KPK Pastikan Penyidikan Kasus Menpora Dilakukan Sebelum Revisi UU KPK
KPK Pastikan Penyidikan Kasus Menpora Dilakukan Sebelum Revisi UU KPK
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penyidikan kasus suap yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR), dan Asisten Pribadi Menpora, Miftahul Ulum (MIU) sudah dilakukan sebelum revisi Undang-undang KPK.
Penyidikan kasus suap terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya itu telah dilakukan pada sejak 28 Agustus 2019.
"Jadi penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebelum revisi UU KPK terjadi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9/2019).
Febri menjelaskan, pengumuman tersangka adalah bagian dari pertanggungjawaban KPK pada publik. Informasi telah dimulainya penyidikan disampaikan ke masyarakat agar dalam pelaksanaan tugasnya KPK juga dikawal dan diawasi.
"Namun memang dalam setiap kasus jarak pengumuman dengan penetapan tersangka berbeda-beda. Semua tergantung pada karakteristik dan kebutuhan tindakan awal dari kasus tersebut," jelasnya.
Dalam kasus yang menjerat mantan Menpora ini dicontohkan Febri, ada sekitar 6 saksi yang sudah diagendakan pemeriksaan. Kemudian tersangka Ulum diperiksa dan ditahan 20 hari pertama dan kegiatan penyidikan lainnya. Namun, untuk pemenuhan hak tersangka sekitar 3 atau 4 hari KPK langsung mengirimkan pemberitahuan pada tersangka.
"Dengan demikian, pada pihak-pihak yang masih menghubungkan antara penanganan perkara yang dilakukan KPK, termasuk penyidikan yang melibatkan Menpora, dengan pernyataan Pimpinan KPK pada hari Jumat lalu, mereka kami sarankan untuk membaca kembali UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," katanya.
"Agar pendapat yang disampaikan tidak hanya bersifat politis dan asumsi, tetapi memiliki dasar hukum," tambahnya.
KPK juga tetap menyampaikan terima kasih pada masyarakat yang #terusbergerak di seluruh Indonesia, termasuk mahasiswa yang tetap mengawal pemberantasan korupsi.
"Karena upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak sedang hanya menjaga KPK, tetapi sedang merawat harapan untuk Indonesia yang lebih baik tanpa korupsi ke depan," tutupnya.
Penyidikan kasus suap terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya itu telah dilakukan pada sejak 28 Agustus 2019.
"Jadi penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebelum revisi UU KPK terjadi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9/2019).
Febri menjelaskan, pengumuman tersangka adalah bagian dari pertanggungjawaban KPK pada publik. Informasi telah dimulainya penyidikan disampaikan ke masyarakat agar dalam pelaksanaan tugasnya KPK juga dikawal dan diawasi.
"Namun memang dalam setiap kasus jarak pengumuman dengan penetapan tersangka berbeda-beda. Semua tergantung pada karakteristik dan kebutuhan tindakan awal dari kasus tersebut," jelasnya.
Dalam kasus yang menjerat mantan Menpora ini dicontohkan Febri, ada sekitar 6 saksi yang sudah diagendakan pemeriksaan. Kemudian tersangka Ulum diperiksa dan ditahan 20 hari pertama dan kegiatan penyidikan lainnya. Namun, untuk pemenuhan hak tersangka sekitar 3 atau 4 hari KPK langsung mengirimkan pemberitahuan pada tersangka.
"Dengan demikian, pada pihak-pihak yang masih menghubungkan antara penanganan perkara yang dilakukan KPK, termasuk penyidikan yang melibatkan Menpora, dengan pernyataan Pimpinan KPK pada hari Jumat lalu, mereka kami sarankan untuk membaca kembali UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," katanya.
"Agar pendapat yang disampaikan tidak hanya bersifat politis dan asumsi, tetapi memiliki dasar hukum," tambahnya.
KPK juga tetap menyampaikan terima kasih pada masyarakat yang #terusbergerak di seluruh Indonesia, termasuk mahasiswa yang tetap mengawal pemberantasan korupsi.
"Karena upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak sedang hanya menjaga KPK, tetapi sedang merawat harapan untuk Indonesia yang lebih baik tanpa korupsi ke depan," tutupnya.
(kri)
Explore More