Menuju Tahapan Renstra BKKBN 2020-2024, KKBPK Rampingkan Program
Selasa, 17 September 2019 - 21:54 WIB
Menuju Tahapan Renstra BKKBN 2020-2024, KKBPK Rampingkan Program
A
A
A
SURABAYA - Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo mengatakan bahwa spirit dari Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN) II ini adalah merepositioning struktur anggaran. Dia berharap alokasi anggaran akan fokus kepada program yang betul-betul berdaya ungkit besar.
"Program besar tak banyak tapi daya ungkitnya lebih tinggi. Mengurangi dari 1200 menjadi 900 kegiatan," kata Hasto usai membuka KOREN II program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun Anggaran 2020 dengan mengusung tema 'Penajaman kegiatan prioritas berbasis data untuk percepatan capaian kinerja Program dan Anggaran Tahun 2020 sebagai landasan awal pelaksanaan Renstra BKKBN 2020-2024’ di Surabaya, Senin (16/09/2019).
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo juga menyampaikan 3 makna dari tema KOREN II, yakni BKKBN harus dapat menyukseskan pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) 2020 dan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah.
"Prinsip Satu Angka mewajibkan untuk melakukan integrasi data bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik yang juga akan melakukan Sensus Penduduk 2020. Kedua, memanfaatkan modalitas data yang dimiliki atau melakukan data sharing agar manfaat kegiatan tepat sasaran serta berimplikasi pada upaya penurunan disparitas antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi.
Ketiga, mengetahui posisi perencanaan di Tahun 2020 sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan kekuatan-peluang yang dimiliki untuk mengatasi dan menyikapi kelemahan serta tantangan ke depan," papar Hasto.
Menurut Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) untuk program KKBPK tahun 2019 menunjukkan capaian yang memprihatinkan. Hanya satu dari lima sasaran strategis program KKBPK tahun 2019 yang dapat memenuhi bahkan melampaui target. Penggunaan MKJP dapat mencapai 24,6% dari target 23,5%. Angka kelahiran total yang diharapkan turun menjadi 2,28 per WUS usia 15-19 tahun, justru menunjukkan peningkatan menjadi 2,45.
Begitu pula dengan penggunaan kontrasepsi modern yang anjlok menjadi 54,97% dari tahun sebelumnya 57%. Tingkat putus pakai menunjukkan angka yang sama dengan capaian SDKI 2017 sebesar 29%, meningkat 4% dari tahun 2018. Capaian unmet need tidak bergerak di angka 12,1%.
Sedangkan, indikator dan target yang sementara dirancang pada tahun 2020 adalah penurunan total fertility rate menjadi 2,26 dalam konteks pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan, peningkatan pemakaian kontrasepsi modern menjadi 61,78%; penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menjadi 8,6% dan peningkatan age specific fertility rate usia 15-19 tahun menjadi 25 dalam kerangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 50,03 dan median usia kawin pertama menjadi 21,9 tahun sebagai bagian dari prioritas penguatan ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter sejak dini.
Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir menjelaskan, Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki angka pernikahan anak dan angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi, Khofifah berharap melalui Program BKKBN angka tersebut bisa turun dan merupakan program andalan, terutama Kampung KB untuk mengatasi stunting di Jawa Timur. Saat ini ada sebanyak 1,341 Kampung KB yang telah terbentuk di Jawa Timur.
"Program besar tak banyak tapi daya ungkitnya lebih tinggi. Mengurangi dari 1200 menjadi 900 kegiatan," kata Hasto usai membuka KOREN II program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun Anggaran 2020 dengan mengusung tema 'Penajaman kegiatan prioritas berbasis data untuk percepatan capaian kinerja Program dan Anggaran Tahun 2020 sebagai landasan awal pelaksanaan Renstra BKKBN 2020-2024’ di Surabaya, Senin (16/09/2019).
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo juga menyampaikan 3 makna dari tema KOREN II, yakni BKKBN harus dapat menyukseskan pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) 2020 dan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah.
"Prinsip Satu Angka mewajibkan untuk melakukan integrasi data bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik yang juga akan melakukan Sensus Penduduk 2020. Kedua, memanfaatkan modalitas data yang dimiliki atau melakukan data sharing agar manfaat kegiatan tepat sasaran serta berimplikasi pada upaya penurunan disparitas antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi.
Ketiga, mengetahui posisi perencanaan di Tahun 2020 sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan kekuatan-peluang yang dimiliki untuk mengatasi dan menyikapi kelemahan serta tantangan ke depan," papar Hasto.
Menurut Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) untuk program KKBPK tahun 2019 menunjukkan capaian yang memprihatinkan. Hanya satu dari lima sasaran strategis program KKBPK tahun 2019 yang dapat memenuhi bahkan melampaui target. Penggunaan MKJP dapat mencapai 24,6% dari target 23,5%. Angka kelahiran total yang diharapkan turun menjadi 2,28 per WUS usia 15-19 tahun, justru menunjukkan peningkatan menjadi 2,45.
Begitu pula dengan penggunaan kontrasepsi modern yang anjlok menjadi 54,97% dari tahun sebelumnya 57%. Tingkat putus pakai menunjukkan angka yang sama dengan capaian SDKI 2017 sebesar 29%, meningkat 4% dari tahun 2018. Capaian unmet need tidak bergerak di angka 12,1%.
Sedangkan, indikator dan target yang sementara dirancang pada tahun 2020 adalah penurunan total fertility rate menjadi 2,26 dalam konteks pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan, peningkatan pemakaian kontrasepsi modern menjadi 61,78%; penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menjadi 8,6% dan peningkatan age specific fertility rate usia 15-19 tahun menjadi 25 dalam kerangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 50,03 dan median usia kawin pertama menjadi 21,9 tahun sebagai bagian dari prioritas penguatan ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter sejak dini.
Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir menjelaskan, Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki angka pernikahan anak dan angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi, Khofifah berharap melalui Program BKKBN angka tersebut bisa turun dan merupakan program andalan, terutama Kampung KB untuk mengatasi stunting di Jawa Timur. Saat ini ada sebanyak 1,341 Kampung KB yang telah terbentuk di Jawa Timur.
(akn)
