PDIP: Majalah Tempo Kurang Mengindahkan Etika dan Budaya Bangsa
PDIP: Majalah Tempo Kurang Mengindahkan Etika dan Budaya Bangsa
A
A
A
JAKARTA - PDI Perjuangan merespons negatif atas berbagai karikatur yang disampaikan Majalah Tempo terhadap sosok Presiden Jokowi.
“PDI Perjuangan sangat menghormati kritik sebagai esensi penting dalam demokrasi. Namun etika jurnalistik tetap harus di kedepankan. Demokrasi memerlukan estetika, perlu pemahaman terhadap kebudayaan bangsa, sehingga tampilan karikatur Majalah Tempo terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa edisi terakhir sangat disesalkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (8/10/2019)
Menurut Hasto, apa yang disampaikan media tersebut sudah tidak lagi menampilkan pesan jurnalistik yang mencerdaskan dan membangun peradaban, namun sudah menampakkan kepentingan tertentu yang disertai framing kepada pembaca.
“Ketika media tersebut memberikan kritik yang begitu tajam terhadap PDI Perjuangan kami menerimanya sebagai bagian dari kritik dan kami lakukan otokritik, namun ketika simbol negara Presiden Republik Indonesia dibuat karikatur tersebut, kami sangat menyesalkan. Karikatur Presiden Jokowi tersebut cermin kemunduran kualitas jurnalistik karena minus kebajikan,” katanya.
Hasto berharap, sebaiknya Tempo menyampaikan pemberitaan berimbang atau cover both sides, dan sebagai media yang berada di wilayah Indonesia, untuk memelajari kembali sejarah pers nusantara, pers yang membawa pelita harapan, mencerdaskan, dan memajukan kesejahteraan umum.
”Terkait dengan revisi UU KPK suara DPR dan Pemerintah bulat. Jalankan undang-undang baru tersebut, kita monitor, cermati, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi,” tegasnya.
Dia menegaskan, Presiden Jokowi tidak akan tingal diam memberantas korupsi, ada atau tidak ada undang-undang. Sebab korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Namun dengan revisi tersebut, Ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang selama ini banyak terjadi”
”Ketika kita warga bangsa tidak lagi bisa menghormati simbol negara seperti Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka demokrasi melunturkan watak kebudayaan bangsanya. Setop karikatur yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.
“PDI Perjuangan sangat menghormati kritik sebagai esensi penting dalam demokrasi. Namun etika jurnalistik tetap harus di kedepankan. Demokrasi memerlukan estetika, perlu pemahaman terhadap kebudayaan bangsa, sehingga tampilan karikatur Majalah Tempo terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa edisi terakhir sangat disesalkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (8/10/2019)
Menurut Hasto, apa yang disampaikan media tersebut sudah tidak lagi menampilkan pesan jurnalistik yang mencerdaskan dan membangun peradaban, namun sudah menampakkan kepentingan tertentu yang disertai framing kepada pembaca.
“Ketika media tersebut memberikan kritik yang begitu tajam terhadap PDI Perjuangan kami menerimanya sebagai bagian dari kritik dan kami lakukan otokritik, namun ketika simbol negara Presiden Republik Indonesia dibuat karikatur tersebut, kami sangat menyesalkan. Karikatur Presiden Jokowi tersebut cermin kemunduran kualitas jurnalistik karena minus kebajikan,” katanya.
Hasto berharap, sebaiknya Tempo menyampaikan pemberitaan berimbang atau cover both sides, dan sebagai media yang berada di wilayah Indonesia, untuk memelajari kembali sejarah pers nusantara, pers yang membawa pelita harapan, mencerdaskan, dan memajukan kesejahteraan umum.
”Terkait dengan revisi UU KPK suara DPR dan Pemerintah bulat. Jalankan undang-undang baru tersebut, kita monitor, cermati, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi,” tegasnya.
Dia menegaskan, Presiden Jokowi tidak akan tingal diam memberantas korupsi, ada atau tidak ada undang-undang. Sebab korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Namun dengan revisi tersebut, Ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang selama ini banyak terjadi”
”Ketika kita warga bangsa tidak lagi bisa menghormati simbol negara seperti Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka demokrasi melunturkan watak kebudayaan bangsanya. Setop karikatur yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.
(cip)
Explore More