Uji Kelayakan Calon Menteri Segera Dimulai
Uji Kelayakan Calon Menteri Segera Dimulai
A
A
A
JAKARTA - Proses pemilihan menteri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan kedua memasuki babak baru. Jokowi berencana bertemu kandidat menteri dalam waktu dekat.
Selain bertemu kandidat menteri, Jokowi juga akan mengajak berbicara empat mata dengan masing-masing ketua umum partai politik anggota koalisi. "Dalam waktu dekat, tentu saja Bapak Jokowi akan bertemu para ketum secara terpisah, tapi juga kemudian para kandidat, para calon menteri tersebut," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kepada wartawan di sela silaturahim PDIP bersama santri Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah asuhan KH Said Aqil Siroj di Jakarta Selatan, Selasa malam (8/10/2019).
Hasto menjelaskan sebenarnya pembahasan soal kabinet dengan ketum parpol sudah beberapa kali dilakukan, termasuk nomenklatur dari kabinet tersebut. Hasto mengatakan, sebelum memutuskan susunan kabinet secara final, Presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan atau nama-nama yang akan dipilih oleh presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah memiliki prestasi atau sesuai bidangnya. "Semua dipastikan komitmennya dalam menjalankan visi-misi presiden," paparnya.
Ditanya mengenai jatah kursi PDIP, Hasto kembali mengulang pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa sebagai parpol pemenang pemilu, PDIP harus mendapatkan kursi menteri terbanyak. "Ya, kata Ibu Mega kan sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga tahu bahwa PDI Perjuangan ini tidak kemaruk. PDI Perjuangan ini memahami bahwa Indonesia harus dibangun dengan bekerja sama dengan seluruh kekuatan elemen bangsa," urainya.
Disinggung soal pos-pos kementerian strategis seperti Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian PDT, Hasto menuturkan bahwa sebenarnya semua kementerian strategis. "Ya, semua menteri pada dasarnya adalah strategis. Karena kementerian yang bertanggung jawab terhadap arah kemajuan bangsa. Jadi jangan dianggap kementerian A lebih strategis, kementerian B lebih strategis," paparnya.
Terkait kemungkinan bergabungnya parpol di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Hasto menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Kendati demikian, dia memandang dalam sistem demokrasi yang sehat, seharusnya mengedepankan konsistensi. Artinya sikap parpol harus konsisten baik sebelum maupun sesudah pilpres. "Ya, tentu saja banyak dinamika, boleh-boleh saja setiap orang berpendapat. Tapi konstruksi demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres adalah sebangun," tuturnya.
Sebelumnya beredar informasi bahwa Partai Gerindra telah menyiapkan sejumlah nama untuk diusung menjadi menteri. Begitu pula Partai Demokrat, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyeruak berpotensi menjadi menteri. Padahal, dalam Pilpres 2019 lalu kedua partai ini berlawanan dengan Jokowi-Ma'ruf.
Mengenai isu bahwa Megawati Soekarnoputri menolak masuknya nama AHY dalam kursi menteri, Hasto menegaskan bahwa belum ada pembicaraan dengan para ketum parpol KIK mengenai hal tersebut. "Ya, Ibu Mega dan partai koalisi belum pernah membahas hal tersebut karena ini merupakan hak prerogatif presiden. Yang kami sampaikan adalah sehatnya demokrasi di mana ada konsistensi di dalam koalisi yang terbentuk sebelum pilpres dan pasca," urainya.
Karena itu, menurutnya, Jokowi tetap akan memprioritaskan jatah menteri yang berasal dari unsur kepartaian untuk parpol KIK. "Saya yakin semangat tadi lah jadi kesepahaman antara Pak Jokowi dengan seluruh parpol Koalisi Indonesia Kerja. Kalau di dalam perjalanan kemudian dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkukuh semangat gotong royong ditunjukkan, itu nanti. Tetapi dalam penyusunan kabinet setelah Bapak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin dilantik, tentu saja napasnya, basis pendukungnya, itu dari Koalisi Indonesia Kerja," urainya.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar Jokowi membentuk pos kementerian baru, yakni Kementerian Urusan Pesantren. "Mudah-mudahan nanti ada menteri urusan pesantren dan di APBN ada anggaran untuk pesantren," katanya.
Kiai Said bersyukur bahwa di bawah pemerintahan Jokowi sudah disahkan UU Pesantren, dan PDI Perjuangan termasuk yang ngotot mengundangkannya. Bukan hanya RUU Pesantren, PDI Perjuangan juga bekerja keras mengegolkan disahkannya Hari Santri oleh Presiden Jokowi. Sebaliknya, tokoh NU-lah yang mengusulkan Hari Pancasila pada 1 Juni.
Dengan UU Pesantren itu, lanjut Kiai Said, peningkatan kualitas pesantren akan lebih terjamin sebab perhatian negara akan lebih terhadap pesantren, termasuk penganggarannya.
Sikap Gerindra Tunggu Rakernas
Partai Gerindra akan memutuskan sikap politiknya apakah mendukung pemerintah atau berada di luar pemerintahan pada rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar sebelum pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, tepatnya 15–17 Oktober mendatang. “Yang jelas kita, sikap resmi Pak Prabowo terkait dengan keputusan politik, kan orang lagi tunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal, oposisi atau dalam pemerintahan itu akan diputuskan sekitar 17 Oktober karena nanti Pak Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai dari seluruh Indonesia ini,” kata juru bicara Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Dahnil menjelaskan, Prabowo sudah memerintahkan partai supaya menggelar rakernas pada 15–17 Oktober. Untuk lokasi, awalnya dua opsi yakni Jakarta atau Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat dan akhirnya diputuskan di Hambalang. “Di situlah nanti Pak Prabowo akan menyampaikan kepada publik sikap politik Pak Prabowo dan sikap politik Gerindra,” terang Dahnil.
Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, dalam forum itu, Prabowo akan mendengar masukan-masukan dari pimpinan Gerindra dari berbagai daerah sebelum memutuskan sikap politiknya. “Masukan dari pimpinan partai seluruh Indonesia, DPD, mendengarkan masukan dari partai, segala macam,” terangnya. (Abdul Rochim/Kiswondari)
Selain bertemu kandidat menteri, Jokowi juga akan mengajak berbicara empat mata dengan masing-masing ketua umum partai politik anggota koalisi. "Dalam waktu dekat, tentu saja Bapak Jokowi akan bertemu para ketum secara terpisah, tapi juga kemudian para kandidat, para calon menteri tersebut," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kepada wartawan di sela silaturahim PDIP bersama santri Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah asuhan KH Said Aqil Siroj di Jakarta Selatan, Selasa malam (8/10/2019).
Hasto menjelaskan sebenarnya pembahasan soal kabinet dengan ketum parpol sudah beberapa kali dilakukan, termasuk nomenklatur dari kabinet tersebut. Hasto mengatakan, sebelum memutuskan susunan kabinet secara final, Presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan atau nama-nama yang akan dipilih oleh presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah memiliki prestasi atau sesuai bidangnya. "Semua dipastikan komitmennya dalam menjalankan visi-misi presiden," paparnya.
Ditanya mengenai jatah kursi PDIP, Hasto kembali mengulang pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa sebagai parpol pemenang pemilu, PDIP harus mendapatkan kursi menteri terbanyak. "Ya, kata Ibu Mega kan sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga tahu bahwa PDI Perjuangan ini tidak kemaruk. PDI Perjuangan ini memahami bahwa Indonesia harus dibangun dengan bekerja sama dengan seluruh kekuatan elemen bangsa," urainya.
Disinggung soal pos-pos kementerian strategis seperti Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian PDT, Hasto menuturkan bahwa sebenarnya semua kementerian strategis. "Ya, semua menteri pada dasarnya adalah strategis. Karena kementerian yang bertanggung jawab terhadap arah kemajuan bangsa. Jadi jangan dianggap kementerian A lebih strategis, kementerian B lebih strategis," paparnya.
Terkait kemungkinan bergabungnya parpol di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Hasto menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Kendati demikian, dia memandang dalam sistem demokrasi yang sehat, seharusnya mengedepankan konsistensi. Artinya sikap parpol harus konsisten baik sebelum maupun sesudah pilpres. "Ya, tentu saja banyak dinamika, boleh-boleh saja setiap orang berpendapat. Tapi konstruksi demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres adalah sebangun," tuturnya.
Sebelumnya beredar informasi bahwa Partai Gerindra telah menyiapkan sejumlah nama untuk diusung menjadi menteri. Begitu pula Partai Demokrat, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyeruak berpotensi menjadi menteri. Padahal, dalam Pilpres 2019 lalu kedua partai ini berlawanan dengan Jokowi-Ma'ruf.
Mengenai isu bahwa Megawati Soekarnoputri menolak masuknya nama AHY dalam kursi menteri, Hasto menegaskan bahwa belum ada pembicaraan dengan para ketum parpol KIK mengenai hal tersebut. "Ya, Ibu Mega dan partai koalisi belum pernah membahas hal tersebut karena ini merupakan hak prerogatif presiden. Yang kami sampaikan adalah sehatnya demokrasi di mana ada konsistensi di dalam koalisi yang terbentuk sebelum pilpres dan pasca," urainya.
Karena itu, menurutnya, Jokowi tetap akan memprioritaskan jatah menteri yang berasal dari unsur kepartaian untuk parpol KIK. "Saya yakin semangat tadi lah jadi kesepahaman antara Pak Jokowi dengan seluruh parpol Koalisi Indonesia Kerja. Kalau di dalam perjalanan kemudian dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkukuh semangat gotong royong ditunjukkan, itu nanti. Tetapi dalam penyusunan kabinet setelah Bapak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin dilantik, tentu saja napasnya, basis pendukungnya, itu dari Koalisi Indonesia Kerja," urainya.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar Jokowi membentuk pos kementerian baru, yakni Kementerian Urusan Pesantren. "Mudah-mudahan nanti ada menteri urusan pesantren dan di APBN ada anggaran untuk pesantren," katanya.
Kiai Said bersyukur bahwa di bawah pemerintahan Jokowi sudah disahkan UU Pesantren, dan PDI Perjuangan termasuk yang ngotot mengundangkannya. Bukan hanya RUU Pesantren, PDI Perjuangan juga bekerja keras mengegolkan disahkannya Hari Santri oleh Presiden Jokowi. Sebaliknya, tokoh NU-lah yang mengusulkan Hari Pancasila pada 1 Juni.
Dengan UU Pesantren itu, lanjut Kiai Said, peningkatan kualitas pesantren akan lebih terjamin sebab perhatian negara akan lebih terhadap pesantren, termasuk penganggarannya.
Sikap Gerindra Tunggu Rakernas
Partai Gerindra akan memutuskan sikap politiknya apakah mendukung pemerintah atau berada di luar pemerintahan pada rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar sebelum pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, tepatnya 15–17 Oktober mendatang. “Yang jelas kita, sikap resmi Pak Prabowo terkait dengan keputusan politik, kan orang lagi tunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal, oposisi atau dalam pemerintahan itu akan diputuskan sekitar 17 Oktober karena nanti Pak Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai dari seluruh Indonesia ini,” kata juru bicara Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Dahnil menjelaskan, Prabowo sudah memerintahkan partai supaya menggelar rakernas pada 15–17 Oktober. Untuk lokasi, awalnya dua opsi yakni Jakarta atau Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat dan akhirnya diputuskan di Hambalang. “Di situlah nanti Pak Prabowo akan menyampaikan kepada publik sikap politik Pak Prabowo dan sikap politik Gerindra,” terang Dahnil.
Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, dalam forum itu, Prabowo akan mendengar masukan-masukan dari pimpinan Gerindra dari berbagai daerah sebelum memutuskan sikap politiknya. “Masukan dari pimpinan partai seluruh Indonesia, DPD, mendengarkan masukan dari partai, segala macam,” terangnya. (Abdul Rochim/Kiswondari)
(nfl)
Explore More