Sekjen Gerindra Akui Partainya Ditawari Gabung Pemerintahan Jokowi
Senin, 07 Oktober 2019 - 15:55 WIB
Sekjen Gerindra Akui Partainya Ditawari Gabung Pemerintahan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengakui partainya ditawari gabung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Namun, dia enggan membeberkan siapa orang utusan Presiden Jokowi yang ditugaskan menawarkan itu kepada Partai Gerindra.
"Tapi begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Namun, kata Muzani, Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra belum mengambil keputusan tentang tawaran masuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu. Muzani mengatakan, Prabowo Subianto merasa bahwa Gerindra adalah kekuatan partai yang berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Sehingga beliau terhadap tawaran itu berpikir kalau sampai iya kalau ini benar bahwa ini adalah panggilan negara tugas negara, maka beliau memikirkan bahwa panggilan dan tugas negara tersebut harus dimaknai sebagai sebuah cara kita untuk menyicil membayar hutang kampanye kalau itu sebagai cara kita mencicil membayar hutang kampanye pertanyaanya apa yang akan dibayar dalam kampanye itu," paparnya.
Dia pun memberikan contoh, Prabowo Subianto pernah berjanji ingin swasembada energi atau menawarkan listrik murah. "PLN mengeluhkan tarif listrik, sehingga listrik itu bisa terjangkau oleh seluruh rakyat menjadi beban bagi penghasilan rakyat yang makin tersudut itu," imbuhnya.
Di samping itu, kata dia, Prabowo Subianto juga pernah berjanji ingin menurunkan harga sembako serta swasembada air. "Itu hal yang ditawarkan oleh konsep kita kepada pemerintah dan konsep itu sudah disampaikan secara tertulis disampaikan kepada presiden dan kepada pihak-pihak terkait. Jika ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu kita bicara portofolio tentang kemungkinan orang-orang, portofolio dan orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu," ungkapnya.
"Tapi jika konsep itu ternyata dianggap tidak diterima atau malah bertentangan dan tentu ini berbeda jalan dalam hal kita memikirkan masa depan bangsa," sambungnya.
Maka itu, kata dia, pihaknya kini tengah menunggu apakah konsep yang ditawarkan itu diterima atau ditolak Presiden Jokowi. "Jadi Pak Prabowo tidak gederumongso atau tidak menggegeret, beliau masih menunggu proses ini sebagai sebuah cara kita kelola negara bila kita ditawari dan itu betul-betul jadi tugas negara," pungkasnya.
"Tapi begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Namun, kata Muzani, Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra belum mengambil keputusan tentang tawaran masuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu. Muzani mengatakan, Prabowo Subianto merasa bahwa Gerindra adalah kekuatan partai yang berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Sehingga beliau terhadap tawaran itu berpikir kalau sampai iya kalau ini benar bahwa ini adalah panggilan negara tugas negara, maka beliau memikirkan bahwa panggilan dan tugas negara tersebut harus dimaknai sebagai sebuah cara kita untuk menyicil membayar hutang kampanye kalau itu sebagai cara kita mencicil membayar hutang kampanye pertanyaanya apa yang akan dibayar dalam kampanye itu," paparnya.
Dia pun memberikan contoh, Prabowo Subianto pernah berjanji ingin swasembada energi atau menawarkan listrik murah. "PLN mengeluhkan tarif listrik, sehingga listrik itu bisa terjangkau oleh seluruh rakyat menjadi beban bagi penghasilan rakyat yang makin tersudut itu," imbuhnya.
Di samping itu, kata dia, Prabowo Subianto juga pernah berjanji ingin menurunkan harga sembako serta swasembada air. "Itu hal yang ditawarkan oleh konsep kita kepada pemerintah dan konsep itu sudah disampaikan secara tertulis disampaikan kepada presiden dan kepada pihak-pihak terkait. Jika ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu kita bicara portofolio tentang kemungkinan orang-orang, portofolio dan orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu," ungkapnya.
"Tapi jika konsep itu ternyata dianggap tidak diterima atau malah bertentangan dan tentu ini berbeda jalan dalam hal kita memikirkan masa depan bangsa," sambungnya.
Maka itu, kata dia, pihaknya kini tengah menunggu apakah konsep yang ditawarkan itu diterima atau ditolak Presiden Jokowi. "Jadi Pak Prabowo tidak gederumongso atau tidak menggegeret, beliau masih menunggu proses ini sebagai sebuah cara kita kelola negara bila kita ditawari dan itu betul-betul jadi tugas negara," pungkasnya.
(kri)
