Analis Pertahanan: Kalau Panglima dan Kapolri Tak Kuat, Kudeta Terjadi
Kamis, 03 Oktober 2019 - 19:32 WIB
Analis Pertahanan: Kalau Panglima dan Kapolri Tak Kuat, Kudeta Terjadi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera membentuk kabinetnya. Pasalnya, situasi dalam negeri akhir-akhir ini semakin memanas menyusul maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan kalangan pelajar.
Hal ini mencuat dalam diskusi bertajuk 'Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Kemana?' yang digelar Indonews.id di Warung Solo, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2019).
"Jadi kita ini satu detik lagi pak, kalau Panglima TNI dan Kapolri enggak kuat, kudeta sudah terjadi kemarin. Ini apa people power kok," kata Analis Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini.
Connie menganggap, perang yang terjadi saat ini bukan dilihat dari perang fisik seperti perang-perang yang terjadi sebelumnya. Namun, perang yang terjadi di latarbelakangi kemajuan teknologi dan digital dengan smartphone yang mudah dimiliki.
”Aksi demonstrasi yang melibatkan komponen mahasiswa yang diikuti kalangan siswa STM tak lepas dari pesan group WA atau media sosial,” katanya.
Connie mengaku mendapatkan informasi dari organisasi mahasiswa Cipayung bahwa aksi demonstrasi yang terjadi kemarin telah didesain oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki afiliasi dengan salah satu partai politik di Indonesia.
”Yang terjadi kemarin merupakan tugas berat yang harus diemban BIN dan Bais. Ke depan jika mereka gagal mengantisipasi, maka revolusi bisa pecah,” katanya.
Connie juga menyarankan agar menteri kabinet segera dibentuk. Dia berharap, Presiden Jokowi tak terlalu lama memilih orang-orang yang dianggap tepat menjadi pembantunya. "Jadi saya berharap pilih menteri yang punya intelegensia yang baik, enggak usahlah titipan ini, titipan itu," ujarnya.
Pengamat Sosial Politik, Rudi S Kamri lebih menyoroti soal program revolusi mental yang dianggapnya belum tepat sasaran. Sehingga, program yang telah menghabiskan hampir Rp1 triliun itu tak mengubah watak dan mental generasi muda, terutama mahasiswa dan pelajar.
Kegagalan revolusi mental karena hanya menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN. Sementara dua sektor tersebut hampir 78% tak menyumbang suara kepada Jokowi pada pilpres lalu.
Pegiat sosial media ini menilai, dalam kesempatan bertemu Presiden Jokowi di Istana bersama sejumlah pakar, dirinya telah menyarankan agar program revolusi mental harus diubah. Ada tiga hal yang disarankan kepada Jokowi.
Pertama, Presiden harus kembali aktif memimpin program revolusi mental. Kedua, istilah revolusi mental harus diubah namanya yang sesuai kebutuhan milenial, dan ketiga memperbaiki materi revousi mental.
"Saya lihat satu per satu seperti jaman P4 jaman dulu," kata Rudi seraya menegaskan bahwa dirinya sepakat dengan Connie agar Jokowi buru-buru segera dilantik menjadi Presiden untuk periode kedua nanti.
Hal ini mencuat dalam diskusi bertajuk 'Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Kemana?' yang digelar Indonews.id di Warung Solo, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2019).
"Jadi kita ini satu detik lagi pak, kalau Panglima TNI dan Kapolri enggak kuat, kudeta sudah terjadi kemarin. Ini apa people power kok," kata Analis Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini.
Connie menganggap, perang yang terjadi saat ini bukan dilihat dari perang fisik seperti perang-perang yang terjadi sebelumnya. Namun, perang yang terjadi di latarbelakangi kemajuan teknologi dan digital dengan smartphone yang mudah dimiliki.
”Aksi demonstrasi yang melibatkan komponen mahasiswa yang diikuti kalangan siswa STM tak lepas dari pesan group WA atau media sosial,” katanya.
Connie mengaku mendapatkan informasi dari organisasi mahasiswa Cipayung bahwa aksi demonstrasi yang terjadi kemarin telah didesain oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki afiliasi dengan salah satu partai politik di Indonesia.
”Yang terjadi kemarin merupakan tugas berat yang harus diemban BIN dan Bais. Ke depan jika mereka gagal mengantisipasi, maka revolusi bisa pecah,” katanya.
Connie juga menyarankan agar menteri kabinet segera dibentuk. Dia berharap, Presiden Jokowi tak terlalu lama memilih orang-orang yang dianggap tepat menjadi pembantunya. "Jadi saya berharap pilih menteri yang punya intelegensia yang baik, enggak usahlah titipan ini, titipan itu," ujarnya.
Pengamat Sosial Politik, Rudi S Kamri lebih menyoroti soal program revolusi mental yang dianggapnya belum tepat sasaran. Sehingga, program yang telah menghabiskan hampir Rp1 triliun itu tak mengubah watak dan mental generasi muda, terutama mahasiswa dan pelajar.
Kegagalan revolusi mental karena hanya menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN. Sementara dua sektor tersebut hampir 78% tak menyumbang suara kepada Jokowi pada pilpres lalu.
Pegiat sosial media ini menilai, dalam kesempatan bertemu Presiden Jokowi di Istana bersama sejumlah pakar, dirinya telah menyarankan agar program revolusi mental harus diubah. Ada tiga hal yang disarankan kepada Jokowi.
Pertama, Presiden harus kembali aktif memimpin program revolusi mental. Kedua, istilah revolusi mental harus diubah namanya yang sesuai kebutuhan milenial, dan ketiga memperbaiki materi revousi mental.
"Saya lihat satu per satu seperti jaman P4 jaman dulu," kata Rudi seraya menegaskan bahwa dirinya sepakat dengan Connie agar Jokowi buru-buru segera dilantik menjadi Presiden untuk periode kedua nanti.
(cip)
