerah," ujarnya.
Saran Akmal itu disampaikan mengingat kata dia, sampai saat ini tak ada modul atau manual literasi yang membahas leadership kepala daerah. Menurut dia, jika pun ada, maka hal tersebut sangat parsial. Dengan demikian, diharapkan kegiatan IVL ini bisa menjadi literasi masyarakat dalam menilai pemimpinnya.
Setidaknya, kata Akmal, para kepala daerah yang berprestasi ini dapat menjadi teladan untuk kepala daerah lainnya. Akmal pun tak menampik, kegiatan IVL dapat menjadi antitesa tentang banyaknya isu kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
"Iya (sebagai antitesa). Kita juga ingin mengedukasi masyarakat kok. Jangan cuma dilihat lokalitas leadership yang tertangkap. Masih banyak leadersip-leadership daerah yang berprestasi. Kita juga harus memberikan informasi yang berimbang kepada publik, nah kegiatan ini salah satunya," pungkasnya.
(pur)
