Kepala BNPB Sebut 170.000 Warga Maluku Masih Mengungsi
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo menyebut, sampai saat ini masih ada warga yang mengungsi akibat gempa di Maluku.
“Korban jiwa meninggal 39 jiwa. Korban luka-luka berat dan sedang serta ringan, 1.578. Pengungsi 170.900 jiwa,” katanya di Kantor Presiden, Selasa (8/10/2019).
Mantan Danpaspampres ini menyebut, sebanyak 1.273 rumah. Rusak sedang 1.837 rumah, dan rusak ringan 3245 rumah. “ Total 6.355 unit rumah. Lalu fasum dan fasos 512 unit,” ungkapnya.
Doni mengaku diperintahkan presiden untuk segera kembali ke Ambon. Hal in untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan dengan maksimal. “Memastikan semua proses penanganan bencana terutama pengungsi bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Mantan Danjen Kopassus ini mengimbau masyarakat tidak melemparkan isu yang belum diketahui kebenarannya dan mengikuti informasi yang disampaikan pemerintah pusat maupun daerah.
“Karena sampai hari ini belum ada satu teknologi atau lembaga, yang bisa prediksi kapan terjadi gempa dan tsunami. Sekiranya dengan semua informasi yang disampaikan pemerintah pusat hingga pimpinan daerah sampai kepala daerah hendaknya bisa diikuti oleh masyarakat kita. Kita semua prihatin, dan tidak ada yang ingin mengalami kesulitan. Kami berusaha berikan informasi yang benar,” kata Doni.
“Korban jiwa meninggal 39 jiwa. Korban luka-luka berat dan sedang serta ringan, 1.578. Pengungsi 170.900 jiwa,” katanya di Kantor Presiden, Selasa (8/10/2019).
Mantan Danpaspampres ini menyebut, sebanyak 1.273 rumah. Rusak sedang 1.837 rumah, dan rusak ringan 3245 rumah. “ Total 6.355 unit rumah. Lalu fasum dan fasos 512 unit,” ungkapnya.
Doni mengaku diperintahkan presiden untuk segera kembali ke Ambon. Hal in untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan dengan maksimal. “Memastikan semua proses penanganan bencana terutama pengungsi bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Mantan Danjen Kopassus ini mengimbau masyarakat tidak melemparkan isu yang belum diketahui kebenarannya dan mengikuti informasi yang disampaikan pemerintah pusat maupun daerah.
“Karena sampai hari ini belum ada satu teknologi atau lembaga, yang bisa prediksi kapan terjadi gempa dan tsunami. Sekiranya dengan semua informasi yang disampaikan pemerintah pusat hingga pimpinan daerah sampai kepala daerah hendaknya bisa diikuti oleh masyarakat kita. Kita semua prihatin, dan tidak ada yang ingin mengalami kesulitan. Kami berusaha berikan informasi yang benar,” kata Doni.
(cip)