PPP Realistis Soal Jatah Pimpinan Komisi dan AKD di DPR

JAKARTA - Meskipun fraksi-fraksi mendapatkan jatah pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. PPP sebagai partai kecil di parlemen ingin realistis saja soal jatah tersebut, sehingga tidak memiliki target khusus.

"Kalau soal mau itu pasti mau yang prestise semua, tapi yang reslitis lah, kita kan tetap berharap jadi pimpinan AKD lah, ya syurkur-syukur ketua, kan gitu," kata Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Barusan sudah melakukan lobi-lobi, tapi kan hasilnya kita belum tau. Ya kita berharap besok sudah clear lah, persoalan ini, supaya tidak berlarut-larut lah," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Awiek ini menjelaskan, pada DPR periode lalu, pembagian Pimpinan Komisi dan AKD tidak proporsional dan bahkan diambil alih oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang saat itu diduduki Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.

Namun kali ini, meskipun Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mayoritas tetapi ingin mengedepankan politik akomodatif. "Ya politik akomodatif itu penting. Saya kira itu penting, supaya DPR istilahnya ya, harmoni," terang Awiek.

Soal di Komisi mana ia akan duduk, Awiek mengaku, Fraksi PPP memang belum menentukan Komisi mana yang akan dipilih. Namun, jika memang diizinkan, ia ingin duduk di Komisi VI DPR.

Karena, ia ingin pengalamannya bertambah, tidak sekadar tahu politik pemerintahan saja sebagaimana yang ia dapat di Komisi II DPR pada periode lalu.

"Kalau pindah komisi lain, ada sesuatu yang berbeda bagaimana memahami kehidupan di Indonesia ini. Jadi, ketika nanti mengambil sebuah kebijakan itu perspektifnya multigitu. Tidak hanya aspek politik saja, tapi ada ekonomi sosial dan lain-lain," terangnya.