Masuk Senayan, Rano Karno Soroti RUU Kontroversial
Selasa, 01 Oktober 2019 - 10:24 WIB
Masuk Senayan, Rano Karno Soroti RUU Kontroversial
A
A
A
JAKARTA - Mantan Gubernur Banten, Rano Karno menjadi salah satu anggota DPR terpilih 2019-2024 yang akan dilantik pada hari ini.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan keinginannya untuk menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang kontroversial.
Pemeran utama sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini mengaku juga mendengar adanya dorongan agar sejumlah RUU itu dibatalkan.
"Ya memang sebaiknya ditunda. Kita ini kan wakil rakyat, walaupun kita ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Tapi secara umum kan mereka minta ditunda. Ada yang minta dibatalkan," ujar Rano di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Rano mengatakan, DPR periode 2014-2019 sudah menunda pengesahan sejumlah RUU itu.
"Nanti tinggal kita bahas lagi apakah ini RUU ini disahkan atau ditunda ini kita lihat mekanisme karena ini keputusan bersama," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Adapun sejumlah RUU yang banyak diprotes masyarakat itu diantaranya RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, serta UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi. Sejumlah RUU itu bahkan diprotes para mahasiswa dan pelajar belakangan ini di berbagai daerah.
Bahkan, demonstrasi penolakan RUU kontroversi itu telah menelan korban jiwa sejumlah mahasiswa.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan keinginannya untuk menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang kontroversial.
Pemeran utama sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini mengaku juga mendengar adanya dorongan agar sejumlah RUU itu dibatalkan.
"Ya memang sebaiknya ditunda. Kita ini kan wakil rakyat, walaupun kita ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Tapi secara umum kan mereka minta ditunda. Ada yang minta dibatalkan," ujar Rano di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Rano mengatakan, DPR periode 2014-2019 sudah menunda pengesahan sejumlah RUU itu.
"Nanti tinggal kita bahas lagi apakah ini RUU ini disahkan atau ditunda ini kita lihat mekanisme karena ini keputusan bersama," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Adapun sejumlah RUU yang banyak diprotes masyarakat itu diantaranya RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, serta UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi. Sejumlah RUU itu bahkan diprotes para mahasiswa dan pelajar belakangan ini di berbagai daerah.
Bahkan, demonstrasi penolakan RUU kontroversi itu telah menelan korban jiwa sejumlah mahasiswa.
(dam)
