Dialog Jadi Solusi Penanganan Masalah di Papua
Kamis, 03 Oktober 2019 - 16:38 WIB
Dialog Jadi Solusi Penanganan Masalah di Papua
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan mengedepankan dialog. Selain lebih bisa diterima masyarakat Papua, cara ini juga akan membuat penangan kerusuhan di Bumi Cendrawasih itu berjalan lebih tepat sasaran.
Asisten Staf Khusus Presiden Indonesia periode 2009-2014 Bidang Pengembangan Daerah, Moksen Idris Sirfefa mengatakan, pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu mengenal lebih jauh warga Papua. Melalui cara pengenalan itu diharapkan akan timbul solusi yang pas bagi konflik di kawasan tersebut.
"Kalau ada salah mengidentifikasi berarti akan salah menginjeksi obat yang pas. Nah, tingkatan mengenal ini kan banyak maka kalau mau menyeksaikan harus pada tingkatan mengenal yang tinggi," kata Moksen di Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Dia mengatakan, ada dua hal penting melihat Papua. Pertama, mencari jalan keluar. Dia menyambut positif keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggelar dialog. Selanjutnya, mencari pihak ketiga sebagai mediator diskusi antara pemerintah dan masyarakat yang berada di Papua.
"Mesti ada pihak ketiga yang memediasi dua pihak ini. Enggak usah ambil dari luar dulu karena ini masalah kita bersama," ujar Moksen.
Masalah kedua, katanya, kurangnya literasi dan masalah di Papua yang berujung pada kehilangan kecerdasan kognitif dan spiritual masyarakat. Karena itu, dalam memahami masyarakat Papua jangan hanya melalui angka-angka, namun harus dicari sisi lainnya.
"Saya melihat bahwa ada persoalan ini yang kemudian tidak dimiliki para pengambil kebijakan di pusat dan daerah, jadi salah identifikasi dan memahami dan salah melakukan injeksi dan kebijakan," katanya.
Pakar psikologi konflik Ichsan Malik menambahkan, pemerintah harus menjadi bagian dari solusi atas konflik yang ada di Papua. Menurut dia, konflik dapat makin meluas karena respons yang salah.
Ichsan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menggelar dialog dengan kubu yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Namun, dia mengingatkan perlunya mengontrol jumlah personel militer yang berada di daerah tersebut jika konflik telah terpecahkan.
"Kalau sekarang karena buat kemausiaan ya tidak masalah buat di Wamena. Yang penting dialog harus dikedepankan. Demikian juga ada pihak ketiga sebagai mediator berasal dari dalam negeri saja," katanya.
Ketua Policy Center Iluni UI Muhammad Jibril mengungkapkan saat ini Iluni UI melalukan kajiam internal tentang model komunikasi konstruktif yang tepat untuk Papua.
Dia mengatakan, Iluni menginginkan agar komunikasi konstruktif berdasarkan kajian itu memiliki prioritas yang baik.
"Kami sedang melakukan beberapa FGD, nanti juga akan bertemu beberapa stakeholder dari kalangan alumni terkait dengan isu Papua ini.Tapi untuk waktunya masih tentatif karena prosesnya masih berjalan," kata Jibril.
Jibril mengungkapan, kajian yang sedang dilakukan itu tentu melibatkan akademisi sebagai insan intelektual. Menurutnya, akademisi relarif bisa diterima semua pihak manapun yang mungkin berada dalam pusaran konflik.
"Ini masalah sudah lama makanya posisi akademisi penting untuk melihat masalah itu dengan jelas," katanya.
Asisten Staf Khusus Presiden Indonesia periode 2009-2014 Bidang Pengembangan Daerah, Moksen Idris Sirfefa mengatakan, pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu mengenal lebih jauh warga Papua. Melalui cara pengenalan itu diharapkan akan timbul solusi yang pas bagi konflik di kawasan tersebut.
"Kalau ada salah mengidentifikasi berarti akan salah menginjeksi obat yang pas. Nah, tingkatan mengenal ini kan banyak maka kalau mau menyeksaikan harus pada tingkatan mengenal yang tinggi," kata Moksen di Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Dia mengatakan, ada dua hal penting melihat Papua. Pertama, mencari jalan keluar. Dia menyambut positif keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggelar dialog. Selanjutnya, mencari pihak ketiga sebagai mediator diskusi antara pemerintah dan masyarakat yang berada di Papua.
"Mesti ada pihak ketiga yang memediasi dua pihak ini. Enggak usah ambil dari luar dulu karena ini masalah kita bersama," ujar Moksen.
Masalah kedua, katanya, kurangnya literasi dan masalah di Papua yang berujung pada kehilangan kecerdasan kognitif dan spiritual masyarakat. Karena itu, dalam memahami masyarakat Papua jangan hanya melalui angka-angka, namun harus dicari sisi lainnya.
"Saya melihat bahwa ada persoalan ini yang kemudian tidak dimiliki para pengambil kebijakan di pusat dan daerah, jadi salah identifikasi dan memahami dan salah melakukan injeksi dan kebijakan," katanya.
Pakar psikologi konflik Ichsan Malik menambahkan, pemerintah harus menjadi bagian dari solusi atas konflik yang ada di Papua. Menurut dia, konflik dapat makin meluas karena respons yang salah.
Ichsan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menggelar dialog dengan kubu yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Namun, dia mengingatkan perlunya mengontrol jumlah personel militer yang berada di daerah tersebut jika konflik telah terpecahkan.
"Kalau sekarang karena buat kemausiaan ya tidak masalah buat di Wamena. Yang penting dialog harus dikedepankan. Demikian juga ada pihak ketiga sebagai mediator berasal dari dalam negeri saja," katanya.
Ketua Policy Center Iluni UI Muhammad Jibril mengungkapkan saat ini Iluni UI melalukan kajiam internal tentang model komunikasi konstruktif yang tepat untuk Papua.
Dia mengatakan, Iluni menginginkan agar komunikasi konstruktif berdasarkan kajian itu memiliki prioritas yang baik.
"Kami sedang melakukan beberapa FGD, nanti juga akan bertemu beberapa stakeholder dari kalangan alumni terkait dengan isu Papua ini.Tapi untuk waktunya masih tentatif karena prosesnya masih berjalan," kata Jibril.
Jibril mengungkapan, kajian yang sedang dilakukan itu tentu melibatkan akademisi sebagai insan intelektual. Menurutnya, akademisi relarif bisa diterima semua pihak manapun yang mungkin berada dalam pusaran konflik.
"Ini masalah sudah lama makanya posisi akademisi penting untuk melihat masalah itu dengan jelas," katanya.
(dam)
