Kapolri: Vietnam Bisa Jadi Percontohan Menjaga Stabilitas Keamanan
Jum'at, 20 September 2019 - 01:02 WIB
Kapolri: Vietnam Bisa Jadi Percontohan Menjaga Stabilitas Keamanan
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian didaulat memberi sambutan atas nama Kepala Kepolisian anggota ASEANAPOL saat kunjungan resmi para ketua delegasi negara-negara anggota ASEANAPOL kepada Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Hanoi, Vietnam.
Kapolri menekankan pentingnya stabilitas keamanan kawasan untuk mendorong terwujudnya kemajuan dan kesejateraan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Dalam sambutannya, Kapolri Tito mengatakan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Tentu, hanya dapat terwujud jika didukung oleh stabilitas keamanan yang baik.
Tito melihat Vietnam mengalami kemajuan yang pesat dan serta kondisinya sangat jauh berubah serta pertumbuhan ekonominya yang mencapai 6,76% pada semester pertama 2019. Tentu, hal ini merupakan tertinggi di antara negara-negara ASEAN.
“Hal tersebut tercapai karena stabilitas keamanan dalam negeri yang baik di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Oleh karena itu, kerja sama kepolisian di antara negara-negara anggota ASEANAPOL sangat penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejateraan,” kata Tito lewat keterangan tertulisnya, Kamis (19/9/2019).
Sementara Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc sepakat stabilitas keamanan dalam negeri menjadi modal penting untuk melaksanakan pembangunan. Untuk kerja sama kepolisian antar negara Asia Tenggara, Phuc mendorong agar hal itu terus dikembangkan secara optimal dan berkesinambungan.
“Terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Kapolri selaku perwakilan para kepala kepolisian negara anggota ASEANAPOL. Tidak lupa titip salam untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” katanya.
Untuk diketahui, Kapolri juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stock di Hanoi, Vietnam. Pertemuan itu, membahas secara khusus berbagai mekanisme dalam penyelenggaraan kesekretariatan Interpol seperti mekanisme penerbitan red notice, serta peran dan fungsi Commission for the Control of Interpol’s Files (CCF).
Kemudian, Tito mendorong penerbitan dan pengawasan red notice diselenggarakan secara lebih transparan dan profesional. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Setjen Interpol dan negara anggota dalam pengelolaan red notice harus terus ditingkatkan.
“Demikian pula ketika muncul komplain dan permasalahan dalam penerbitan red notice, negara pemohon harus dilibatkan secara lebih intensif untuk mengatasi kendala tersebut,” kata Tito.
Di samping itu, Kapolri juga melakukan pertemuan dengan Commissioner Royal Brunei Police Force, Dato Paduka Seri Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali membahas peningkatan kerja sama di bidang penanggulangan terorisme dan kejahatan yang melibatkan kedua negara.
Selanjutnya, Tito juga bertemu Commisioner New Zealand Police Mike Bush membahas peningkatan kerja sama soal kejahatan transnasional, khususnya terkait penanggulangan kejahatan terorisme dan siber.
Secara global, kejahatan transnasional yaitu terorisme masih menjadi pokok persoalan yang terjadi sejumlah negara. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme di Indonesia kerap menjadi acuan negara-negara lain yang memiliki permasalahan serupa.
Kapolri menekankan pentingnya stabilitas keamanan kawasan untuk mendorong terwujudnya kemajuan dan kesejateraan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Dalam sambutannya, Kapolri Tito mengatakan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Tentu, hanya dapat terwujud jika didukung oleh stabilitas keamanan yang baik.
Tito melihat Vietnam mengalami kemajuan yang pesat dan serta kondisinya sangat jauh berubah serta pertumbuhan ekonominya yang mencapai 6,76% pada semester pertama 2019. Tentu, hal ini merupakan tertinggi di antara negara-negara ASEAN.
“Hal tersebut tercapai karena stabilitas keamanan dalam negeri yang baik di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Oleh karena itu, kerja sama kepolisian di antara negara-negara anggota ASEANAPOL sangat penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejateraan,” kata Tito lewat keterangan tertulisnya, Kamis (19/9/2019).
Sementara Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc sepakat stabilitas keamanan dalam negeri menjadi modal penting untuk melaksanakan pembangunan. Untuk kerja sama kepolisian antar negara Asia Tenggara, Phuc mendorong agar hal itu terus dikembangkan secara optimal dan berkesinambungan.
“Terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Kapolri selaku perwakilan para kepala kepolisian negara anggota ASEANAPOL. Tidak lupa titip salam untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” katanya.
Untuk diketahui, Kapolri juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stock di Hanoi, Vietnam. Pertemuan itu, membahas secara khusus berbagai mekanisme dalam penyelenggaraan kesekretariatan Interpol seperti mekanisme penerbitan red notice, serta peran dan fungsi Commission for the Control of Interpol’s Files (CCF).
Kemudian, Tito mendorong penerbitan dan pengawasan red notice diselenggarakan secara lebih transparan dan profesional. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Setjen Interpol dan negara anggota dalam pengelolaan red notice harus terus ditingkatkan.
“Demikian pula ketika muncul komplain dan permasalahan dalam penerbitan red notice, negara pemohon harus dilibatkan secara lebih intensif untuk mengatasi kendala tersebut,” kata Tito.
Di samping itu, Kapolri juga melakukan pertemuan dengan Commissioner Royal Brunei Police Force, Dato Paduka Seri Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali membahas peningkatan kerja sama di bidang penanggulangan terorisme dan kejahatan yang melibatkan kedua negara.
Selanjutnya, Tito juga bertemu Commisioner New Zealand Police Mike Bush membahas peningkatan kerja sama soal kejahatan transnasional, khususnya terkait penanggulangan kejahatan terorisme dan siber.
Secara global, kejahatan transnasional yaitu terorisme masih menjadi pokok persoalan yang terjadi sejumlah negara. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme di Indonesia kerap menjadi acuan negara-negara lain yang memiliki permasalahan serupa.
(cip)
