DPR Khawatirkan Aspek Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Baru

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Pemindahan Ibu Kota RI meminta pemerintah benar-benar memperhatikan dan mengkaji lebih dalam lagi aspek pertahanan dan keamanan (hankam) ibu kota baru (IKB) di Pulau Kalimantan.

Wakil Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota A Bakri mengatakan, calon IKB di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berada di pulau yang ditempati tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

“Kita satu daratan dengan negara tetangga. Harus diantisipasi bahwa kita berhadapan dengan negara-negara tetangga. Kita berhadapan dengan jalur laut internasional. Berbeda dengan di Jakarta, di sekitarnya milik kita,” sebut A Bakri seusai rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Polri, serta TNI untuk membahas lanjutan kajian pemindahan ibu kota negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Bakri mengingatkan, jangan sampai ketika ibu kota negara pindah, keamanan dan pertahanannya tidak dikuasai. Kendati demikian dia mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI yang telah memaparkan hasil-hasil kajian pertahanan dan keamanan dari sisi darat, laut maupun udara.

Politikus PAN itu juga memandang pemerintah harus menguasai berbagai teknologi militer yang canggih untuk mempersiapkan pertahanan dan keamanan di ibu kota baru. Terlebih konsep ibu kota baru nanti adalah smart city yang berarti mengedepankan teknologi digital dalam setiap aspek pembangunan maupun keberlangsungan kota.

Sementara itu anggota Pansus dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana luas wilayah ibu kota baru yang direncanakan mencapai 180.000 hektare. “Ibu kota negara tidak boleh terlalu luas karena untuk menjaga aspek keamanan tadi. Semakin tidak luas, semakin mudah sistem keamanannya,” ujarnya. Bambang mengusulkan luas ibu kota baru tidak lebih dari 5.000 hektare.

Menurut dia, luas ibu kota yang diperkecil dari rencana awal juga berdampak pada lahan produktif di sana yang bisa dimanfaatkan demi pertumbuhan ekonomi negara. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Agus Setiadji menerangkan, parameter pemindahan ibu kota yang dilakukan pihaknya adalah melindungi dan menjaga kedaulatan wilayah negara serta keselamatan segenap bangsa.

Kementerian Pertahanan sudah berkoordinasi langsung dengan pihak terkait untuk memenuhi parameter tersebut. "Dari aspek personel, kami mengikuti Kementerian PAN-RB. Kemhan juga sudah mengkaji aspek-aspek keamanan ibu kota yang harus dipenuhi bersama mabes TNI,” kata Agus.

Mabes TNI memproyeksi 5.737 personel TNI akan pindah tugas ke Mabes TNI di ibu kota baru. Sebanyak 506 prajurit TNI antara lain berasal dari satuan Pusat Pembinaan Mental (Pusbintal), Pusat Kesehatan (Puskes), Badan Pembinaan Hukum (Babinkum), Badan Pembekalan (Babek), Pusat Keuangan (Pusku), dan Satuan Siber.

“Tidak semua prajurit di Jakarta direlokasi ke Kalimantan Timur. Terdapat juga satuan TNI di luar Mabes TNI yang direncanakan mengisi Mabes TNI," kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto.

Sementara itu 626 personel Mako Akademi TNI, 447 personel Sesko TNI, 157 personel Pusjarah TNI, 1.779 personel Bais TNI, dan 419 personel Kogartap I tetap tinggal menempati satuan lama. Lainnya adalah 279 personel Kogartap II, 3.441 personel Kogartap III, 230 personel PMPP TNI, 52 personel Pusjianstra TNI, 577 personel Kodiklat TNI, 291 personel Koopsus TNI, 268 personel Paspampres Grup D, dan 13 personel LF TNI Mabes.

Mabes TNI rencananya akan berlokasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bersama Balakpus TNI, instalasi militer, dan rumah sakit integratif TNI tipe A. Adapun Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kementerian atau lembaga negara, gedung kedutaan, kantor perwakilan Panglima TNI dan markas angkatan serta Paspampres Grup A, B, dan C di Penajam Paser Utara.