Isu Perpecahan dan Ormas Wali Amanah di Muktamar PBB
Isu Perpecahan dan Ormas Wali Amanah di Muktamar PBB
A
A
A
JAKARTA - Isu perpecahan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan beberapa organisasi massa (ormas) pendukungnya, tak menyurutkan niat partai besutan Yusril Ihza Mahendra untuk menggelar Muktamar ke-5 di Bangka Belitung.
Mereka pun mengaku bersyukur ormas yang disebut wali amanah, lepas karena selama ini tak memberikan dukungan maksimal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ferry Noor mengatakan, atas isu perpecahan tersebut ia menyingkapinya biasa saja.
Karena pihaknya menganggap selama ini wali amanah dari tahun 2005-2019 tidak berbuat apa-apa ke PBB. "Padahal di dalam AD-ART PBB kan harusnya mereka memberikan saran, pertimbangan, dan turut serta memenangkan PBB. Tapi kenyataannya wali amanah tidak melaksanakan hal itu," kata Ferry Noor dalam siaran pers, Selasa (24/9/2019).
Dikatakan Ferry, ketika mereka menarik dukungan pihaknya sudah menerima hal tersebut. Pasalnya, selama 14 tahun PBB tidak pernah diberikan saran, pertimbangan, apalagi ikut memenangkan.
"Ini mereka malah menenggelamkan PBB. Jadi kami merasa bahwa keputusan wali amanah undur diri dari PBB sudah benar, karena selama ini mereka juga tidak berbuat apa-apa untuk PBB," terangnya.
Ferry menambahkan, wali amanah PBB itu sendiri terdiri dari beberapa ormas pendiri partai yang orang-orangnya adalah perwakilan dari beberapa ormas, jadi bukan ormasnya.
"Jadi perlu diketahui bawah di dewan dakwah itu banyak kader-kader partai lain. Jadi mereka bukan mutlak pengusung maupun pendukung PBB, itu yang kita rasakan. Jadi kalau mereka tarik diri dan mau buat partai baru itu lebih baik, karena bisa berkompetisi," sambungnya.
Ferry pun menegaskan, dengan langkah yang dilakukan para wali amanah tersebut, pihaknya tak gentar. Bahkan, mulai 25 September hingga 27 mendatang, PBB akan menggelar Muktamarnya yang kelima.
"Dalam muktamar itu sendiri, Yusril Ihza Mahendra kembali mendapat dukungan dari 514 cabang dan 34 DPW," ungkapnya.
Dalam muktamar itu sendiri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan langsung membuka kegiatan tersebut. Bahkan orang nomor satu di Indonesia ini akan didampingi oleh beberapa menteri kabinet kerja.
Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, juga dipastikan akan hadir dalam muktamar yang digelar di Bangka Belitung. Beberapa sekjen partai politik pendukung Jokowi, juga direncanakan akan memenuhi undangan PBB.
Mereka pun mengaku bersyukur ormas yang disebut wali amanah, lepas karena selama ini tak memberikan dukungan maksimal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ferry Noor mengatakan, atas isu perpecahan tersebut ia menyingkapinya biasa saja.
Karena pihaknya menganggap selama ini wali amanah dari tahun 2005-2019 tidak berbuat apa-apa ke PBB. "Padahal di dalam AD-ART PBB kan harusnya mereka memberikan saran, pertimbangan, dan turut serta memenangkan PBB. Tapi kenyataannya wali amanah tidak melaksanakan hal itu," kata Ferry Noor dalam siaran pers, Selasa (24/9/2019).
Dikatakan Ferry, ketika mereka menarik dukungan pihaknya sudah menerima hal tersebut. Pasalnya, selama 14 tahun PBB tidak pernah diberikan saran, pertimbangan, apalagi ikut memenangkan.
"Ini mereka malah menenggelamkan PBB. Jadi kami merasa bahwa keputusan wali amanah undur diri dari PBB sudah benar, karena selama ini mereka juga tidak berbuat apa-apa untuk PBB," terangnya.
Ferry menambahkan, wali amanah PBB itu sendiri terdiri dari beberapa ormas pendiri partai yang orang-orangnya adalah perwakilan dari beberapa ormas, jadi bukan ormasnya.
"Jadi perlu diketahui bawah di dewan dakwah itu banyak kader-kader partai lain. Jadi mereka bukan mutlak pengusung maupun pendukung PBB, itu yang kita rasakan. Jadi kalau mereka tarik diri dan mau buat partai baru itu lebih baik, karena bisa berkompetisi," sambungnya.
Ferry pun menegaskan, dengan langkah yang dilakukan para wali amanah tersebut, pihaknya tak gentar. Bahkan, mulai 25 September hingga 27 mendatang, PBB akan menggelar Muktamarnya yang kelima.
"Dalam muktamar itu sendiri, Yusril Ihza Mahendra kembali mendapat dukungan dari 514 cabang dan 34 DPW," ungkapnya.
Dalam muktamar itu sendiri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan langsung membuka kegiatan tersebut. Bahkan orang nomor satu di Indonesia ini akan didampingi oleh beberapa menteri kabinet kerja.
Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, juga dipastikan akan hadir dalam muktamar yang digelar di Bangka Belitung. Beberapa sekjen partai politik pendukung Jokowi, juga direncanakan akan memenuhi undangan PBB.
(maf)
Explore More