SOP Pengamanan Pejabat Negara Harus Dievaluasi dan Ditingkatkan

Kamis, 10 Oktober 2019 - 21:57 WIB
SOP Pengamanan Pejabat...
SOP Pengamanan Pejabat Negara Harus Dievaluasi dan Ditingkatkan
A A A
JAKARTA - Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati melihat penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang tadi sebagai aksi terorisme.

Karena berhasil mengambil perhatian masyarakat dan menyampaikan pesan terornya. Karena itu, SOP (standard operational procedure) harus dievaluasi dan ditingkatkan kembali. Terlebih, sebentar lagi akan ada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di mana banyak pejabat negara dan tamu kenegaraan dari berbagai negara akan hadir. (Baca juga: Penikam Wiranto Menggunakan Senjata yang Disebut Kunai)

“Semua itu tentu standar operasinya sudah dilengkapi bahkan ukuran standar internasional. Tetapi, dengan adanya berbagai kejadian seperti ini kita harus evaluasi tentunya. Apakah yang kurang, apakah deteksi dini ketika pelaksanaan acara itu terjadi, atau apa? Kita harus evaluasi SOP-nya. Kendati itu sudah dilengkapi dengan standar internasional,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu, Kamis (10/10/2019) malam.

Nuning menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengamanan pejabat negara di antaranya, deteksi dini dimana itu menjadi hal yang utama. Kedua, tim advance menjadi sesuatu yang wajib. Dan ketiga, mengingat makin suburnya radikalisme di Tanah Air, maka sudah seharusnya antara pejabat negara dan masyarakat yang baru dikenal diberikan jarak.

“Jadi sebenarnya, radius seberapa meter harus tidak boleh terlalu dekat dengan masyarakat juga yang kita tidak begitu kenal,” kata mantan anggota Komisi I DPR itu. (Baca juga: Detik-detik Wiranto Diserang Orang Tak Dikenal di Pandeglang)

Menurut Nuning, memang ada perbedaan pengamanan masing-masing pejabat negara yang dibedakan berdasarkan levelnya. Namun, dari insiden penyerangan Wiranto ini, ada pesan yang harus dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi untuk perbaikan pengamanan terhadap pejabat negara ke depannya.

“Oleh karenanya, apalagi akan ada pelantikan itu harus ditingkatkan pengamanan Presiden, Wakil Presiden, menteri dan setingkat menteri. (Karena) Pesan yang terkandung dalam penikaman ini apa. Ini saya saya golongkan ke dalam terorisme karena ini pengambilan atensi dari masyarakat karena terrorizing sendiri adalah mengambil atensi dari pihak lain agar pesan-pesannya tersampaikan,” tanbahnya.
(cip)
Berita Terkait
Usai Dilantik, Menko...
Usai Dilantik, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Temui Mahfud MD
Profil Heri Wiranto,...
Profil Heri Wiranto, Jenderal TNI Bintang 2 yang Jabat Deputi Kemenko Polhukam
Djanedjri M Gaffar Diangkat...
Djanedjri M Gaffar Diangkat Jadi Deputi Kesbang Kemenko Polhukam
Masuk Kelompok Ahli...
Masuk Kelompok Ahli Saber Pungli, Zainal Arifin Mochtar Beberkan Tugasnya
Kemenko Polhukam Telusuri...
Kemenko Polhukam Telusuri Dugaan Mafia Tanah di Jakbar
Kemenko Polhukam Gelar...
Kemenko Polhukam Gelar Forum Penyamaan Persepsi RUU Kejaksaan
Berita Terkini
Hadiri Suroboyo 10K,...
Hadiri Suroboyo 10K, Wali Kota Agustina Siap Tampilkan Grand Finale Terbaik The Ultimate 10K Series 2026
Kapolri Respons Usulan...
Kapolri Respons Usulan Pigai soal Sipil Duduki Jabatan Utama Polri: Sudah Ada Ruang Resiprokal
Nahdlatul Ulama: Pesantren...
Nahdlatul Ulama: Pesantren dan Kedaulatan Masyarakat Sipil
Presiden KSPI: Said...
Presiden KSPI: Said Iqbal Akan Dilantik Jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan
Berkas Sudah P21, Pakar:...
Berkas Sudah P21, Pakar: Tinggal Tunggu Penyidik Serahkan Roy Suryo dkk ke JPU
Cerita Prabowo tentang...
Cerita Prabowo tentang 2 Angka Keberuntungan di Hidupnya: 8 dan 13 Selalu Muncul
Infografis
Piala Dunia 2026: Panggung...
Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Messi-Ronaldo dan Lahirnya Era Baru
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved