Bertemu Zulhas, Jokowi Bertanya Soal Amandemen UUD 1945
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:51 WIB
Bertemu Zulhas, Jokowi Bertanya Soal Amandemen UUD 1945
A
A
A
JAKARTA - Selain membahas koalisi, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan membicarakan Amandemen UUD 1945. Presiden Jokowi bertanya sejauh mana kesiapan amandemen yang rencannya akan dilakukan MPR.
“Saya tadi bertanya mengenai amandemen ke beliau kan mantan Ketua MPR. Sehingga yang sudah dipersiapkan, kajian seperti apa, kira-kira seperti apa. Beliau kan masih di Pimpinan MPR,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Hal ini pun dibenarkan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan bahwa Presiden Jokowi bertanya langsung soal rencana Amandemen UUD 1945. Dia mengatakan kepada presiden bahwa amandemen sifatnya terbatas.
“Pak Presiden tanya apa mengenai amandemen terbatas itu. Apakah nanti presiden itu dimandatoris MPR. Itu enggak. Saya bilang terbatas, amandemen terbatas, sifatnya filosofis, ideologis, yang menggambarkan visi Indonesia 100 Tahun lagi,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini memastikan bahwa amandemen terutama berkaitan dengan garis-garis besar haluan negara (GBHN) bersifat filososif dan bukan teknis.
“Tapi sifatnya filosofis dan ideologis. Enggak teknis. Kecuali kita perlu agar tidak berubah-ubah. Bupati gubernur ada arahnya. Arah yang jelas,” pungkasnya.
“Saya tadi bertanya mengenai amandemen ke beliau kan mantan Ketua MPR. Sehingga yang sudah dipersiapkan, kajian seperti apa, kira-kira seperti apa. Beliau kan masih di Pimpinan MPR,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Hal ini pun dibenarkan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan bahwa Presiden Jokowi bertanya langsung soal rencana Amandemen UUD 1945. Dia mengatakan kepada presiden bahwa amandemen sifatnya terbatas.
“Pak Presiden tanya apa mengenai amandemen terbatas itu. Apakah nanti presiden itu dimandatoris MPR. Itu enggak. Saya bilang terbatas, amandemen terbatas, sifatnya filosofis, ideologis, yang menggambarkan visi Indonesia 100 Tahun lagi,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini memastikan bahwa amandemen terutama berkaitan dengan garis-garis besar haluan negara (GBHN) bersifat filososif dan bukan teknis.
“Tapi sifatnya filosofis dan ideologis. Enggak teknis. Kecuali kita perlu agar tidak berubah-ubah. Bupati gubernur ada arahnya. Arah yang jelas,” pungkasnya.
(kri)
