Komposisi Kabinet Tunggu Dialog Jokowi dengan Ketum Parpol

JAKARTA - Struktur dan komposisi kabinet Pemerintahan Jokowi periode kedua dalam tahap finalisasi. Namun demikian, finalisasi masih menunggu dialog yang dilakukan Jokowi sebagai Presiden terpilih dengan para ketua umum partai koalisi, serta menunggu momentum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

Hal itu dikatakan Hasto menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri muda di sela-sela kegiatan pembekalan anggota legislatif dan pengurus DPD/DPC PDIP se-Provinsi Aceh, Minggu 8 September 2019.

Hasto menyebut, struktur kabinet sudah diputuskan meski penyempurnaan terus dilakukan. "Dialog kan sudah dilakukan, struktur kabinet sudah diputuskan, meskipun penyempurnaan masih dilakukan," kata Hasto.

Dalam konteks itu, mekanisme di PDIP menyebutkan bahwa finalisasi akan dilakukan di antara Jokowi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Termasuk setelah bicara struktur, selanjutnya pembicaraan akan menyangkut calon-calon menteri yang berasal dari PDIP.

Nama-nama calon menteri sendiri belum bisa dibuka karena yang terjadi merupakan proses dialog. Artinya satu pertemuan takkan bisa menyelesaikan masalah struktur dan penempatan nama di kabinet.

Alasannya, lanjut Hasto, yang dilakukan itu menyangkut sebuah desain besar demi membawa kemajuan bagi Indonesia Raya. Dan dialog pun akan dilakukan dengan melibatkan ketua umum partai lainnya.

"Kami juga menyadari setiap partai juga memiliki target-target politik di dalam menempatkan jabatan. Di situlah dialog itu dilakukan. Dan Pak Jokowi memiliki hak prerogatif untuk itu," kata mantan Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf itu.

Yang jelas, berakhirnya dialog itu akan terjadi ketika akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan kabinet dan itu terjadi setelah pelantikan pada 20 Oktober mendatang. "Kami memang mengharapkan pengumuman itu sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, dilakukan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh MPR," papar Hasto.

Di periode kedua Pemerintahan Jokowi, Hasto mengatakan pihaknya berharap bisa meningkatkan kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan partai politik. Apalagi Presiden Jokowi akan menaruh perhatian utama kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Maka PDIP sendiri di dalam konsoliidasi partainya juga terus bersiap di dalam mendukung kebijakan Jokowi itu. Parpol akan berada di depan memimpin pergerakan rakyat di dalam peningkatan SDM. Tentu saja hal itu membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintahan.

"Sebagai contoh di Aceh, kantor partai akan dijadikan sebagai pusat pendidikan politik, kaderisasi, kursus politik, dan juga kursus yang berkaitan dengan keterampilan anak-anak muda, agar mereka semakin percaya diri menatap masa depan," pungkasnya.