Rawan Karhutla, DPR Kaji Risiko Keselamatan Pemindahan Ibu Kota
Rabu, 18 September 2019 - 20:01 WIB
Rawan Karhutla, DPR Kaji Risiko Keselamatan Pemindahan Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (Kahurtla) yang kerap terjadi di Kalimantan, menjadi hal baru bagi Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang pemindahan ibu kota negara untuk mengkaji risiko keselamatan rencana pemindahan tersebut.
Ketua Pansus, Zainudin Amali mengatakan kajian pemindahan ibu kota negara harus benar-benar obyektif agar tidak salah dalam memutuskan.
Berdasarkan data dari BPBD, setidaknya telah terjadi 30 kali kebakaran hutan dan lahan di Penajam Paser Utara. Kebakaran terbesar terjadi di dua kelurahan, yakni Kelurahan Petung dan Giripurwa yang luas lahan gambutnya sekitar 100 hektare.
"Ya semuanya, karena dalam usulan pemerintah minim bencana. Tapi kejadian ada, menjadi fakta yang muncul dan kita tanyakan bagaimana (bisa terjadi) kepada pemerintah," ucapnya di Gedung DPR, Rabu (18/9/2019).
Dia berharap, pembahasan kajian rampung hingga akhir masa jabatan pada September. "Kalau bisa ya akhir periode ini, toh ini tidak terlalu banyak pekerjaan, karena ini bukan membahas undang-undang," jelasnya.
Ketua Pansus, Zainudin Amali mengatakan kajian pemindahan ibu kota negara harus benar-benar obyektif agar tidak salah dalam memutuskan.
Berdasarkan data dari BPBD, setidaknya telah terjadi 30 kali kebakaran hutan dan lahan di Penajam Paser Utara. Kebakaran terbesar terjadi di dua kelurahan, yakni Kelurahan Petung dan Giripurwa yang luas lahan gambutnya sekitar 100 hektare.
"Ya semuanya, karena dalam usulan pemerintah minim bencana. Tapi kejadian ada, menjadi fakta yang muncul dan kita tanyakan bagaimana (bisa terjadi) kepada pemerintah," ucapnya di Gedung DPR, Rabu (18/9/2019).
Dia berharap, pembahasan kajian rampung hingga akhir masa jabatan pada September. "Kalau bisa ya akhir periode ini, toh ini tidak terlalu banyak pekerjaan, karena ini bukan membahas undang-undang," jelasnya.
(pur)
