Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Condong Gerindra Tetap Oposisi
Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Condong Gerindra Tetap Oposisi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) condong agar Partai Gerindra yang sejak awal kontestasi Pemilu 2019 berlawanan dengan kubu pemerintahan agar tetap konsisten berada di jalur oposisi. Hal ini diperlukan sebagai pengontrol dan penyeimbang (check and balances) roda pemerintahan lima tahun ke depan.
Kendati begitu, semua parpol KIK sepakat bahwa soal kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra dan juga Partai Demokrat ke kubu pemerintah semuanya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Kami berharap check and balances itu tetap ada, bahwa ada satu partai dua partai lain yang ikut masuk ke kabinet dan menjadi pendukung, Pak Jokowi nanti dominannya, itu juga tidak menghilangkan nalar kritis dari Parlemen,” ujar Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi dalam Talkshow Polemik MNC Trijaya bertema Peta Politik Usai “Pesta” Di Parlemen yang digelar di d’Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
Politikus yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir, Gerindra telah memilih berperan sebagai oposisi yang kritis terhadap pemerintahan. Keberadaan Gerindra sebagai oposisi diyakini bakal membuat demokrasi ke depan bisa lebih berwarna dan menggeliat.
”Oposisi yang kritis dari Parlemen terus harus ada, ya entah siapa partainya nanti harus ada supaya apa, ada check and balances. Habit Gerindra selama ini, 10 tahun terakhir (beroposisi) memberikan energi positif bagi dinamika demokrasi. Kalau kemudian ada keinginan berubah (ikut pemerintah), ya itu Gerindra sendiri yang mempunyai kewenangan,” katanya.
Namun, mengenai kemungkinan bergabung atau tidaknya Gerindra ke pemerintahan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif. ”Terserah Pak Jokowi sebagai user. Kalau kami harus mencampuri urusan partai lain tidak bisa. Namun demikian, akan selalu kami tegaskan bahwa persoalan bangsa yang dihadapi Indonesia ini cukup besar, tidak hanya kita diselesaikan oleh KIK saja, namun juga perlu sumbangsih pemikiran, sumbangsih tenaga dan gagasan dari segenap elemen bangsa,” jelasnya.
Senada dengan Awiek, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, pesta demokrasi telah selesai. Karena itu, kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu untuk membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik.
”Yang menang silakan di pemerintah, yang kalah silakan tetap menjadi oposisi agar tetap ada check and balance bagi pemerintah,” tuturnya.
Irma mengatakan, peran oposisi diperlukan selain sebagai pengontrol dan juga penyeimbang roda pemerintahan, juga agar tidak timbul Parlemen jalanan karena tidak ada kontrol yang seimbang terhadap jalannya pemerintahan. Pihaknya juga menegaskan komitmen Nasdem untuk mengawal Pemerintahan Jokowi hingga lima tahun mendatang dengan program-program yang sudah disepakati bersama.
”Karena kalau lima program komprehensif itu betul-betul terlaksana maka Nasdem yakin sekali Indonesia jauh lebih baik dari negara-negara yang ada di Asia,” katanya. Partainya sejak awal menegaskan bahwa dukungan terhadap Jokowi dilakukan dengan tanpa syarat.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan soal apakah Gerindra bakal bergabung dengan pemerintah atau tidak, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif. Namun, dirinya menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sejak awal menyatakan bahwa Gerindra siap untuk membantu pemerintahan bila diperlukan.
”Bagi Partai Gerindra yang terpenting adalah memberikan kontribusi yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Pada Rabu (16/10/2019) nanti, Partai Gerindra akan melaksanakan Rakernas yang dihadiri pengurus partai dari seluruh Indonesia. Keputusan akhir mengenai sikap Gerindra apakah akan tetap menjadi oposisi atau bakal bergabung dengan pemerintah akan diputuskan dalam forum tersebut.
”Pak Prabowo Subianto akan menyampaikannya pokok-pokok pikiran dan kebijakan beliau menyikapi perkembangan terakhir. Bagi Partai Gerindra yang terbaik adalah mari kita berkompetisi fastabiqul khairat menuju kebaikan, berlomba-lomba. Apakah di dalam atau di luar tidak penting, yang penting sejauh mana komitmen, konsistensi, dan kontribusi kita pada kepentingan bangsa, negara dan kepentingan rakyat,” tuturnya.
Kendati begitu, semua parpol KIK sepakat bahwa soal kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra dan juga Partai Demokrat ke kubu pemerintah semuanya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Kami berharap check and balances itu tetap ada, bahwa ada satu partai dua partai lain yang ikut masuk ke kabinet dan menjadi pendukung, Pak Jokowi nanti dominannya, itu juga tidak menghilangkan nalar kritis dari Parlemen,” ujar Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi dalam Talkshow Polemik MNC Trijaya bertema Peta Politik Usai “Pesta” Di Parlemen yang digelar di d’Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
Politikus yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir, Gerindra telah memilih berperan sebagai oposisi yang kritis terhadap pemerintahan. Keberadaan Gerindra sebagai oposisi diyakini bakal membuat demokrasi ke depan bisa lebih berwarna dan menggeliat.
”Oposisi yang kritis dari Parlemen terus harus ada, ya entah siapa partainya nanti harus ada supaya apa, ada check and balances. Habit Gerindra selama ini, 10 tahun terakhir (beroposisi) memberikan energi positif bagi dinamika demokrasi. Kalau kemudian ada keinginan berubah (ikut pemerintah), ya itu Gerindra sendiri yang mempunyai kewenangan,” katanya.
Namun, mengenai kemungkinan bergabung atau tidaknya Gerindra ke pemerintahan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif. ”Terserah Pak Jokowi sebagai user. Kalau kami harus mencampuri urusan partai lain tidak bisa. Namun demikian, akan selalu kami tegaskan bahwa persoalan bangsa yang dihadapi Indonesia ini cukup besar, tidak hanya kita diselesaikan oleh KIK saja, namun juga perlu sumbangsih pemikiran, sumbangsih tenaga dan gagasan dari segenap elemen bangsa,” jelasnya.
Senada dengan Awiek, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, pesta demokrasi telah selesai. Karena itu, kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu untuk membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik.
”Yang menang silakan di pemerintah, yang kalah silakan tetap menjadi oposisi agar tetap ada check and balance bagi pemerintah,” tuturnya.
Irma mengatakan, peran oposisi diperlukan selain sebagai pengontrol dan juga penyeimbang roda pemerintahan, juga agar tidak timbul Parlemen jalanan karena tidak ada kontrol yang seimbang terhadap jalannya pemerintahan. Pihaknya juga menegaskan komitmen Nasdem untuk mengawal Pemerintahan Jokowi hingga lima tahun mendatang dengan program-program yang sudah disepakati bersama.
”Karena kalau lima program komprehensif itu betul-betul terlaksana maka Nasdem yakin sekali Indonesia jauh lebih baik dari negara-negara yang ada di Asia,” katanya. Partainya sejak awal menegaskan bahwa dukungan terhadap Jokowi dilakukan dengan tanpa syarat.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan soal apakah Gerindra bakal bergabung dengan pemerintah atau tidak, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif. Namun, dirinya menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sejak awal menyatakan bahwa Gerindra siap untuk membantu pemerintahan bila diperlukan.
”Bagi Partai Gerindra yang terpenting adalah memberikan kontribusi yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Pada Rabu (16/10/2019) nanti, Partai Gerindra akan melaksanakan Rakernas yang dihadiri pengurus partai dari seluruh Indonesia. Keputusan akhir mengenai sikap Gerindra apakah akan tetap menjadi oposisi atau bakal bergabung dengan pemerintah akan diputuskan dalam forum tersebut.
”Pak Prabowo Subianto akan menyampaikannya pokok-pokok pikiran dan kebijakan beliau menyikapi perkembangan terakhir. Bagi Partai Gerindra yang terbaik adalah mari kita berkompetisi fastabiqul khairat menuju kebaikan, berlomba-lomba. Apakah di dalam atau di luar tidak penting, yang penting sejauh mana komitmen, konsistensi, dan kontribusi kita pada kepentingan bangsa, negara dan kepentingan rakyat,” tuturnya.
(kri)
Explore More