Bagi Jatah Menteri Diharapkan Tak Sekadar Pembagian Kekuasaan
Minggu, 13 Oktober 2019 - 15:00 WIB
Bagi Jatah Menteri Diharapkan Tak Sekadar Pembagian Kekuasaan
A
A
A
JAKARTA - Dua partai besar, yakni Demokrat dan Gerindra kemungkinan besar bakal bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Hal tersebut dipertegas kedua Ketua umum partai yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi.
Banyak pihak melihat bergabungnya kedua partai itu tak hanya mendukung pemerintahan Jokowi, namun juga akan ada sharing power antara mereka.
(Baca juga: SBY-Prabowo Bertemu Jokowi, Indikasi Gerindra-Demokrat Masuk Kabinet)
Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing menilai, power sharing bukan hanya bagi-bagi jatah kursi menteri, namun ada kepentingan lainnya yang bisa saling bertukar.
"Koalisi tidak selamanya jatah menteri, tapi disitu kalau koalisi tidak lepas dari sharing power, sharing power, bisa bentuknya menteri bisa memang setingkat Menteri bisa memang kebijakan bisa memang peraturan," ujar Emrus saat dihubungi SINDOnews, Minggu (12/10/2019).
Jika nantinya Demokrat dan Gerindra mendapatkan jatah kursi menteri, hal itu bisa menjadi ajang unjuk gigi kedua partai itu untuk bisa mempersiapkan calon-calonnya nanti untuk 2024.
"Kalau dua partai ini berada di kabinet sekaligus sebagai koalisi dan sekaligus menunjukkan kinerja mereka kepada rakyat di kementerian di mana mereka ditempatkan sehingga menjadi tiket, tiket dari masyarakat karena kinerjanya untuk mereka mencalonkan kader mereka dicalon presiden 2024 yang akan datang," jelasnya.
Misal jika Demokrat mendapatkan jatah menteri, kandidat terkuatnya bisa jadi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Emrus, jika AHY dapat menunjukkan kepemimpinan, leadership dan manajemennya, sehingga bisa jadi batu loncatan untuk bisa jadi calon presiden dan wakil presiden
"Demikian juga kader dari Prabowo andaikan masuk di kabinet saya melihat tampaknya bisa jadi dikabinet menteri pertanian karena memang mereka men-sounding selama ini ketahanan pangan bisa saja mereka dari kader mereka nanti menteri pertanian bahkan diwacanakan di ruang publik entah siapa pewacana pertama bahwa Prabowo diwacanakan menteri pertahanan dan keamanan tapi entah realitasnya nanti jadinya apa," tuturnya.
Banyak pihak melihat bergabungnya kedua partai itu tak hanya mendukung pemerintahan Jokowi, namun juga akan ada sharing power antara mereka.
(Baca juga: SBY-Prabowo Bertemu Jokowi, Indikasi Gerindra-Demokrat Masuk Kabinet)
Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing menilai, power sharing bukan hanya bagi-bagi jatah kursi menteri, namun ada kepentingan lainnya yang bisa saling bertukar.
"Koalisi tidak selamanya jatah menteri, tapi disitu kalau koalisi tidak lepas dari sharing power, sharing power, bisa bentuknya menteri bisa memang setingkat Menteri bisa memang kebijakan bisa memang peraturan," ujar Emrus saat dihubungi SINDOnews, Minggu (12/10/2019).
Jika nantinya Demokrat dan Gerindra mendapatkan jatah kursi menteri, hal itu bisa menjadi ajang unjuk gigi kedua partai itu untuk bisa mempersiapkan calon-calonnya nanti untuk 2024.
"Kalau dua partai ini berada di kabinet sekaligus sebagai koalisi dan sekaligus menunjukkan kinerja mereka kepada rakyat di kementerian di mana mereka ditempatkan sehingga menjadi tiket, tiket dari masyarakat karena kinerjanya untuk mereka mencalonkan kader mereka dicalon presiden 2024 yang akan datang," jelasnya.
Misal jika Demokrat mendapatkan jatah menteri, kandidat terkuatnya bisa jadi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Emrus, jika AHY dapat menunjukkan kepemimpinan, leadership dan manajemennya, sehingga bisa jadi batu loncatan untuk bisa jadi calon presiden dan wakil presiden
"Demikian juga kader dari Prabowo andaikan masuk di kabinet saya melihat tampaknya bisa jadi dikabinet menteri pertanian karena memang mereka men-sounding selama ini ketahanan pangan bisa saja mereka dari kader mereka nanti menteri pertanian bahkan diwacanakan di ruang publik entah siapa pewacana pertama bahwa Prabowo diwacanakan menteri pertahanan dan keamanan tapi entah realitasnya nanti jadinya apa," tuturnya.
(maf)
