PDIP Legawa, Partai Golkar-Gerindra Bersaing Ketat
PDIP Legawa, Partai Golkar-Gerindra Bersaing Ketat
A
A
A
JAKARTA - Perebutan kursi pimpinan MPR 2019-2024 diprediksi berlangsung sengit. Gerindra dan Golkar diperkirakan saling ngotot mendudukan kader mereka menjadi MPR-1. Sebanyak 711 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemarin resmi dilantik untuk masa tugas 2019-2024. Mereka terdiri atas 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Berdasarkan Pasal 19 Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI ayat 7 bahwa ketua MPR dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan ketua MPR dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara. Pemilihan ketua MPR sendiri dijadwalkan akan dilangsungkan pada Jumat (3/10).
PDI Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu tampaknya tidak akan ngotot untuk mengajukan nama calon untuk menduduki kursi ketua MPR. Apalagi, PDIP telah berhasil menempatkan Puan Maharani sebagai ketua DPR 2019-2024. “Saya rasa kita ingin semua ini berjalan dengan baik. Tidak juga kita ingin semuanya,” ujar Wakil Sekjen PDIP Perjuangan Utut Adianto dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.
Utut mengatakan bahwa hal penting yang ditekankan PDI Perjuangan kepada ketua MPR ke depan adalah kalau nantinya sudah disepakati pimpinan baru, maka agenda untuk memperjuangkan kembali haluan negara harus bisa menjadi kesepakatan bersama.
Utut berharap pemilihan ketua MPR bisa berlangsung dengan cara musyawarah mufakat. ”Kalau yang kita dengar kan ada Pak Bambang Soesatyo, ada Cak Imin, ya tentu ini kita enggak bisa ngomong sekarang. Kita kan harus rembukan,” katanya.
Partai Gerindra menegaskan pantas mendudukkan kadernya sebagai ketua MPR mengingat partai besutan Prabowo Subianto tersebut mendapatkan suara terbanyak kedua setelah PDIP dalam Pemilu 2019. Jika PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 mendapatkan kursi ketua DPR, maka Gerindra sebagai runner-up pantas mendapatkan kursi ketua MPR. Gerindra pun mengaku bakal berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPR.
Apalagi, nama Ahmad Muzani yang bakal diusung sebagai calon ketua MPR telah mempunyai track record jelas sebagai wakil ketua DPR periode 2014-2019. "Kami punya calon pimpinan MPR namanya Bapak Ahmad Muzani. Insya Allah, kami akan berjuang sekuatnya untuk mewujudkan bahwa pimpinan MPR dari Gerindra," kata Juru Bicara Partai Gerindra Andre Rosiade beberapa waktu lalu.
Andre menegaskan, saat ini komunikasi terus digalang Gerindra dengan fraksi lain di DPR. Selain itu, Gerindra juga melakukan lobi dengan anggota DPD. "Kan ada sembilan fraksi, ada perwakilan DPD, nanti kami musyawarah, lobi-lobi. Insya Allah, kita lihat nanti perkembangannya. Yang jelas Gerindra punya calon namanya Ahmad Muzani," tegas Andre. Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska menyebutkan, Airlangga Hartarto telah sepakat untuk mengusulkan nama Bambang Soesatyo menjadi ketua MPR periode 2019-2024.
"Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto setuju mengusulkan Bamsoet menjadi ketua MPR dari unsur Partai Golkar. Sebagai kader terbaik yang siap ditempatkan di mana pun oleh partai, insya Allah Bamsoet bersedia. Pengalaman, sepak terjang, dan ketajaman insting politik Bamsoet sangat diperlukan oleh MPR RI yang pada periode 2019-2024 nanti akan memainkan banyak peran penting dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945," ucap Darul Siska.
Bamsoet yang sebelumnya sempat bersitegang dengan Airlangga Hartarto seiring rencananya maju sebagai calon ketua umum Golkar mengaku kini sudah sepakat untuk menurunkan tensi (cooling down) terkait hubungan politiknya dengan Airlangga. ”Saya memutuskan untuk cooling down,” ujarnya.
Jimmly Yakin Perwakilan DPD Bisa Jadi Ketua MPR
Senator DKI Jakarta Jimmly Asshiddiqie baru saja dilantik. Banyak hal yang ingin digagas Jimmly untuk DPD periode 2019-2024. Satu di antaranya terkait kekompakan DPD yang tidak pernah terjadi di periode sebelumnya. Jimmly pun menggagas agar perwakilan DPD bisa dipilih sebagai ketua MPR karena DPD merupakan fraksi terbesar.
“Kekompakan, jadi DPD itu adalah simbol persatuan bangsa. Karena dia berasal dari 34 provinsi di tengah hubungan antaretnis, antaragama yang sedang retak pascapilpres dan itu tercermin di mana-mana, termasuk di Papua. Jadi, DPD itu cermin dari persatuan Indonesia,” kata Jimmly seusai pelantikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Karena itu, lanjut Jimmly, dia berharap DPD periode sekarang bisa kompak, apalagi dalam waktu dekat akan ada pemilihan ketua MPR. DPD sebagai fraksi terbesar di MPR dengan 136 anggota DPD semestinya bisa menentukan siapa yang jadi ketua MPR. “Kalau kompak bisa ditawarkan bahwa karena semua partai sudah punya wakilnya di kepemimpinan MPR, maka sekarang kesempatan yang akan menjadi ketua MPR ya DPD. Jadi harus kompak nih DPD. Gitu kira-kira,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Soal siapa yang akan mewakili, Jimmly menjawab hal itu belum diputuskan. Yang jelas, dalam Tata Tertib (Tatib) DPD disebutkan bahwa pimpinan DPD tidak boleh merangkap jadi pimpinan MPR. Namun, itu semua diserahkan kepada seluruh anggota DPD, tergantung perkembangan di forum nanti.
“Saya berharap mudah-mudahan baik DPD, DPR, MPR bisa kompak, bisa bersinergi, jangan kayak sekarang DPR selalu mengesampingkan peran DPD. DPD dianaktirikan dalam forum MPR. Nah, itu kalau bisa periode sekarang ini periode yang riskan untuk berkonflik. Konflik sudah terlalu banyak, sudah saatnya kita rekonsiliasi,” harap mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu.
Berdasarkan Pasal 19 Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI ayat 7 bahwa ketua MPR dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan ketua MPR dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara. Pemilihan ketua MPR sendiri dijadwalkan akan dilangsungkan pada Jumat (3/10).
PDI Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu tampaknya tidak akan ngotot untuk mengajukan nama calon untuk menduduki kursi ketua MPR. Apalagi, PDIP telah berhasil menempatkan Puan Maharani sebagai ketua DPR 2019-2024. “Saya rasa kita ingin semua ini berjalan dengan baik. Tidak juga kita ingin semuanya,” ujar Wakil Sekjen PDIP Perjuangan Utut Adianto dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.
Utut mengatakan bahwa hal penting yang ditekankan PDI Perjuangan kepada ketua MPR ke depan adalah kalau nantinya sudah disepakati pimpinan baru, maka agenda untuk memperjuangkan kembali haluan negara harus bisa menjadi kesepakatan bersama.
Utut berharap pemilihan ketua MPR bisa berlangsung dengan cara musyawarah mufakat. ”Kalau yang kita dengar kan ada Pak Bambang Soesatyo, ada Cak Imin, ya tentu ini kita enggak bisa ngomong sekarang. Kita kan harus rembukan,” katanya.
Partai Gerindra menegaskan pantas mendudukkan kadernya sebagai ketua MPR mengingat partai besutan Prabowo Subianto tersebut mendapatkan suara terbanyak kedua setelah PDIP dalam Pemilu 2019. Jika PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 mendapatkan kursi ketua DPR, maka Gerindra sebagai runner-up pantas mendapatkan kursi ketua MPR. Gerindra pun mengaku bakal berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPR.
Apalagi, nama Ahmad Muzani yang bakal diusung sebagai calon ketua MPR telah mempunyai track record jelas sebagai wakil ketua DPR periode 2014-2019. "Kami punya calon pimpinan MPR namanya Bapak Ahmad Muzani. Insya Allah, kami akan berjuang sekuatnya untuk mewujudkan bahwa pimpinan MPR dari Gerindra," kata Juru Bicara Partai Gerindra Andre Rosiade beberapa waktu lalu.
Andre menegaskan, saat ini komunikasi terus digalang Gerindra dengan fraksi lain di DPR. Selain itu, Gerindra juga melakukan lobi dengan anggota DPD. "Kan ada sembilan fraksi, ada perwakilan DPD, nanti kami musyawarah, lobi-lobi. Insya Allah, kita lihat nanti perkembangannya. Yang jelas Gerindra punya calon namanya Ahmad Muzani," tegas Andre. Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska menyebutkan, Airlangga Hartarto telah sepakat untuk mengusulkan nama Bambang Soesatyo menjadi ketua MPR periode 2019-2024.
"Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto setuju mengusulkan Bamsoet menjadi ketua MPR dari unsur Partai Golkar. Sebagai kader terbaik yang siap ditempatkan di mana pun oleh partai, insya Allah Bamsoet bersedia. Pengalaman, sepak terjang, dan ketajaman insting politik Bamsoet sangat diperlukan oleh MPR RI yang pada periode 2019-2024 nanti akan memainkan banyak peran penting dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945," ucap Darul Siska.
Bamsoet yang sebelumnya sempat bersitegang dengan Airlangga Hartarto seiring rencananya maju sebagai calon ketua umum Golkar mengaku kini sudah sepakat untuk menurunkan tensi (cooling down) terkait hubungan politiknya dengan Airlangga. ”Saya memutuskan untuk cooling down,” ujarnya.
Jimmly Yakin Perwakilan DPD Bisa Jadi Ketua MPR
Senator DKI Jakarta Jimmly Asshiddiqie baru saja dilantik. Banyak hal yang ingin digagas Jimmly untuk DPD periode 2019-2024. Satu di antaranya terkait kekompakan DPD yang tidak pernah terjadi di periode sebelumnya. Jimmly pun menggagas agar perwakilan DPD bisa dipilih sebagai ketua MPR karena DPD merupakan fraksi terbesar.
“Kekompakan, jadi DPD itu adalah simbol persatuan bangsa. Karena dia berasal dari 34 provinsi di tengah hubungan antaretnis, antaragama yang sedang retak pascapilpres dan itu tercermin di mana-mana, termasuk di Papua. Jadi, DPD itu cermin dari persatuan Indonesia,” kata Jimmly seusai pelantikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Karena itu, lanjut Jimmly, dia berharap DPD periode sekarang bisa kompak, apalagi dalam waktu dekat akan ada pemilihan ketua MPR. DPD sebagai fraksi terbesar di MPR dengan 136 anggota DPD semestinya bisa menentukan siapa yang jadi ketua MPR. “Kalau kompak bisa ditawarkan bahwa karena semua partai sudah punya wakilnya di kepemimpinan MPR, maka sekarang kesempatan yang akan menjadi ketua MPR ya DPD. Jadi harus kompak nih DPD. Gitu kira-kira,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Soal siapa yang akan mewakili, Jimmly menjawab hal itu belum diputuskan. Yang jelas, dalam Tata Tertib (Tatib) DPD disebutkan bahwa pimpinan DPD tidak boleh merangkap jadi pimpinan MPR. Namun, itu semua diserahkan kepada seluruh anggota DPD, tergantung perkembangan di forum nanti.
“Saya berharap mudah-mudahan baik DPD, DPR, MPR bisa kompak, bisa bersinergi, jangan kayak sekarang DPR selalu mengesampingkan peran DPD. DPD dianaktirikan dalam forum MPR. Nah, itu kalau bisa periode sekarang ini periode yang riskan untuk berkonflik. Konflik sudah terlalu banyak, sudah saatnya kita rekonsiliasi,” harap mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu.
(don)
Explore More