Fraksi Pemerintah Bakal Kawal Menteri di Tiap Komisi DPR
Selasa, 08 Oktober 2019 - 22:11 WIB
Fraksi Pemerintah Bakal Kawal Menteri di Tiap Komisi DPR
A
A
A
JAKARTA - Pembagian pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR masih dalam tahap lobi-lobi. Khusus untuk fraksi pendukung pemerintah dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah bersepakat bahwa pimpinan di masing-masing Komisi harus diisi fraksi pemerintah guna mengawal agenda kementerian terkait.
“Bukan dalam artian itunya (PKB dapat menteri apa), tapi kita harus jaga mereka ini kan menyampaikan program kerjanya di RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga)-nya, program yang dilaksanakan harus kita kawal juga,” kata Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun A Syamsurizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Namun demikian, lanjut Cucun, bukan berarti misalnya kader PKB menduduki Menteri tertentu lantas PKB harus memimpin Komisi terkait. Yang terpenting adalah, sesama fraksi koalisi bisa menjadi pimpinan sehingga bisa saling menjaga. Dengan demikian, program-program pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
“Siapapun yang pegang AKD sama-sama menjaga para kader-kader partainya yang dipercaya Pak Presiden untuk menduduki kabinet. Di sini keputusan-keputusannya untuk tujuan percepatan kesejahteraan pembangunan masyarakat harus kita kawal. Teman-teman kan paham juga, kadang-kadang hanya untuk memperlihatkan positioning oposisi koalisi kan bisa terlihat, kadang program bagus malah nggak jalan, itu harus kita kawal,” terangnya.
Karena itu, Ketua DPP PKB ini melanjutkan, antara penempatan legislatif dan eksekutif memang harus sejalan dan paralel sehingga pemerintahan bisa berjalan efektif. Tujuannya, program yang dibawa kementerian ke DPR bisa berjalan dan dikawal dengan baik. Sehingga, penempatan Komisi dan AKD ini akan dilakukan terlebih dulu baru kemudian eksekutif atau kabinet akan mengikuti.
“Bisa plotting dari sekarang karena sesuai kesepakatan di koalisi, tadi yang kesepakatan biar solid semua. Siapa yang menempati kabinet ini sesuai leading sectornya, saling menjaga,” paparnya. *kiswondari
“Bukan dalam artian itunya (PKB dapat menteri apa), tapi kita harus jaga mereka ini kan menyampaikan program kerjanya di RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga)-nya, program yang dilaksanakan harus kita kawal juga,” kata Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun A Syamsurizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Namun demikian, lanjut Cucun, bukan berarti misalnya kader PKB menduduki Menteri tertentu lantas PKB harus memimpin Komisi terkait. Yang terpenting adalah, sesama fraksi koalisi bisa menjadi pimpinan sehingga bisa saling menjaga. Dengan demikian, program-program pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
“Siapapun yang pegang AKD sama-sama menjaga para kader-kader partainya yang dipercaya Pak Presiden untuk menduduki kabinet. Di sini keputusan-keputusannya untuk tujuan percepatan kesejahteraan pembangunan masyarakat harus kita kawal. Teman-teman kan paham juga, kadang-kadang hanya untuk memperlihatkan positioning oposisi koalisi kan bisa terlihat, kadang program bagus malah nggak jalan, itu harus kita kawal,” terangnya.
Karena itu, Ketua DPP PKB ini melanjutkan, antara penempatan legislatif dan eksekutif memang harus sejalan dan paralel sehingga pemerintahan bisa berjalan efektif. Tujuannya, program yang dibawa kementerian ke DPR bisa berjalan dan dikawal dengan baik. Sehingga, penempatan Komisi dan AKD ini akan dilakukan terlebih dulu baru kemudian eksekutif atau kabinet akan mengikuti.
“Bisa plotting dari sekarang karena sesuai kesepakatan di koalisi, tadi yang kesepakatan biar solid semua. Siapa yang menempati kabinet ini sesuai leading sectornya, saling menjaga,” paparnya. *kiswondari
(cip)
