DPR Cecar Capim KPK Johanis Tanak Soal Oknum Jaksa Kena OTT
Kamis, 12 September 2019 - 18:57 WIB
DPR Cecar Capim KPK Johanis Tanak Soal Oknum Jaksa Kena OTT
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR mempertanyakan soal sejumlah oknum jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK dari unsur kejaksaan, Johanis Tanak dalam fit and proper test di DPR.
"Belakangan ada oknum jaksa terkena OTT oleh KPK. Bagaimana korupsi di kejaksaan?," tanya Anggota Komisi III DPR Faisal Muharrami Saragih, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Kemudian lanjut politikus Gerindra itu, di kejaksaan juga ada fungsi tindak pidana korupsi (Tipikor) dan KPK didirikan sebagai trigger mechanism. Dia ingin mendalami bagaimana Johanis sebagai perwakilan dari kejaksaan dalam menangani tipikor.
"Kalau bapak merupakan yang terbaik dari kejaksaan dalam menangani tipikor, kemudian bapak juga pindah ke KPK, bagaimana nasib kejaksaan? Atau fungsi tipikor di kejaksaan dihapus dialihkan semua ke KPK, agar pengawasan lebih mudah?," tanya Faisal.
(Baca juga: KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Izin Proyek di Kepri)
Johanis Tanak menjawab, oknum jaksa yang terkena OTT KPK itu hanya bagian kecil dari jumlah keseluruhan jaksa yang ada lebih dari 10 ribu. Menurutnya, jaksa yang terkena OTT tidak perlu lagi digeneralisir, bahwa kejaksaan itu distigmakan dekat dengan korupsi.
"Itu hanya terkait memang integritas, kepribadian dari pada jaksanya yang memang kurang bagus," jawabnya.
Namun, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ini mengakui, mungkin ada kekeliruan dalam rekrutmen di kejaksaan sehingga perlu ada perbaikan.
"Mungkin ada kekeliruan pada saat seleksi untuk kemudian mengangkatnya sebagai seorang jaksa. Dan mungkin perlu ada perbaikan lagi ke depan, sehingga tidak ada jaksa yang ditangkap," pungkasnya.
"Belakangan ada oknum jaksa terkena OTT oleh KPK. Bagaimana korupsi di kejaksaan?," tanya Anggota Komisi III DPR Faisal Muharrami Saragih, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Kemudian lanjut politikus Gerindra itu, di kejaksaan juga ada fungsi tindak pidana korupsi (Tipikor) dan KPK didirikan sebagai trigger mechanism. Dia ingin mendalami bagaimana Johanis sebagai perwakilan dari kejaksaan dalam menangani tipikor.
"Kalau bapak merupakan yang terbaik dari kejaksaan dalam menangani tipikor, kemudian bapak juga pindah ke KPK, bagaimana nasib kejaksaan? Atau fungsi tipikor di kejaksaan dihapus dialihkan semua ke KPK, agar pengawasan lebih mudah?," tanya Faisal.
(Baca juga: KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Izin Proyek di Kepri)
Johanis Tanak menjawab, oknum jaksa yang terkena OTT KPK itu hanya bagian kecil dari jumlah keseluruhan jaksa yang ada lebih dari 10 ribu. Menurutnya, jaksa yang terkena OTT tidak perlu lagi digeneralisir, bahwa kejaksaan itu distigmakan dekat dengan korupsi.
"Itu hanya terkait memang integritas, kepribadian dari pada jaksanya yang memang kurang bagus," jawabnya.
Namun, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ini mengakui, mungkin ada kekeliruan dalam rekrutmen di kejaksaan sehingga perlu ada perbaikan.
"Mungkin ada kekeliruan pada saat seleksi untuk kemudian mengangkatnya sebagai seorang jaksa. Dan mungkin perlu ada perbaikan lagi ke depan, sehingga tidak ada jaksa yang ditangkap," pungkasnya.
(maf)
