Tugas Pokok KPK Harus Ditambah Terkait Pendidikan Antikorupsi
Jum'at, 06 September 2019 - 15:01 WIB
Tugas Pokok KPK Harus Ditambah Terkait Pendidikan Antikorupsi
A
A
A
JAKARTA - Korupsi di Indonesia saat ini rasanya sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan sudah mengakar, sehingga sulit sekali diberantas. Hal ini dibenarkan oleh salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol Firli Bahuri.
Menurutnya, korupsi dapat dipengaruhi banyak hal seperti dalam teori Jack Bologne, bahwa korupsi timbul dari greedy (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan) dan exposure (pengungkapan).
"KPK harus menambahkan tugas pokoknya untuk memberi pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Pendidikan itu dapat membantu dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," terang Firli, Jumat (6/9/2019).
(Baca juga: Kerja KPK Akan Diawasi, Independensi Terancam)
Jenderal bintang dua ini mengungkapkan, KPK saat ini memang belum memiliki pendekatan kepada masyarat terkait peran masyarakat dalam membantu KPK menumpas para koruptor. Hal itu terlihat pada Pasal 6 Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002.
Selain itu sambungnya, pendidikan antikorupsi yang diberikan KPK dapat berdampak luas kepada SDM Indonesia, dan khususnya KPK sendiri. Menurutnya, memberikan pendidikan antikorupsi masuk ke dalam wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
"Tugas pencegahan korupsi yang menjadi tugas pokok KPK belum dijalankan dengan optimal. KPK masih bergembira dan bangga dengan langkah penindakan berupa OTT, padahal tugas yang lainnya belum berjalan," pungkas jenderal bintang dua ini.
Firli menerangkan, KPK kembali akan melakukan pencegahan setelah terjadinya sebuah OTT, seharusnya tugas pencegahan dilakukan secara masif sedari dini dengan melibatkan masyarakat.
Tambahnya, suatu lembaga akan survive dan keberlangsungannya terus terjaga jika lembaga tersebut berpedoman pada tujuan dan kepercayaan masyarakat.
"Karena itu saya memberi solusi inovatif pemberantasan korupsi, salah satunya adalah persiapan generasi yang berkarakter yang menanamkan kebiasaan dan nilai-nilai kebaikan sejak dini melalui pendidikan antikorupsi," tutup putra asli Sumatera ini.
Menurutnya, korupsi dapat dipengaruhi banyak hal seperti dalam teori Jack Bologne, bahwa korupsi timbul dari greedy (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan) dan exposure (pengungkapan).
"KPK harus menambahkan tugas pokoknya untuk memberi pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Pendidikan itu dapat membantu dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," terang Firli, Jumat (6/9/2019).
(Baca juga: Kerja KPK Akan Diawasi, Independensi Terancam)
Jenderal bintang dua ini mengungkapkan, KPK saat ini memang belum memiliki pendekatan kepada masyarat terkait peran masyarakat dalam membantu KPK menumpas para koruptor. Hal itu terlihat pada Pasal 6 Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002.
Selain itu sambungnya, pendidikan antikorupsi yang diberikan KPK dapat berdampak luas kepada SDM Indonesia, dan khususnya KPK sendiri. Menurutnya, memberikan pendidikan antikorupsi masuk ke dalam wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
"Tugas pencegahan korupsi yang menjadi tugas pokok KPK belum dijalankan dengan optimal. KPK masih bergembira dan bangga dengan langkah penindakan berupa OTT, padahal tugas yang lainnya belum berjalan," pungkas jenderal bintang dua ini.
Firli menerangkan, KPK kembali akan melakukan pencegahan setelah terjadinya sebuah OTT, seharusnya tugas pencegahan dilakukan secara masif sedari dini dengan melibatkan masyarakat.
Tambahnya, suatu lembaga akan survive dan keberlangsungannya terus terjaga jika lembaga tersebut berpedoman pada tujuan dan kepercayaan masyarakat.
"Karena itu saya memberi solusi inovatif pemberantasan korupsi, salah satunya adalah persiapan generasi yang berkarakter yang menanamkan kebiasaan dan nilai-nilai kebaikan sejak dini melalui pendidikan antikorupsi," tutup putra asli Sumatera ini.
(maf)
