Soal Situasi Papua, Menlu Briefing Seluruh Diplomat
Soal Situasi Papua, Menlu Briefing Seluruh Diplomat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menilai konflik Papua dan Papua Barat merupakan persoalan yang cukup serius karena menyangkut keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk itu, Menlu telah melakukan pertemuan atau briefing kepada seluruh diplomat Indonesia yang menjadi perwakilan di berbagai negara pada 1 September lalu. Briefing terkait persoalan Papua dan Papua Barat.
“Pertama, saya kira semua dari kita punya kepentingan bersama menciptakan situasi kondusif di Papua dan ketertiban umum harus segera ditegakkan,” kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR bersama dengan Menhan, Menkominfo, Mabes TNI dan BIN di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
“Kedua, izinkan kami menekankan bahwa Papua dan Papua barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kalau ada hal terkait upaya pemisahan, ada call for referendum maka itu sudah merupakan red line, red line bagi kita semua,” tutur Retno di hadapan anggota Komisi I DPR.
Retno juga menggarisbawahi bahwa merupakan tugas dari para diplomat untuk menjelaskan mengenai situasi di dalam negeri termasuk situasi yang baru-baru ini terjadi di Papua. Karena itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan briefing pada para diplomat asing di Jakarta pada 1 September 2019.
“Tugas para diplomat adalah memagari kedaulatan negara Republik Indonesia. Pemagaran NKRI adalah salah satu prioritas politik luar negeri yang saya kira kita punya pemahaman yang sama, para diplomat Indonesia punya pemahaman yang sama bahwa kita tidak akan mundur satu senti meter pun untuk pemagaran kita terhadap NKRI,” ujarnya.
Dia meyakini perjuangan pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI ini akan didukung okeh seluruh rakyat Indonesia. “Saya yakin perjuangan ini akan didukung oleh semua rakyat Indonesia,” ucap Retno.
“Mengenai strategi yang telah dan akan kita lakukan dalam konteks internasional, kita akab sampaikan secara tertutup,” sambungnya.
Untuk itu, Menlu telah melakukan pertemuan atau briefing kepada seluruh diplomat Indonesia yang menjadi perwakilan di berbagai negara pada 1 September lalu. Briefing terkait persoalan Papua dan Papua Barat.
“Pertama, saya kira semua dari kita punya kepentingan bersama menciptakan situasi kondusif di Papua dan ketertiban umum harus segera ditegakkan,” kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR bersama dengan Menhan, Menkominfo, Mabes TNI dan BIN di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
“Kedua, izinkan kami menekankan bahwa Papua dan Papua barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kalau ada hal terkait upaya pemisahan, ada call for referendum maka itu sudah merupakan red line, red line bagi kita semua,” tutur Retno di hadapan anggota Komisi I DPR.
Retno juga menggarisbawahi bahwa merupakan tugas dari para diplomat untuk menjelaskan mengenai situasi di dalam negeri termasuk situasi yang baru-baru ini terjadi di Papua. Karena itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan briefing pada para diplomat asing di Jakarta pada 1 September 2019.
“Tugas para diplomat adalah memagari kedaulatan negara Republik Indonesia. Pemagaran NKRI adalah salah satu prioritas politik luar negeri yang saya kira kita punya pemahaman yang sama, para diplomat Indonesia punya pemahaman yang sama bahwa kita tidak akan mundur satu senti meter pun untuk pemagaran kita terhadap NKRI,” ujarnya.
Dia meyakini perjuangan pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI ini akan didukung okeh seluruh rakyat Indonesia. “Saya yakin perjuangan ini akan didukung oleh semua rakyat Indonesia,” ucap Retno.
“Mengenai strategi yang telah dan akan kita lakukan dalam konteks internasional, kita akab sampaikan secara tertutup,” sambungnya.
(dam)
Explore More