Pemindahan Ibu Kota Jangan Dianggap seperti Babat Hutan

JAKARTA - Saat ini terlalu berat beban kota Jakarta sebagai Ibu Kota dan pusat bisnis Indonesia. Banyak masalah yang harus diurai dan dicarikan solusinya. Mulai dari kemacetan, tingkat polusi yang tinggi hingga jumlah penduduk.

"Keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur sudah tepat," kata Guru besar FEB Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Mudrajad Kuncoro saat menjadi pembicara dalam acara Focus Discussion Group (FGD) dengan tema Ibu Kota Baru Indonesia Maju yang digelar Relawan Jokowi (ReJO) di Menara Batavia, Jakarta Rabu (2/10/2019).

Ketua Umum RèJO, HM Darmizal MS, sebagai penggagas FGD mengundang beberapa tokoh nasional menjadi narasumber yang dibuka secara resmi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto.

Tokoh yang hadir antara lain Ketua umum Partai Demokrat tahun 2001-2005 sekaligus Watimpres tahun 2005-2010 Prof Subur Budhisantoso, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno dan owner Jababeka SD Darmono.

Saat pembukaan acara, Sidarto Danusubroto menjelaskan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah pengejawantahan dari pikiran pemimpin Indonesia terdahulu.

Rencana pemindahan ibu kota, sambung Sidarto, sudah digemakan secara visioner oleh Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto menggagas kawasan Jonggol sebagai alternatif.

"Namun belum sempat terlaksana berbagai kajian yang telah ada sebelumnya, oleh Presiden Jokowi disempurnakan kemudian ditetapkan sebagaimana yang telah disampaikan beliau beberapa waktu lalu," papar Sidarto.

Menurut dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, diharapkan menjadi visi baru Indonesia dengan konsep pembangunan yang holistik. "Tidak lagi seperti hanya terkonsentrasi dipulau Jawa saja," ujarnya.

Prof Dr Mudrajad Kuncoro melanjutkan, konsep pembangunan ibu kota baru akan berada di tengah kawasan hutan sehingga membuat kota dalam suasana hijau dan asri.

"Bayangkan saja di tengah-tengah hutan ada gedung-gedung bertingkat. Meskipun banyak gedung, namun kelestarian hutan dan eko sistem akan bisa tetap terjaga," tuturnya.

Apalagi, kata dia,jika pembangunan gedung itu bisa melambangkan Bhineka Tunggal Ika. "Misalnya saja, gedung bisa dibangun seperti rumah adat Minang, Joglo dan lainnya," tuturnya.

Dia menjelaskan, pemindahan ibu kota harus segera ditindaklanjuti dengan membuat masterplan dan grand design yang matang. "Saya mengusulkan grand design dan masterplan Ibu Kota nanti dapat menggunakan konsultan nasional atau lokal. Sebab, kita punya banyak konsultan Indonesia yang berkompeten," tuturnya.

Ditempat yang sama mantan Menakertrans Erman Soeparno meyakini dalam pemindahan ibu kota, pemerintah tentu sudah melakukan kajian mendalam dan berbagai pendekatan.

"Saya yakin Presiden Jokowi dan pemerintah sudah melakukan berbagai pendekatan, seperti sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain. Tinggal pendekatan politik yang perlu dikuatkan," tandasnya.

Ketua umum partai Demokrat 2001-2005 Prof Subur Budisantoso mengatakan, prokontra dalam pemindahan Ibu Kota dalah hal yang wajar. "Pemindahan ibu kota banyak diartikan babat alas. Itu salah. Di sana a tidak babat alas sama sekali. Karena di sana sudah ada penduduk, baik pendatang maupun asli," tutur Subur Budisantoso.

Ketua Umum RèJO, HM Darmizal MS dalam sambutan pembukanya menjelaskan hasil FGD yang mengambil tema Ibu Kota Baru Indonesia Maju adalah sesi pembuka dari beberapa FGD yang segera dilakukan. "Setelah dirumuskan, akan diserahkan kepada Pemerintah sebagai bahan masukkan," kata Darmizal.