Peradi Selenggarakan Kompetisi Nasional Peradilan Semu
Jum'at, 06 September 2019 - 10:29 WIB
Peradi Selenggarakan Kompetisi Nasional Peradilan Semu
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan meluncurkan program National Moot Court Competition (NMCC) di bidang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dilakukan dalam rangka menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Peradi ke-15 pada Februari 2020 mendatang.
Fauzie menjelaskan dipilihnya bidang hukum tata usaha negara karena selama ini belum pernah ada yang melombakannya. Padahal, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan aset nasional yang hanya terdapat pada negara-negara hukum (rechtsstaat) seperti Indonesia.
"Peradilan TUN adalah aset nasional dan kehadirannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat demokratis perlu memahaminya," ujar Fauzie dalam rilisnya, Jumat (6/9/2019).
Ketua Panitia Bambang Haryanto menjelaskan kompetisi ini dilakukan dengan pemberkasan e-Litigation seperti yang diperkenalkan Mahkamah Agung bulan lalu. Dirinya juga menggandeng sejumlah pihak guna menyajikan kompetisi yang berkualitas, fair dan kompetitif seperti kalangan Hakim PTUN, Perkumpulan Pengajar Hukum Acara Tata Usaha Negara (PP HATUN), Asian Law Student Association (ALSA) dan Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI).
"Karena bidang TUN dan e-Litigasi belum pernah dilombakan, maka kami akan memberi pelatihan pada 12 delegasi yang lolos babak eliminasi," tukas Bambang.
Sementara, Otto Hasibuan menyambut baik program ini sebagai fungsi sosial Peradi untuk berkontribusi pada dunia pendidikan sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan hukum di Indonesia.
Fauzie menjelaskan dipilihnya bidang hukum tata usaha negara karena selama ini belum pernah ada yang melombakannya. Padahal, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan aset nasional yang hanya terdapat pada negara-negara hukum (rechtsstaat) seperti Indonesia.
"Peradilan TUN adalah aset nasional dan kehadirannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat demokratis perlu memahaminya," ujar Fauzie dalam rilisnya, Jumat (6/9/2019).
Ketua Panitia Bambang Haryanto menjelaskan kompetisi ini dilakukan dengan pemberkasan e-Litigation seperti yang diperkenalkan Mahkamah Agung bulan lalu. Dirinya juga menggandeng sejumlah pihak guna menyajikan kompetisi yang berkualitas, fair dan kompetitif seperti kalangan Hakim PTUN, Perkumpulan Pengajar Hukum Acara Tata Usaha Negara (PP HATUN), Asian Law Student Association (ALSA) dan Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI).
"Karena bidang TUN dan e-Litigasi belum pernah dilombakan, maka kami akan memberi pelatihan pada 12 delegasi yang lolos babak eliminasi," tukas Bambang.
Sementara, Otto Hasibuan menyambut baik program ini sebagai fungsi sosial Peradi untuk berkontribusi pada dunia pendidikan sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan hukum di Indonesia.
(kri)
