JK Beri Dua Penghargaan untuk Kementerian LHK di Bidang Inovasi
Selasa, 15 Oktober 2019 - 21:00 WIB
JK Beri Dua Penghargaan untuk Kementerian LHK di Bidang Inovasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima dua penghargaan yakni inovasi pelayanan publik Proper dan Sipongi yang merupakan dua inovasi dari Kementerian LHK di antara Top 45 inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan olek Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019.
Penghargaan diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla (JK), didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Selasa (15/10/2019).
JK mengatakan, inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa dan inovasi memiliki nilai harga yang paling mahal. Dia menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi.
"Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat," kata JK.
"Dan yang paling penting adalah memberikan nilai tambah. Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat," sambungnya.
Sementara Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, penghargaan Proper merupakan
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sipongi adalahh Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web).
"Ini adalah dua inovasi pelayanan dari 45 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini, yang kemudian di short listed menjadi Top 99 Inovasi pelayanan publik hingga akhirnya menjadi Top 45," ucap Siti Nurbaya.
Prestasi ini kata Siti, menunjukkan Kementerian LHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik terutama untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. "Penghargaan menjadi pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian LHK," jelasnya.
Selain dua inovasi di atas, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) juga meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.
"Sipongi yang dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK, merupakan hasil pemikiran terkait efektifitas pengolahan dan pengumpulan data yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya, yaitu dari Terra Aqua (NASA), Terra Aqua (LAPAN), SNPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) serta data cuaca dari BMKG," ungkap Siti.
Untuk diketahui, data dalam Sipongi lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Datannya juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/ mendekati waktu sesungguhnya).
Ini sangat bermanfaat bagi tim pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat, sehingga tindakan pemadaman dini dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan.
"Tetapi tentu kebijakannya juga harus diikuti dengan bagaimana tata kelola dan pengelolaan di lapangan, dan paling penting juga ialah dengan pelibatan aktif peran serta masyarakat," tegas Siti.
Penghargaan diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla (JK), didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Selasa (15/10/2019).
JK mengatakan, inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa dan inovasi memiliki nilai harga yang paling mahal. Dia menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi.
"Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat," kata JK.
"Dan yang paling penting adalah memberikan nilai tambah. Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat," sambungnya.
Sementara Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, penghargaan Proper merupakan
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sipongi adalahh Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web).
"Ini adalah dua inovasi pelayanan dari 45 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini, yang kemudian di short listed menjadi Top 99 Inovasi pelayanan publik hingga akhirnya menjadi Top 45," ucap Siti Nurbaya.
Prestasi ini kata Siti, menunjukkan Kementerian LHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik terutama untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. "Penghargaan menjadi pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian LHK," jelasnya.
Selain dua inovasi di atas, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) juga meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.
"Sipongi yang dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK, merupakan hasil pemikiran terkait efektifitas pengolahan dan pengumpulan data yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya, yaitu dari Terra Aqua (NASA), Terra Aqua (LAPAN), SNPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) serta data cuaca dari BMKG," ungkap Siti.
Untuk diketahui, data dalam Sipongi lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Datannya juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/ mendekati waktu sesungguhnya).
Ini sangat bermanfaat bagi tim pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat, sehingga tindakan pemadaman dini dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan.
"Tetapi tentu kebijakannya juga harus diikuti dengan bagaimana tata kelola dan pengelolaan di lapangan, dan paling penting juga ialah dengan pelibatan aktif peran serta masyarakat," tegas Siti.
(maf)
